Suhardi Duka Temui Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Usulkan Status Daerah Kepulauan
- account_circle PROINDONESIA
- calendar_month Sel, 5 Agu 2025
- visibility 125
- comment 0 komentar

- Penulis: PROINDONESIA

MAMUJU – Sebagai bagian dari Event Promosi Wisata dan Wastra Sulbar 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Sulawesi Barat (Sulbar), di hari kedua digelar Fashion Show Wastra Sulbar, pada Sabtu 18 April 2026. Kepala Dispoparekraf, Bau Akram Dai juga hadir langsung memantau pelaksanaan kegiatan. Ia menyatakan apresiasinya terhadap gelaran […]
MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat menata langkah di awal 2026 dengan menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) program triwulan pertama, di Kantor DiskominfoSS Sulbar, Senin 20 April 2026. Rapat internal yang digelar Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) ini menjadi ruang refleksi sekaligus pemetaan strategi menghadapi triwulan […]
MAMUJU – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tokoh Agama bertajuk “Religious Leader: Kepemimpinan Tokoh Agama dalam Menjaga Ketahanan Sosial” di Hotel Grand Putra Mamuju, Kamis, 16 April 2026. Junda menyampaikan , membangun manusia unggul dan berkarakter merupakan salah satu misi dalamm.panca saya Gubernur Sulbar Suhardi […]
MAMUJU – Sekprov Sulbar Junda Maulana menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar terkait penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025, Kamis 16 April 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, dihadiri para anggota DPRD Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Hari ini kita menerima rekomendasi DPRD Sulbar terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran […]
KOTA BANDUNG– Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani Memorandum of Understanding dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Center of Excellence Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (28/7/2023). Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Sekda Pemda Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara […]
JAKARTA – Kementerian Agama akan segera menggelar seleksi untuk petugas haji daerah (PHD) 2024. Skema penyelenggaraan seleksi ini dibahas bersama dalam Rapat Koordinasi Rekrutmen PHD 1445 H/2024 M. Hadir, Staf Ahli Menag Bidang Hukum dan HAM, Abu Rokhmad, Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Hukum, Abdul Qodir, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Ahmad Abdullah, […]
MAJENE. Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Sulbar menggelar talkshow transformasi ekonomi dan daya saing daerah di Mamuju, 28 Juni 2025. Forum ini menghimpun pemangku kepentingan kunci untuk menjawab tantangan pengembangan SDM lokal. Perwakilan UGM Ova Emilia menekankan pentingnya afirmasi pendidikan: “UGM menyediakan jalur khusus daerah 3T dan program tridarma sesuai kebutuhan pengembangan wilayah”. Skema […]
KOTA BANDUNG — Pengembangan kawasan Rebana disertai dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia lokal supaya tidak hanya menjadi penonton. Kehadiran kampus, politeknik maupun SMA/SMK baru sangat penting. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan, peningkatan SDM vokasi sangat berperan dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang mumpuni. “Dalam Peraturan Presiden […]
Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)
KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pelayanan publik Pemdaprov Jabar beroperasi 100 persen di hari pertama kerja bagi ASN setelah libur Idul Fitri 1444 Hijirah. Demikian dikatakan Ridwan Kamil usai memimpin apel pagi pada hari pertama kerja bersama aparatur sipil negara (ASN) di halaman depan Gedung Sate, Rabu (26/4/2023). ”Hari ini hari […]
JAKARTA – Gagasan transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile kembali mengemuka. Kali ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL) Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum, yang menilai bahwa martabat profesi advokat hanya bisa dipulihkan melalui pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir: kurikulum Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan sistem pengawasan etik yang […]
MAMUJU – Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) Dr. H. Muh. Tahir, M.Si menekankan pentingnya meningkatkan kualitas Dumber Daya Manusia (SDM) dosen. Demikian disampaikan saat membawakan sambutan pada acara Syawalan 1447 Hijriah di Aula Kampus II Unimaju, Senin 30 Maret 2026. Acara mengangkat tema “Dari Ramadan Menuju Peradaban Memperkuat Integritas dan Kolaborasi di Kampus Muhammadiyah”. Peserta […]
MAMUJU – Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd. mengingatkan untuk mempersiapkan institusi kampus menuju Akreditasi Unggul. Demikian disampaikan Prof. Irwan Akib secara daring saat membawakan sambutan pada acara Syawalan 1447 Hijriah di Aula Kampus II Unimaju, Senin 30 Maret 2026. Acara Syawalan mengangkat tema “Dari Ramadan Menuju […]
MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka menyampaikan kebijakan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan dengan pola kerja empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah. ASN dijadwalkan masuk kantor pada Senin hingga Kamis, sementara hari Jumat […]
MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, menerima kunjungan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jalan Pattana Endeng, Sabtu (28/3/2026). Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) yang diterapkan di Sulawesi Barat. Dalam […]
MAMUJU – Sebagai bagian dari Event Promosi Wisata dan Wastra Sulbar 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Sulawesi Barat (Sulbar), di hari kedua digelar Fashion Show Wastra Sulbar, pada Sabtu 18 April 2026. Kepala Dispoparekraf, Bau Akram Dai juga hadir langsung memantau pelaksanaan kegiatan. Ia menyatakan apresiasinya terhadap gelaran […]
MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat menata langkah di awal 2026 dengan menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) program triwulan pertama, di Kantor DiskominfoSS Sulbar, Senin 20 April 2026. Rapat internal yang digelar Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) ini menjadi ruang refleksi sekaligus pemetaan strategi menghadapi triwulan […]
MAMUJU – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tokoh Agama bertajuk “Religious Leader: Kepemimpinan Tokoh Agama dalam Menjaga Ketahanan Sosial” di Hotel Grand Putra Mamuju, Kamis, 16 April 2026. Junda menyampaikan , membangun manusia unggul dan berkarakter merupakan salah satu misi dalamm.panca saya Gubernur Sulbar Suhardi […]
MAMUJU – Sekprov Sulbar Junda Maulana menghadiri rapat paripurna DPRD Sulbar terkait penyerahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun 2025, Kamis 16 April 2026. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, dihadiri para anggota DPRD Sulbar, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Hari ini kita menerima rekomendasi DPRD Sulbar terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran […]
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan berbasis data melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penandatanganan tersebut berlangsung Senin, 13 April 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jl. […]

Saat ini belum ada komentar