Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Muhammadiyah Sulbar Gagas Pengelolaan Sampah Pesisir Berbasis Ekodesain

Muhammadiyah Sulbar Gagas Pengelolaan Sampah Pesisir Berbasis Ekodesain

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Sel, 29 Apr 2025
  • visibility 68
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (MLH PWM) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan audiensi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat.

Audiensi yang dilaksanakan, Kamis 24 April 2025, membahas rencana kerja sama pengelolaan sampah di kawasan pesisir pantai dengan pendekatan ekodesain (ecodesign) yang berkelanjutan.

Delegasi dari MLH PWM Sulbar, yakni Ketua Majelis, Dr. Nur Wahyunianti Dahri, M.M, Bendahara, Muhammad Arsyad, S.Pd.I., M.M, dan diterima langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H. Zulkifli Manggazali, SE., M.Si. dan Sekretaris Dinas, Hj. Sy. Shadri Nuranti Sjarifuddin, SH., M.Si. s

Dalam forum diskusi yang berlangsung hangat, kedua belah pihak menjajaki model pengelolaan sampah pesisir berbasis ecodesign, yakni pendekatan desain ekologis yang tidak hanya menanggulangi masalah sampah, namun juga membangun ruang pesisir yang estetis, edukatif, dan memberdayakan masyarakat.

Muhammadiyah Hadir untuk Lingkungan

Ketua MLH PWM menekankan bahwa Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian bumi.

“Lingkungan adalah amanah Allah yang harus dijaga. Ini bagian dari dakwah bil hal, dakwah nyata dalam kehidupan,” ujarnya.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, MLH PWM Sulbar akan mendorong partisipasi aktif kampus dan sekolah-sekolah serta Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah di Sulawesi Barat untuk terlibat dalam program ini.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan diarahkan menjadi pusat pengembangan riset dan inovasi pengelolaan lingkungan, sedangkan sekolah-sekolah akan menjadi basis edukasi sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap sampah dan kebersihan pesisir.

Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Mahasiswa Muhammadiyah juga direncanakan menjadi motor penggerak perubahan melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti kampanye lingkungan, pelatihan pengolahan sampah, hingga penerapan teknologi tepat guna.

“Kami yakin mahasiswa adalah agen perubahan yang mampu menjembatani ide-ide ekologis ke masyarakat,” ungkap Muhammad Arsyad.

DLH Siap Bersinergi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H. Zulkifli Manggazali, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap rencana kerja sama ini.

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, khususnya kelompok muda dan komunitas keagamaan, dalam membangun budaya lingkungan yang sehat dan produktif.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat membentuk tim kerja bersama dan menyusun rencana implementasi program secara bertahap.

Salah satu fokus awal adalah kemungkinan pelaksanaan pilot project ecodesign di wilayah pesisir Mamuju yang telah mengalami beban pencemaran sampah cukup tinggi.

Dengan sinergi ini, diharapkan terwujud lingkungan pesisir yang bersih, tertata, dan menjadi contoh kawasan yang mengedepankan nilai ekologi, edukasi, dan estetika, sebagai wujud nyata dakwah Muhammadiyah untuk masa depan bumi yang lebih baik. (***)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jabar Pilot Project Sejuta Putri Brilian, Cetak Perempuan Remaja Wirausaha

    Jabar Pilot Project Sejuta Putri Brilian, Cetak Perempuan Remaja Wirausaha

    • calendar_month Ming, 10 Apr 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 185
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Provinsi Jawa Barat menjadi pilot project program Sejuta Putri Brilian (Tarian) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama Womenpreneurs Indonesia Networks (WIN). Program penguatan ekosistem wirausaha bagi remaja perempuan Indonesia ini resmi diluncurkan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Kota Bandung, Minggu (10/4/2022). Turut mendampingi, Gubernur […]

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

  • Kendaraan Bermotor Roda Dua Dilarang di IKN, Apa Gantinya?

    Kendaraan Bermotor Roda Dua Dilarang di IKN, Apa Gantinya?

    • calendar_month Kam, 14 Des 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 78
    • 0Komentar

    NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan untuk menjadi smart city yang terintegrasi. Bahkan IKN direncanakan untuk melarang penggunaan kendaraan bermotor roda dua. Hal ini disampaikan oleh Resdiansyah selaku Chief Urban Mobility Otorita IKN. Karena melarang penggunaan sepeda motor, sebagai gantinya masyarakat IKN dapat menggunakan alat mobilitas individual berkecepatan di bawah 25 km/jam atau yang […]

  • Silaturahmi Salim Mengga dan Menag RI Bahas Penyempurnaan Program Haji

    Silaturahmi Salim Mengga dan Menag RI Bahas Penyempurnaan Program Haji

    • calendar_month Rab, 7 Mei 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 58
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga melakukan kunjungan silaturahmi dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof Dr. Nasaruddin Umar. Berlangsung di kompleks masjid Istiqlal Jakarta pada Selasa siang, 6 Mei 2025. Dalam silaturahminya, Salim turut didampingi Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Muhammad Zain yang juga merupakan Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Sulawesi […]

  • Ridwan Kamil Dampingi Jokowi Bagikan BLT dan Bantuan Modal Usaha Kepada Pedagang Pasar di Cirebon

    Ridwan Kamil Dampingi Jokowi Bagikan BLT dan Bantuan Modal Usaha Kepada Pedagang Pasar di Cirebon

    • calendar_month Rab, 13 Apr 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 194
    • 0Komentar

    KOTA CIREBON – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden RI Joko Widodo membagikan Bantuan Langsung Tunai kompensasi minyak goreng dan bantuan modal usaha kepada para pedagang di Pasar Tradisional Kanoman, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Rabu (13/4/2022). Presiden Jokowi menuturkan, BLT minyak goreng sebesar Rp 300.000  dan bantuan modal usaha senilai Rp 1,2 juta dinilai penting […]

  • Ridwan Kamil Titip Kepada Yana Mulyana Jaga  Kondusivitas Bandung Jelang Tahun Politik 2024

    Ridwan Kamil Titip Kepada Yana Mulyana Jaga  Kondusivitas Bandung Jelang Tahun Politik 2024

    • calendar_month Sen, 18 Apr 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 207
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018 – 2023, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/4/2022). “Pak Yana Mulyana sekarang sudah resmi menjadi Wali Kota Bandung definitif sampai akhir masa jabatan tahun 2023,” ujar Gubernur selepas pelantikan. Surat keputusan pengangkatan Wakil […]

expand_less