Bapperida Sulbar Mantapkan Metodologi Analisis SKM untuk Kualitas Layanan yang Lebih Baik

MAMUJU – Dalam rangka memperkuat kualitas tata kelola dan meningkatkan mutu pelayanan publik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi teknis terkait analisis Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan yang diberikan kepada publik.

Koordinasi tersebut dilakukan oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Sulbar, Misrina, bersama sejumlah staf, dengan melakukan kunjungan ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa, 4 November 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pertemuan tersebut, tim Bapperida Sulbar berdiskusi langsung dengan pejabat fungsional dan analis pelayanan publik di Biro Organisasi.

Fokus pembahasan diarahkan pada penyesuaian metodologi, pengolahan data, dan penyusunan laporan hasil SKM agar sesuai dengan pedoman terbaru yang diterbitkan pemerintah pusat.

“Kami ingin memastikan proses analisis dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan persepsi masyarakat terhadap layanan kami,” ujar Misrina.

Ia menegaskan bahwa SKM menjadi alat ukur penting untuk menilai sejauh mana pelayanan Bapperida mampu menjawab kebutuhan dan ekspektasi pengguna layanan.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menuturkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen penting dalam menilai efektivitas kinerja pelayanan.

“SKM memberi gambaran objektif tentang kualitas layanan Bapperida, terutama bagi perangkat daerah yang menjadi mitra utama kami. Hasil survei ini harus dianalisis secara mendalam dan dijadikan bahan refleksi untuk peningkatan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas perangkat daerah, seperti yang dilakukan dengan Biro Organisasi, merupakan langkah strategis untuk memastikan konsistensi, validitas data, dan akuntabilitas hasil survei.

“Dengan sinergi dan penyelarasan metode yang baik, kami berharap kualitas pelayanan publik di Sulawesi Barat terus meningkat, sesuai dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan,” pungkas Junda. (Rls)