Irwan Akib

MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menjelaskan alasan belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi faktor utama yang membuat pemerintah belum mampu memenuhi pembayaran tersebut. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Junda Maulana […]

MAMUJU – Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) Dr. H. Muh. Tahir, M.Si menekankan pentingnya meningkatkan kualitas Dumber Daya Manusia (SDM) dosen. Demikian disampaikan saat membawakan sambutan pada acara Syawalan 1447 Hijriah di Aula Kampus II Unimaju, Senin 30 Maret 2026. Acara mengangkat tema “Dari Ramadan Menuju Peradaban Memperkuat Integritas dan Kolaborasi di Kampus Muhammadiyah”. Peserta […]

MAMUJU – Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) Prof. Dr. Irwan Akib, M.Pd. mengingatkan untuk mempersiapkan institusi kampus menuju Akreditasi Unggul. Demikian disampaikan Prof. Irwan Akib secara daring saat membawakan sambutan pada acara Syawalan 1447 Hijriah di Aula Kampus II Unimaju, Senin 30 Maret 2026. Acara Syawalan mengangkat tema “Dari Ramadan Menuju […]

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) resmi menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembudayaan Gemar Membaca melalui Gerakan Sulawesi Barat Mandarras sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat budaya literasi di daerah. Peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) pada 10 Maret 2026 […]

JAKARTA – Gagasan transformasi paradigma advokat sebagai officium nobile kembali mengemuka. Kali ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (PERADI PROFESIONAL) Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum, yang menilai bahwa martabat profesi advokat hanya bisa dipulihkan melalui pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir: kurikulum Pendidikan Profesi Advokat (PPA) dan sistem pengawasan etik yang […]