Februari 2025, ABUPI akan Gelar Munas

JAKARTA – Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-2, bertempat di Jakarta, pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang.

Kegiatan ini diselenggarakan secara berkala dalam setiap lima tahun bagi seluruh anggota ABUPI.

Hal itu disampaikan oleh Mindo Sitorus, Ketua Panitia Munas ABUPI ke-2 dalam acara Media Gathering IPEC – ABUPI, di RM. Mang Engking, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (10/12).

Menurut Mindo, tujuan utama kegiatan Munas ini adalah untuk memilih ketua umum ABUPI periode 2025-2030, dan untuk merumuskan arah dan kebijakan serta menghasilkan kesepakatan dan langkah konkrit yang akan menjadi acuan bagi ketua umum dan kepengurusan terpilih dalam melaksanakan program-program strategis ke depan, serta merumuskan rekomendasi yang diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih mendukung perkembangan pelabuhan di Indonesia.

“Munas ini diharapkan terjadi dialog yang konstruktif, sehingga ABUPI dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pelabuhan dan memperkuat kolaborasi antara anggota, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan saya saing pelabuhan Indonesia di kancah global,” jelas Mindo.

Mindo mengemukakan, sebelum pelaksanaan Munas, akan ada praMunas pada tanggal 6 februari 2025, untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Munas.

“Pra Munas ini juga bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang dihadapi oleh asosiasi dan anggotanya, serta merumuskan kebijakan atau rekomendasi strategi yang akan dibawa ke Munas,” ungkapnya.

Mindo menambahkan, pada Munas kali ini selain memilih ketua umum, ABUPI akan menyusun buku putih sebagai panduan strategi dan komprehensif dalam pengelolaan pelabuhan guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Buku putih itu mengidentifikasi terkait Peran Pelabuhan dalam Indonesia Emas 2045, Tantangan pengelolaan pelabuhan di Indonesia, lalu Strategi pengelolaan pelabuhan menuju indonesia Emas, Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah, dan Visi pelabuhan masa depan untuk Indonesia Emas,” ujar Mindo.

Pada kesempatan terpisah Salman Dianda Anwar sebagai salah satu Panitia inti Munas ABUPI 2 menambahkan, “Momentum Munas kali ini sangat tepat karena Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet baru terpilih dan terbentuk untuk periode 2024 – 2029.

ABUPI harus ikut perperan aktif dan mengambil peran strategis dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto / Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 2024 – 2029 terutama pada poin 2 dan 3.

Oleh karenanya kami bersama para peserta Munas akan merumuskan rekomendasi untuk pemerintah termasuk masukan – masukan guna mengevaluasi dan menghilangkan berbagai hambatan – hambatan, kebijakan dan birokrasi berbelit yang justru kontra produktif bagi Indonesia dalam mengoptimalkan pembangunan di sektor kepelabuhanan, transportasi laut serta logistik sehingga mampu berdaya saing secara internasional.

Sektor ini jika diharapkan memberi ruang lebih besar kepada swasta dengan iklim bisnis yang kondusif tentu dengan sinergi BUMD/BUMD akan bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara serta lapangan pekerjaan dan bisa naik kelas untuk bermain di tingkat global.

Sebagai gambaran saja sampai dengan Agustus 2024 nilai investasi BUP Konsesi non Pelindo sebesar Rp. 178,49 Trilyun (totak aset Pelindo per Oktober 2021 sebesar Rp. 116,23 Trilyun) sementara Pelindo sebesar Rp. 58, 90 Trilyun ini masih dalam kondisi perijinan dan peraturan relatif sulit dan lama.

Kami pun akan mendorong Pelindo (Persero) sebagai Perusahaan Plat Merah kebanggaan Indonesia bermain di kancah Internasional seperti Filipina yang memiliki Perusahaan “Port Services” yang beroperasi di Asia, Eropa dan Afrika yakni International Container Terminal Services Inc.(ICTSI) pungkasnya.

Sementara itu, Ari Purbaya (wakil ketua umum ABUPI) menyampaikan bahwa total anggota nya berjumlah 116 perusahaan, namun yang sudah memperoleh konsesi hanya sekitar 33 BUP.

“Dari 116 BUP tersebut total investasi mencapai Rp 150-an triliun,” katanya.

Menurut Ari, tidak semua anggota ABUPI bisa melaksanakan kegiatan pelabuhan umum, tetapi mereka yang sudah memperoleh konsesi dari Kemenhub baru bisa melakukan kegiatan pelabuhan umum.

“Kami yang sudah memperoleh ijin konsesi juga bisa melakukan kegiatan petikemas, non petikemas, curah, STS, multipurpose, dan mengelola tempat parkir kapal,” jelasnya.

Mindo Sitorus juga menyampaikan bahwa saat ini ABUPI sedang menyusun buku putih yang isinya lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah.

“Isinya antara lain membahas mengenai Peran Pelabuhan sebagai pusat logistik (port center logistic). Dan pelabuhan dalam pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya. (*)