Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HEADLINE » KPU Gelar FGD Pandangan dan Sikap KPU Terhadap Putusan PN Jakpus

KPU Gelar FGD Pandangan dan Sikap KPU Terhadap Putusan PN Jakpus

  • account_circle Pro Indonesia
  • calendar_month Jum, 10 Mar 2023
  • visibility 105
  • comment 0 komentar

JAKARTA – Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Mochammad Afifuddin dan August Mellaz, didampingi Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (AHPS) Andi Krisna, hadir pada kegiatan Focus Group Discussion Pandangan dan Sikap KPU terhadap Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 757/PDT.G/2022/PN.Jkt-Pst, di Ruang Sidang Utama lantai 2 KPU, Kamis (9/3/2023).

Pada kesempatan itu, Hasyim menyampaikan FGD ini bentuk silaturahmi keilmuan dan kepemiluan untuk mengulas dan mengeksaminasi putusan PN Jakpus melalui pandangan para ahli hukum.

“Pada kesempatan ini, kami mohon bantuan bapak-bapak ahli hukum untuk memberikan pandangan-pandangan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, apakah secara substansi ataupun dari aspek hukum acara dan seterusnya,” kata Hasyim.

KPU sudah menyatakan sikap bahwa KPU akan melakukan upaya banding, sehingga pandangan-pandangan ini dapat memperkaya rancangan memori banding

“Yang penting kami sampaikan bahwa KPU sudah menyatakan sikap, bahwa kami akan melakukan upaya hukum banding dan memori banding juga sedang kami siapkan. Sehingga pandangan-pandangan ahli hukum akan memperkaya apa yang sudah kami siapkan dalam draft atau rancangan memori banding, yang insya allah akan kami sampaikan hari Jumat, 10 Maret 2023,” lanjut Hasyim

Sementara itu, Afif menjelaskan proses sengketa dari Bawaslu hingga ke PN Jakpus ini hingga muncul perdebatan publik yang menafsirkan putusan itu penundaan pemilu.

Turut hadir para ahli hukum, yaitu Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, SH., M. Hum, Dr. Heru Widodo, SH, M. Hum, Fritz Edward Siregar, Ph. D, Dr. Jimmy Z. Ufsunan, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggoro, Dr. Oce Madril, SH, MA, serta secara daring Dr Khairul Fahmi, SH, MH dan Dr. W. Riawan Tjandra, SH. M. Hum. (humas kpu)

  • Penulis: Pro Indonesia

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekda Setiawan: Pembangunan SDM Jadi Kunci Indonesia Menuju Negara Maju 2045

    Sekda Setiawan: Pembangunan SDM Jadi Kunci Indonesia Menuju Negara Maju 2045

    • calendar_month Sen, 31 Jul 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 108
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengemukakan, kemajuan sebuah negara dipengaruhi oleh aspek kualitas Sumber Daya Manusia, ekonomi, infrastruktur serta reformasi birokrasi, yang disertai dengan kemampuan digitalisasi. Indonesia dengan penduduk kurang lebih 329 juta jiwa, 70 persen penduduk kelas menengah dan pendapatan per kapita kurang lebih mencapai Rp327,1 juta berpeluang menjadi […]

  • Apresiasi Pasar Jabar Juara, Wali Kota Depok: Solusi Bidang Perekonomian

    Apresiasi Pasar Jabar Juara, Wali Kota Depok: Solusi Bidang Perekonomian

    • calendar_month Jum, 8 Apr 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 218
    • 0Komentar

    KOTA DEPOK — Pemerintah Kota Depok mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah merevitalisasi Pasar Jabar Juara Sawangan Kota Depok. Peresmian revitalisasi pasar tersebut dilakukan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Jumat (8/4/2022). “Dan ini khususnya rasa syukur yang mendalam bahwa pembangunan Pasar Rakyat Jabar Juara kita sudah saksikan saat ini berdiri tegak,” ucap Wali […]

  • Suhardi Duka: Mari Kita Berdoa untuk Keberkahan dan Keamanan Negara dan Daerah

    Suhardi Duka: Mari Kita Berdoa untuk Keberkahan dan Keamanan Negara dan Daerah

    • calendar_month Sel, 9 Sep 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) hadiri maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pengurus Masjid Al-Quba Kasiwa, Mamuju, Senin 8 September 2025. Turut hadir perwakilan Kemenag Sulbar, Pemkab Mamuju, Ketua MUI Mamuju, Camat Mamuju, Lurah Binanga, para tokoh agama dan masyarakat. Adapun, hikmah maulid Nabi Muhammad SAW dibawakan langsung oleh Ustadz Nur Salim yang […]

  • Resmikan Buricak Burinong, Ridwan Kamil: Tanda Jatigede Akan Dikembangkan Jadi Wisata Internasional

    Resmikan Buricak Burinong, Ridwan Kamil: Tanda Jatigede Akan Dikembangkan Jadi Wisata Internasional

    • calendar_month Sel, 26 Apr 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 231
    • 0Komentar

    KABUPATEN SUMEDANG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan tempat wisata Buricak Burinong di Kawasan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Selasa (26/4/2022). Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– menuturkan, peresmian tersebut dapat menjadi tanda bahwa Kawasan Waduk Jatigede akan dikembangkan sebagai destinasi wisata kelas internasional. “Kami meresmikan fasilitas pariwisata Jatigede, yaitu Kampung Buricak Burinong. Ada forest walk-nya, […]

  • Momentum Hardiknas, Hetifah Harap Pemerintah Fokus pada Kemerdekaan Guru

    Momentum Hardiknas, Hetifah Harap Pemerintah Fokus pada Kemerdekaan Guru

    • calendar_month Jum, 5 Mei 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peringatan Hardiknas 2023 yang mengangkat tema ‘Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar’  ini semakin mempertegas agar pemerintah dan stakeholder terkait  untuk melakukan gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian […]

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

expand_less