Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HEADLINE » Suhardi Duka Jadi Narasumber di Rakerkonas Apindo, Tawarkan Potensi dan Peluang Investasi

Suhardi Duka Jadi Narasumber di Rakerkonas Apindo, Tawarkan Potensi dan Peluang Investasi

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Rab, 6 Agu 2025
  • visibility 110
  • comment 0 komentar

BANDUNG — Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Selasa 5 Agustus 2025.

Kehadiran Gubernur Suhardi Duka dalam forum nasional bergengsi ini menjadi momen strategis untuk memperkenalkan potensi investasi dan kekayaan sumber daya di provinsi ke-33 Indonesia tersebut di hadapan para pengusaha dari berbagai sektor.

Menariknya, dari seluruh kepala daerah, hanya dua Gubernur yang tampil sebagai pembicara utama dalam forum ini, yakni Gubernur Jawa Barat Deni Mulyadi, selaku tuan rumah, dan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.

Dalam paparannya, Suhardi Duka menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar untuk mendorong iklim investasi yang ramah, terbuka, dan berbasis regulasi, sekaligus menjamin kemudahan berusaha di berbagai sektor unggulan daerah.

“Gubernur Sulbar Suhardi Duka membuka pintu investasi sebesar-besarnya sepanjang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan,” ujar Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, yang turut mendampingi dalam acara tersebut.

Menurut Junda, forum Rakerkonas Apindo menjadi ruang emas bagi Sulbar untuk memperkenalkan potensi daerah kepada pelaku usaha nasional.

“Sulbar memiliki potensi besar, dan forum seperti ini membuka akses lebih luas untuk menarik investasi yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Junda.

Pemprov Sulbar juga menegaskan komitmennya untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor yang ingin menanamkan modalnya, sembari memastikan keberlanjutan dan dampak positif terhadap masyarakat.

Pada kesempatan tersebut hadir mendampingi Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Ridwan Kamil Resmikan PPDB 2023

    Gubernur Ridwan Kamil Resmikan PPDB 2023

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 135
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG BARAT — Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023 di Jawa Barat untuk jenjang SMA, SMK dan SLB Tahap I, dibuka pada tanggal 6-10 Juni 2023 dan dilanjutkan Tahap II pada 26-30 Juni. “Kick off” PPDB 2023 Jabar diresmikan langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil di SMK Negeri 4 Padalarang,Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/5/2023). […]

  • Kabar Baik! Perkimtanhub Sulbar Dukung Pembangunan Kanwil Haji & Umrah

    Kabar Baik! Perkimtanhub Sulbar Dukung Pembangunan Kanwil Haji & Umrah

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 28
    • 0Komentar

    MAMUJU — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Haji dan Umrah Sulbar Ahmad Barambangi, Senin (30/3). Kunjungan tersebut terkait permintaan hibah lahan untuk pembangunan Kanwil Haji dan Umrah Sulbar. Kedatangan Kepala Kanwil Haji dan Umrah Sulbar, diterima langsung oleh Kepala Dinas Perkimtanhub […]

  • Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

    Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

    • calendar_month Jum, 12 Jul 2024
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 123
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2023 telah disahkan menjadi peraturan daerah. Penandatanganan Ranperda P2APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (12/7/2024). Selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh Penjabat Gubernur Jabar dan Ketua DPRD Jabar. “Alhamdulillah diterima, […]

  • Pemprov Sulbar Jadi Pencontohan ANRI Implementasi Srikandi

    Pemprov Sulbar Jadi Pencontohan ANRI Implementasi Srikandi

    • calendar_month Jum, 12 Jan 2024
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MAMUJU – Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dr Kandar memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan atas langkah cepat yang dilakukan dalam mengimplementasikan aplikasi Srikandi. Bahkan sampai ke sekolah SMA, SMK, dan SLB. Menurut Kandar, implementasi Srikandi mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan menjaga memori peradaban bangsa kedepan. “Prof […]

  • Petani Program Desa Digital Jadi Direktur Utama Pertanian Modern Dulu disubsidi, sekarang berdikari

    Petani Program Desa Digital Jadi Direktur Utama Pertanian Modern Dulu disubsidi, sekarang berdikari

    • calendar_month Rab, 10 Mei 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 116
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Berkat kegigihan dan tekad yang kuat untuk membangun pertanian modern _(smart farming)_, Ade Rukmana berhasil menjadi Direktur Utama Koperasi Produsen Agronative Pratama Indonesia (KPAPI) yang berada di kawasan Desa Tani, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mang Ade –sapaan Ade Rukmana– merupakan penerima manfaat program Desa Digital Jawa Barat 2021. Melalui […]

  • KPK Temukan 23.800 ASN Terdaftar sebagai Penerima Bansos

    KPK Temukan 23.800 ASN Terdaftar sebagai Penerima Bansos

    • calendar_month Kam, 7 Sep 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 111
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Penemuan tersebut didapat saat KPK dan Kemensos melakukan pencocokan silang antara nomor induk kependudukan (NIK) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Kita padankan data dengan […]

expand_less