Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » PUPR Sulbar Dorong Integrasi Ruang Darat-Laut Pembangunan Pesisir Terpadu

PUPR Sulbar Dorong Integrasi Ruang Darat-Laut Pembangunan Pesisir Terpadu

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Kam, 8 Jan 2026
  • visibility 128
  • comment 0 komentar

MAMUJU — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar serta instansi terkait melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Rabu 7 Januari 2026.

Rapat ini membahas klarifikasi data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan ruang laut dan darat di Sulbar.

Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut atas pembahasan sebelumnya yang masih menyisakan sejumlah catatan teknis, khususnya terkait kesesuaian data spasial dan batas kewenangan antar sektor. Melalui forum ini, seluruh pihak bersepakat untuk merapikan dan melengkapi data yang belum final agar dokumen perencanaan dapat terintegrasi secara utuh dan akurat.

Sinkronisasi perencanaan laut dan darat dinilai krusial untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang, sekaligus memastikan pembangunan wilayah pesisir berjalan selaras dengan rencana tata ruang daratan. Penyesuaian ini juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat pesisir.

Langkah kolaboratif ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, pembangunan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan ruang yang tertib dan berkeadilan.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Sulbar, Bambang Cahyadi, menegaskan bahwa penyelarasan RZWP3K dengan perencanaan darat merupakan keharusan dalam konteks penataan ruang modern.

“Integrasi laut dan darat tidak hanya soal peta, tetapi menyangkut arah pembangunan jangka panjang Sulbar agar lebih tertib, berkelanjutan, dan minim konflik pemanfaatan ruang,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil sinkronisasi ini akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulbar. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Asus Zenbook OLED 14 Dibanderol Mulai Rp17 Jutaan, Sudah Pakai AI

    Asus Zenbook OLED 14 Dibanderol Mulai Rp17 Jutaan, Sudah Pakai AI

    • calendar_month Sab, 3 Feb 2024
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 152
    • 0Komentar

    ASUS membawa gebrakan baru untuk laptop terbaru mereka di jajaran Zenbook, dirilis hari ini, Jumat, (02/2), Asus Zenbook 14 OLED (UX3405) menjadi laptop pertama Asus yang membawa fitur-fitur berkekuatan AI. Asus Zenbook 14 OLED dibekali prosesor Intel® Core™ Ultra Series dimana prosesor generasi terbaru yang telah ditenagai oleh AI, dimana dengan prosesor ini Asus Zenbook […]

  • Pemprov Sulbar Kepincut Kembangkan Cabe Katokkon di Sulbar

    Pemprov Sulbar Kepincut Kembangkan Cabe Katokkon di Sulbar

    • calendar_month Sen, 10 Feb 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 166
    • 0Komentar

    RANTEPAO – Usai bertemu dengan warga Kecamatan Tabang, Mamasa Sulawesi Barat, rombongan Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan, Minggu 9 Februari 2025 sore. Di daerah yang memiliki budaya yang sama dengan Mamasa tersebut, rombongan OPD Pemprov Sulbar melihat Smart Farm Cabe Katokkon yang dikelola oleh kelompok […]

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

  • Ramadan Produktif, Perpusip Sulbar Buka Pelayanan Tujuh Hari

    Ramadan Produktif, Perpusip Sulbar Buka Pelayanan Tujuh Hari

    • calendar_month Sel, 24 Feb 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 102
    • 0Komentar

    MAMUJU – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M, dengan membuka layanan perpustakaan selama 7 hari dalam sepekan. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan akses literasi bagi masyarakat, pelajar, dan mahasiswa yang tetap membutuhkan ruang belajar dan referensi selama […]

  • Dispoparekraf Sulbar Gelar Fashion Show di Landscape Mamuju hingga Bundaran Maleo

    Dispoparekraf Sulbar Gelar Fashion Show di Landscape Mamuju hingga Bundaran Maleo

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 79
    • 0Komentar

    MAMUJU – Sebagai bagian dari Event Promosi Wisata dan Wastra Sulbar 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Sulawesi Barat (Sulbar), di hari kedua digelar Fashion Show Wastra Sulbar, pada Sabtu 18 April 2026. Kepala Dispoparekraf, Bau Akram Dai juga hadir langsung memantau pelaksanaan kegiatan. Ia menyatakan apresiasinya terhadap gelaran […]

  • Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

    Positif Progres Reformasi Birokrasi  di Jawa Barat

    • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 306
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan progres baik dari sisi reformasi birokrasi dalam satu tahun terakhir, terhitung dari 2021 sampai 2022.   Hal ni disampaikan Gubernur pada Acara Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, […]

expand_less