Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Prof Fachmi Idris: PMI Harus Netral dalam Pemilu 2024

Prof Fachmi Idris: PMI Harus Netral dalam Pemilu 2024

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Kam, 14 Des 2023
  • visibility 93
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Hari kedua Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat Prof Fachmi Idris sebagai pemateri pertama.

Acara Musyawarah Kerja PMI Sulbar berlangsung di Hotel Meganita Mamuju, Rabu 13 Desember 2023.

Adapun peserta terdiri dari Dewan Kehormatan, Dewan Pengurus, Kepala Markas dan staf PMI Sulbar, Unit Donor Darah (UDD), dan relawan PMI.

Peserta lainnya yakni Pengurus PMI kabupaten, dan Kepala Markas PMI kabupaten se Sulawesi Barat.

Dalam pemaparannya, Prof Fachmi Idris membawakan materi “Pembinaan Organisasi dalam Mendukung Layanan Kemanusian: Program Kerja Tahun 2024 (Tahun Pemilu)”.

Menurutnya, PMI di Indonesia agak spesifik. Di Indonesia, keberadaan relawan PMI menempati posisi istimewa karena kualitas, kapasitas dan kuantitasnya.

Terkait penguatan organisasi, Prof Fachmi Idris menyampaikan tentang pentingnya transformasi dalam menjaga reputasi organisasi.

Untuk itu, visi PMI harus diarahkan pada penguatan kelembagaan melalui modernisasi organisasi.
Visi PMI adalah “Terwujudnya PMI yang Profesional dan Berintegritas, serta Bergerak Bersama Masyarakat”.

Adapun misi PMI, diarahkan untuk memperkuat pengembangan kelembagaan dengan tujuan menjaga reputasi, dinamika dan kesehatan organisasi.

Untuk mengimplementasikan misi PMI, dibuat program strategi implementasi dalam bentuk Debirokratisasi, Digitalisasi dan Kompetensi.

Debirokratisasi adalah transfer kewenangan dan fungsi untuk mengurangi proses administrasi.

Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital untuk mengubah model bisnis (alur kerja), meningkatkan proses, dan memberikan peluang nilai tambah.

Kompetensi adalah mempromosikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang berkontribusi terhadap kinerja individu dan organisasi.

Untuk itu, menurut Prof Fachmi Idris, pengurus dan relawan PMI harus bertanggung jawab dalam menjaga reputasi organisasi.

Salah satu upaya yang harus selalu dilakukan adalah menjaga trust atau kepercayaan masyarakat sehingga PMI menjadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan.

Di akhir pemaparannya, Prof Fachmi Idris menekankan kepada pengurus dan relawan PMI untuk pentingnya bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Netralitas yang dimaksud adalah tidak secara terbuka dalam mendukung peserta kontestasi Pemilu 2024.

“Netral bukan berarti tidak mencoblos. Sebagai warga negara yang baik kita harus menyukseskan pesta demokrasi, Pemilu 2024,” ujarnya. (*)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Konfigurasi Empat Pasangan Kandidat di Pilpres 2024

    Konfigurasi Empat Pasangan Kandidat di Pilpres 2024

    • calendar_month Kam, 7 Sep 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Catatan Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) SIAPA yang menduga bila setelah Anies – Cak Imin menemukan jalannya di Pilpres 2024, konfigurasi yang terbentuk juga akhirnya berujung pada satu rangkaian komposisi kandidat yang tidak lagi terdiri atas tiga pasangan calon melainkan empat pasangan. Komposisi itu adalah pertama Anies capres dengan Cak Imin sebagai cawapres, kedua […]

  • Ridwan Kamil: Zakat Bantu Entas Kemiskinan Ekstrem, Ditargetkan di Jabar terhimpun Rp 1,6 triliun

    Ridwan Kamil: Zakat Bantu Entas Kemiskinan Ekstrem, Ditargetkan di Jabar terhimpun Rp 1,6 triliun

    • calendar_month Sel, 12 Apr 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 239
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan, pembayaran zakat pada bulan Ramadan bertujuan untuk menyucikan diri demi membersihkan sebagian harta yang kotor. Demikian dikatakan Ridwan Kamil setelah menunaikan pembayaran zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (12/4/2022). Dalam acara tersebut, Ridwan Kamil menandatangani prasasti […]

  • Perkuat Sektor Bahari, Suhardi Duka Dorong Tiga Program Perikanan Prioritas

    Perkuat Sektor Bahari, Suhardi Duka Dorong Tiga Program Perikanan Prioritas

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 143
    • 0Komentar

    JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah di tingkat nasional. Bertolak ke Jakarta, SDK melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari I, Kamis (6/11/2025). Tujuannya, untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program strategis kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. […]

  • KH Wahyun Mawardi: Bekali Mahasiswa Integritas Ilmu dan  Nilai-nilai Islam

    KH Wahyun Mawardi: Bekali Mahasiswa Integritas Ilmu dan  Nilai-nilai Islam

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 150
    • 0Komentar

    MAMUJU – Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) melaksanakan Pengajian Rutin Bulanan. Berlangsung di Aula Kampus II, Jalan Prof. Baharuddin Lopa, Sabtu 13 Septembet 2025. Pengajian mengangkat tema “Penerapan menebar rahmat dan meneladani Rasulullah di Perguruan Tinggi Muhammadiyah”. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulbar Dr. K.H. Wahyun Mawardi, S.Pd., M.Pd. sebagai pembawa hikmah, menyampaikan pentingnya Unimaju ikut menebar […]

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

  • Ridwan Kamil Luncurkan Program Pemesanan Minyak Goreng Melalui Aplikasi Sapawarga

    Ridwan Kamil Luncurkan Program Pemesanan Minyak Goreng Melalui Aplikasi Sapawarga

    • calendar_month Jum, 8 Apr 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 246
    • 0Komentar

    KOTA DEPOK – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan program pemesanan minyak goreng bersubsidi melalui Aplikasi Sapawarga, di Kota Depok, Jumat (8/4/2022). Program yang digulirkan di tengah kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) ini dinamakan Pemirsa Budiman (Pemesanan Minyak Goreng Curah Bersubsidi via Aplikasi Sapawarga Untuk Ibu-ibu Dimana-mana). Program ini ditujukan bagi […]

expand_less