Diskominfo Sulbar Bentuk TIM Pantau Kanal Informasi Digital OPD
- account_circle PROINDONESIA
- calendar_month Kam, 8 Jan 2026
- visibility 43
- comment 0 komentar
MAMUJU — Optimalisasi penyebarluasan informasi melalui Website dan Paltform Media Sosial OPD menjadi salah satu indikator dalam penguatan SPBE di lingkup Pemprov Sulbar.
Untuk itu, Bidang KPM bersama Tim SPBE Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat membentuk tim. Sasarannya memantau kanal website dan platform medsos setiap OPD.
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty mengemukakan, kanal website dan platform media sosial merupakan etalase utama kinerja pemerintah daerah dalam menyampaikan setiap program yang dijalankan. Khususnya program yang menunjang realisasi program Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S.Mengga.
“Jadi yang dibentuk ini untuk pemantauan dan evaluasi kanal website dan OPD. Tim ini bertugas melakukan penilaian berkala terhadap keaktifan website dan media sosial OPD, hasilnya akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan,” jelas Dian setelah melakukan rapat internal, Rabu 7 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa setiap OPD wajib mempublikasikan minimal dua berita kegiatan dalam satu pekan pada website resminya guna memenuhi kategori “update”. Penilaian keaktifan ini akan dilakukan setiap pekan oleh Diskominfo Sulbar melalui mekanisme pantauan website dan kanal digital OPD.
Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah cepat yang diambil Bidang KPM bersama Tim SPBE Pemprov Sulbar. Dia berharap tim yang telah dibentuk dapat mendorong OPD agar lebih aktif memberikan informasi mengenai program-program yang dijalankan. Ini juga menjadi pendorong meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemprov Sulbar.
Apalagi, kata Ridwan, optimalisasi kanal informasi melalui website dan platform media sosial ini bukan hanya pemenuhan indikator SPBE, bahkan menjadi salah satu data pendukung untuk penilaian TPP
Kata Ridwan, optimalisasi publikasi ini juga berkaitan dengan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Program Pancadaya Sulbar Maju dan Sejahtera. Oleh karena itu, peran kehumasan OPD menjadi sangat strategis dalam menyampaikan informasi program pembangunan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan.
“Jika ini berjalan optimal, maka manfaatnya bukan hanya pada penilaian kinerja, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan publik,” pungkasnya. (Rls)
- Penulis: PROINDONESIA
Saat ini belum ada komentar