Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » Manajemen Keuangan Pemdaprov Jabar Jadi Percontohan Nasional

Manajemen Keuangan Pemdaprov Jabar Jadi Percontohan Nasional

  • account_circle Pro Indonesia
  • calendar_month Sen, 3 Jul 2023
  • visibility 104
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG — Manajemen kuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan dijadikan percontohan nasional khususnya dalam pendanaan obligasi daerah.

Hal ini terungkap usai pertemuan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate Bandung, Senin (3/7/2023).

Ditemui usai pertemuan, Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, manajemen keuangan Pemda Provinsi Jabar dianggap sangat baik sehingga mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional maupun sukuk.

“Jabar dianggap manajemen keuangannya sangat baik maka akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional atau syariah yaitu sukuk,” katanya.

Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — menuturkan, pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD hanya mampu mencukupi 10 persen dari yang dibutuhkan.

Untuk itu Jabar telah mencantumkan obligasi daerah sebagai salah satu kolaborasi pendanaan pembangunan selain APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dana umat, pinjaman daerah, dana CSR, dan KPBU.

“Kalau hanya mengandalkan APBD saja waktunya terlalu panjang maka harus ada inovasi mempercepat itu khususnya untuk infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal maka dia akan mengakselerasi ekonomi-ekonomi yang menjadi fasilitasi dari infrastruktur itu,” jelasnya

Ia menyebut Jabar membutuhkan dana sebesar Rp800 triliun untuk mengejar mimpi infrastuktur yang sangat paripurna. Sedangkan dalam 5 tahun pembangunan infrastruktur hanya sanggup Rp50 triliun.

“Kebutuhan pembangunan Jabar itu Rp800 triliun, dalam 5 tahun infrastruktur kita hanya sanggup Rp 50 triliun. Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastrukturnya menjadi sangat paripurna,” tuturnya.

  • Penulis: Pro Indonesia

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pencairan Capai 95%, 56.687 KK Korban Gempa Cianjur Terima Dana Stimulan

    Pencairan Capai 95%, 56.687 KK Korban Gempa Cianjur Terima Dana Stimulan

    • calendar_month Kam, 4 Mei 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 75
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – BPBD Kabupaten Cianjur mencatat penerima dana stimulan korban gempa bumi Cianjur per 30 April 2023 sudah mencapai 56.687 KK dari 64.889 KK yang jadi sasaran. Dana stimulan pada tahap I sudah diterima 8.316 KK terdiri dari rusak ringan 3.814 KK, rusak sedang 2.540 KK, dan 1,962 rusak berat. Penerima yang sudah mencairkan sebanyak […]

  • 14 Perwakilan Sulbar Hadiri Munas KAGAMA 2024 di Jakarta

    14 Perwakilan Sulbar Hadiri Munas KAGAMA 2024 di Jakarta

    • calendar_month Jum, 15 Nov 2024
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 108
    • 0Komentar

    JAKARTA – Total 14 orang perwakilan dari Sulawesi Barat mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) yang digelar di Mercure Hotel Ancol, Jakarta pada 14 – 17 November 2024. Mereka berasal dari Pengurus Daerah Sulawesi Barat, Mamuju Raya, Polewali Mandar (Polman), Mamasa, dan Majene. Munas KAGAMA 2024 mengusung tema “KAGAMA Bakti untuk […]

  • Dinsos P3A dan PMD Sulbar Hadiri Forum Pemutakhiran Akun SRIKANDI

    Dinsos P3A dan PMD Sulbar Hadiri Forum Pemutakhiran Akun SRIKANDI

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 73
    • 0Komentar

    MAMUJU – Petugas admin Srikandi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pemutakhiran akun admin pasca perubahan susunan perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 6 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar. Rapat tersebut bertujuan […]

  • Gubernur Ganjar Pranowo dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa Salatkan Eril di Gedung Pakuan

    Gubernur Ganjar Pranowo dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa Salatkan Eril di Gedung Pakuan

    • calendar_month Ming, 12 Jun 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 128
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan doa kepada almarhum Emmeril Kahn Mumtadz, langsung di Gedung Pakuan, Minggu (12/6/2022) malam. Khofifah menyampaikan Gubernur Ridwan Kamil tampak tegar dalam menghadapi ujian, ditinggalkan anak sulungnya. “Beliau berdua tampak sangat kuat, tegar dan ikhlas melepas ananda Eril. Yang menjadikan […]

  • Salim Mengga: 27,6% Stunting adalah PR Besar Kita Bersama

    Salim Mengga: 27,6% Stunting adalah PR Besar Kita Bersama

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MAMUJU – Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, memimpin Kick Off Gerakan Cinta Posyandu sebagai upaya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 9 September 2025. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar, Yakuf F. Solon, menjelaskan […]

  • Akselerasi Kebijakan Batas Daerah, Murdanil Ikuti Pembahasan di Jakarta

    Akselerasi Kebijakan Batas Daerah, Murdanil Ikuti Pembahasan di Jakarta

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 123
    • 0Komentar

    JAKARTA- Plt. Karo Pemkesra Setda. Provinsi Sulawesi Barat Murdanil, menghadiri Rapat Penyelesaian dan Pembahasan Kebijakan Batas Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri di Hotel Habitare, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, khususnya dalam […]

expand_less