Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Gubernur Sulbar Terapkan WFH, ASN Kerja 4 Hari di Kantor 1 Hari di Rumah

Gubernur Sulbar Terapkan WFH, ASN Kerja 4 Hari di Kantor 1 Hari di Rumah

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
  • visibility 69
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka menyampaikan kebijakan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.

Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan dengan pola kerja empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah. ASN dijadwalkan masuk kantor pada Senin hingga Kamis, sementara hari Jumat ditetapkan sebagai hari WFH.

Menurut Gubernur Suhardi Duka, kebijakan ini merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat dalam upaya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

“Itu adalah kebijakan Bapak Presiden untuk efisiensi terhadap bahan bakar,” ujar Suhardi Duka, Senin, 30 Maret 2026.

Ia menjelaskan, sembari menunggu petunjuk dan aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat, Pemprov Sulbar mulai menerapkan kebijakan tersebut secara bertahap.

“Dengan demikian, sambil menunggu petunjuk dan aturan lebih lanjut dari Bapak Presiden, kita mulai di sini. Kita mulai gunakan 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk WFH,” jelasnya.

Suhardi Duka menegaskan, meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas seperti biasa. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM karena pegawai tidak perlu melakukan perjalanan ke kantor.

“Artinya mereka di rumah tidak menggunakan BBM, tapi tetap juga bekerja,” tambahnya.

Terkait mekanisme pengawasan, Suhardi Duka memastikan akan ada sistem kontrol berbasis laporan kinerja yang wajib diisi oleh ASN.

“Ada evidensi yang akan dia buat, ada semacam laporan kerja yang dia buat. Ada aplikasi yang kita bikin,” ungkapnya.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Sulbar berharap efisiensi energi dapat tercapai tanpa mengurangi produktivitas kinerja ASN. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harvick Hasnul Qolbi Harap Tingkatkan Produksi Pertanian

    Harvick Hasnul Qolbi Harap Tingkatkan Produksi Pertanian

    • calendar_month Sel, 31 Jan 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MAJENE – Pertanian merupakan jantung perekonomian dan merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah. Hal ini, disampaikan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI) Harvick Hasnul Qolbi pada kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) di Dusun Galungg Para Desa Pamboborang Kecamatan Banggae, Selasa (31/01/2023). Ia mengemukakan, pengembangan produksi pertanian diharapkan tetap meningkat meski […]

  • Kesejahteraan Dan Keadilan Masyarakat Kunci Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

    Kesejahteraan Dan Keadilan Masyarakat Kunci Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

    • calendar_month Kam, 13 Apr 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 134
    • 0Komentar

    KENDARI – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menghadiri dan  mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan tema Sinergi Memantapkan Kerukunan Sosial Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilu Damai, Aman dan Harmoni, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, pada selasa (11/04) di Kendari, […]

  • Realisasikan 100% PBB-P2, Desa Salogatta Raih Penghargaan Bupati Mateng

    Realisasikan 100% PBB-P2, Desa Salogatta Raih Penghargaan Bupati Mateng

    • calendar_month Kam, 14 Des 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 154
    • 0Komentar

    TOBADAK – Sederet prestasi sudah menjadi langganan bagi Desa Salogatta Kecamatan Budongbudong Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Tahun 2003 ini, desa yang sebelumnya masuk kategori desa maju, kekinian meningkat menjadi desa mandiri. Bahkan diakhir tahun ini pula berhasil merealisasikan target penerimaan 100% pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan atau PBB- P2. Atas keberhasilan merealisasikan 100% […]

  • Gubernur Jawa Barat Dua Periode 1993−2003 HR Nuriana Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra

    Gubernur Jawa Barat Dua Periode 1993−2003 HR Nuriana Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra

    • calendar_month Kam, 11 Jul 2024
    • account_circle mbahdot
    • visibility 484
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG –  Gubernur Jawa Barat periode 1993−1998 dan 1998−2003, Mayjen TNI (Purn) Nana Nuriana wafat pada Kamis (11/7/2024), pukul 04.55 WIB. Jenazah almarhum Nuriana disemayamkan di rumah duka Kompleks Parahyangan Rumah Vila, Kabupaten Bandung Barat dan pada Kamis siang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Kota Bandung. Jenazah almarhum Nuriana tiba di TMP […]

  • Gubernur Sulbar Resmikan Kantor PDAM Polman, Berinovasi untuk Pelayanan Maksimal

    Gubernur Sulbar Resmikan Kantor PDAM Polman, Berinovasi untuk Pelayanan Maksimal

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 167
    • 0Komentar

    POLEWALI – Gubernur Sulbar Suhardi Duka meresmikan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tipalayo Polman bersama Wakil Bupati Andi Nursami Masdar dan Ketua Komisi 1 DRD Sulbar Syamsul Samad, Selasa 14 Oktober 2025. Hadir juga mendampingi para Kepala Dinas Provinsi, Tenaga Ahli Gubernur, Wakapolres Polman, perwakilan Dandim Polman, dan jajaran Pemkab Polman. “Salah satu muka […]

  • Perda Desa Wisata Disahkan, Ridwan Kamil Optimistis Masyarakat Sejahtera

    Perda Desa Wisata Disahkan, Ridwan Kamil Optimistis Masyarakat Sejahtera

    • calendar_month Jum, 25 Mar 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 271
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Provinsi Jawa Barat  resmi memiliki Perda tentang Desa Wisata. Ini setelah DPRD Jawa Barat mengesahkan perda tersebut dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Ridwan Kamil.   Gubernur menyambut baik Perda Desa Wisata ini akhirnya diketuk palu. Dengan perda maka pengembangan wisata berbasis desa menjadi lebih terarah dan memiliki kepastian hukum.   Diharapkan […]

expand_less