Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » Pemda Provinsi Jabar Raih Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Proaktif

Pemda Provinsi Jabar Raih Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Proaktif

  • account_circle Pro Indonesia
  • calendar_month Rab, 24 Mei 2023
  • visibility 113
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG — Pemda Provinsi Jawa Barat kembali menerima penghargaan pada 2023. Kali ini, Pemda Provinsi Jabar menerima penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jabar Gandjar Yudniarsa dalam Rapat Koordinasi UKPBJ Proaktif Tahun 2023 di Hotel Westin Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Pemda Provinsi Jabar meraih penghargaan UKPBJ Proaktif setelah memenuhi kriteria penilaian yang disyaratkan, yaitu (1) UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan Proaktif, (2) tingkat keterisian SDM JF PPBJ, (3) nilai ITKP K/L/Pemda minimal berada dalam kategori baik (skor ITKP >70), dan (4) pimpinan tertinggi Pemda (kepala daerah) yang tidak sedang terjerat permasalahan hukum berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jabar Gandjar Yudniarsa mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik.

“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan segenap unsur Biro PBJ Jawa Barat atas dukungan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan maturitas dan kapabilitas UKPBJ,” ucap Gandjar, Kamis (25/5/2023).

Gandjar mengatakan, penghargaan tersebut diharapkan mampu menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan dalam menjalankan tugas fungsinya untuk meningkatkan nilai manfaat.

“Selain itu, pencapaian ini dapat menjadi katalis dalam mencapai tujuan organisasi melalui pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat,” tutur Gandjar.

  • Penulis: Pro Indonesia

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data, Suhardi Duka Teken MoU dengan BPS

    Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data, Suhardi Duka Teken MoU dengan BPS

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 15
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan berbasis data melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penandatanganan tersebut berlangsung Senin, 13 April 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jl. […]

  • KBRI Pastikan Otoritas Bern Berupaya Maksimal

    KBRI Pastikan Otoritas Bern Berupaya Maksimal

    • calendar_month Kam, 26 Mei 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 177
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bern memastikan otoritas Kota Bern dan pemerintah Swiss melakukan upaya maksimal untuk mencari Emmeril Kahn Mumtadz yang dilaporkan hanyut di Sungai Aaree Bern, Swiss, Kamis (26/5/2022). KBRI menyampaikan bahwa tim SAR Bern yang terdiri dari polisi air, polisi medis, dan pemadam kebakaran akan kembali melanjutkan pencarian Sabtu […]

  • Raperda Kepariwisataan Disahkan Jadi Perda

    Raperda Kepariwisataan Disahkan Jadi Perda

    • calendar_month Sel, 2 Jul 2024
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 107
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan tersebut disetujui bersama antara DPRD Jabar dan Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (2/7/2024). Dalam sambutannya, Bey mengapresiasi DPRD Jabar dalam menginisiasi adanya raperda tersebut dan Pansus VII dalam upaya […]

  • Sulbar Genjot Produksi Benih Jagung Komposit untuk Swasembada Jagung

    Sulbar Genjot Produksi Benih Jagung Komposit untuk Swasembada Jagung

    • calendar_month Ming, 11 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 79
    • 0Komentar

    POLEWALI – UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat saat ini sedang melaksanakan perbanyak calon benih jagung komposit dan memproduksi jagung pakan dalam mendukung swasembada jagung. Program ini dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur […]

  • Dinkes Sulbar Sikapi Temuan Audit

    Dinkes Sulbar Sikapi Temuan Audit

    • calendar_month Kam, 11 Des 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 123
    • 0Komentar

    MAMUJU – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai langkah strategis dalam mempercepat penyelesaian seluruh temuan audit yang masih memerlukan tindak lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 9 Desember 2025. Dihadiri oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala UPTD Labkes […]

  • Ridwan Kamil: Pemda Cari Cara Jaga Harga dan Stok Kebutuhan Pokok

    Ridwan Kamil: Pemda Cari Cara Jaga Harga dan Stok Kebutuhan Pokok

    • calendar_month Jum, 18 Mar 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 200
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, pemerintah daerah akan mencari cara untuk mengatasi gejolak harga minyak goreng di masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Semuanya dalam rangka menjaga ketahanan pangan.   Jika diperlukan caranya melalui Operasi Pasar (OP). Namun, lanjut Kang Emil, operasi pasar tidak didesain untuk selamanya karena dibatasi oleh stok […]

expand_less