Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

  • account_circle Pro Indonesia
  • calendar_month Jum, 12 Jul 2024
  • visibility 52
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG — Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2023 telah disahkan menjadi peraturan daerah.

Penandatanganan Ranperda P2APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (12/7/2024).

Selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh Penjabat Gubernur Jabar dan Ketua DPRD Jabar.

“Alhamdulillah diterima, tadi ada catatan – catatan yang sebenarnya masih sama dengan catatan kami. Jadi sama semangatnya untuk memajukan Jabar,” ujar Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin usai rapat paripurna.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan yang terhormat, yang telah melakukan pencermatan, penajaman dan perbaikan terhadap Raperda P2APBD tahun 2023,” kata Bey.

Bey Machmudin juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan Ranperda P2APBD 2023, sehingga dapat disetujui bersama.

“Saya sangat apresiasi semua unsur perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan Raperda ini,” katanya.

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri akan melakukan evaluasi perda yang baru disahkan.

Setelah persetujuan bersama P2APBD 2023, rapat paripurna berlanjut dengan agenda penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Menurut Bey, KUA/PPAS 2025 tidak bisa lepas dari besar kecil volume PAD. Pada 2025, katanya, PAD mengalami sedikit penurunan.

Meski turun, Bey memastikan berbagai fokus pembangunan dan proyek strategis Jabar tahun depan akan terus berjalan, seperti menurunkan angka kemiskinan, zero new stunting, peningkatan SDM dan infrastruktur.

“Fokus untuk tahun depan itu menurunkan angka kemiskinan, stunting, peningkatan SDM dan infrastruktur, salah satunya TPPAS Legoknangka. Intinya program – program itu harus kita capai,” pungkas Bey.

 

  • Penulis: Pro Indonesia

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Furqan Mawardi: Judi Online Sangat Berpotensi Merusak Keharmonisan Keluarga

    Furqan Mawardi: Judi Online Sangat Berpotensi Merusak Keharmonisan Keluarga

    • calendar_month Sen, 15 Jul 2024
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MAMUJU – Ada hal menarik yang disampaikan Dr Furqan Mawardi menyikapi maraknya judi online. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) Bidang Akademik ini menegaskan bahwa judi online berpotensi merusak keharmonisan keluarga. “Tidak hanya berpotensi. Judi online bahkan sangat berpotensi merusak keharmonisan keluarga,” ujarnya di Kampus II Unimaju, Senin 15 Juli 2024. Demikian disampaikan Furqan […]

  • Novita Wijayanti Apresiasi Basarnas Garda Terdepan di Setiap Bencana

    Novita Wijayanti Apresiasi Basarnas Garda Terdepan di Setiap Bencana

    • calendar_month Ming, 17 Mar 2024
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi dedikasi Basarnas selama ini yang menjadi garda terdepan dalam melakukan pencarian dan pertolongan di setiap kejadian. Meski di tengah minimnya anggaran yang dimiliki, ia menilai Basarnas tetap mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Basarnas, karena setiap peristiwa yang tidak enak […]

  • 7 Januari 1927, Panggilan Telepon Internasional Pertama

    7 Januari 1927, Panggilan Telepon Internasional Pertama

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Pada tanggal  7 Januari 1927, panggilan telepon internasional pertama yang komersial dilakukan antara London dan New York, menandai era baru komunikasi antarbenua yang menghubungkan dua benua melalui frekuensi radio sebelum kabel bawah laut tersedia. Percakapan bersejarah ini antara W.S. Gifford (Presiden Bell Telephone) dan Sir Evelyn P. Murray (Kepala Kantor Pos Inggris) membuka jalan bagi layanan […]

  • Finalisasi Tata Ruang, Rancangan RTRW Sulbar Masuk Tahap Pembahasan Nasional

    Finalisasi Tata Ruang, Rancangan RTRW Sulbar Masuk Tahap Pembahasan Nasional

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 11
    • 0Komentar

    MAMUJU— Muatan Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali dibahas di tingkat nasional melalui forum diskusi lintas sektor yang digelar secara online, Senin 5 Januari 2026. Melalui pembahasan lanjutan di tingkat nasional ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan dokumen RTRW yang berkualitas, terintegrasi lintas sektor, serta menjadi dasar hukum yang […]

  • Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga

    Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga

    • calendar_month Sel, 11 Apr 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta agar rencana pembatalan penghapusan Tenaga Honorer jangan hanya sebatas angin surga jelang Pemilu 2024. Karena itu, ia meminta Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, untuk segera merealisasikan permintaan Presiden untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer itu. “Tolong juga kebijakan yang […]

  • Serangan Israel ke Suriah Langgar Hukum Internasional

    Serangan Israel ke Suriah Langgar Hukum Internasional

    • calendar_month Jum, 13 Des 2024
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras serangan Israel ke Suriah, khususnya terhadap zona penyangga di Dataran Tinggi Golan. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan penghinaan terhadap kedaulatan negara. “Tindakan Israel ini jelas ilegal, melanggar hukum internasional. Setiap negara harus menghormati kedaulatan wilayah negara lain,” ujar Sukamta dalam keterangan […]

expand_less