Ketua DPRD Sulbar bersama Tim Pansus Kunker ke Mamuju Tengah
- account_circle Pro Indonesia
- calendar_month Rab, 26 Mar 2025
- visibility 1
- comment 0 komentar
MAMUJU TENGAH – Ketua DPRD Sulawesi Barat, Dr. Hj. Amalia Fitri Aras bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulbar melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Bupati Mamuju Tengah dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Peningkatan Gizi Masyarakat, 25 Maret 2025.
Tim Pansus yang ikut diantaranya Khalil Qibran, I Putu Suardana, Saddam, Sulfakhri Sultan, Yudiaman Firusdi, Murniati dan Reski Irmayani Mappigau serta OPD yang hadir diantaranya Dinas Kesahatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA dan KB dan Ketahanan Pangan Sulbar.
Kedatangan Ketua DPRD Sulbar dan Tim Pansus disambut langsung Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Arsal Aras beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Khalil Qibran sebagai Wakil Ketua Pansus Peningkatan Gizi Masyarakat menyampaikan tujuan kunjungan terkait masalah peningkatan gizi masyarakat serta bagaimana program-program pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam menangani resiko stunting serta pemenuhan gizi.
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD Sulawesi Barat yang melibatkan pemerintah daerah dalam proses penyusunan regulasi ini.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai strategi dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program peningkatan gizi, termasuk pencegahan stunting, pernikahan usia dini, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan edukasi gizi di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Tim Pansus akan mengakomodasi masukan yang diperoleh dalam penyusunan perubahan Ranperda, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat berharap regulasi ini nantinya dapat memberikan dampak signifikan dalam menekan angka stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari rangkaian konsultasi publik Pansus DPRD Sulawesi Barat sebelum Raperda tersebut dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi. (Adv/hh)
- Penulis: Pro Indonesia
Saat ini belum ada komentar