Wagub DIY Hadiri Rakornas Pengawasan Dan Pemutakhiran Data Kemendagri

Lombok – Wagub DIY KGPAA Paku Alam X mengikuti pembukaan Rakornas  Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI. Rakornas diadakan pada Senin (31/10) di Hotel Marumata, Senggigi, Lombok diikuti oleh para Wakil Gubernur serta Inspektur se-Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo melalui rekaman video mengatakan Belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memiliki aspek penting yang terdiri atas 3 hal. Nilai tambah, menciptakan nilai tambah dan efisien. “Belanja pemerintah harus memiliki tiga hal yang penting yaitu menciptakan nilai tambah, kedua membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi dan kemudian yang ketiga adalah efisien. Saya minta APIP mengawal serius program ini dan harus berhasil,” tegas Presiden Jokowi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw mengungkapkan, diundangnya para Wakil Gubernur ini bertujuan membekali pembantu utama dan pertama Gubernur. Seperti diketahui, Wagub adalah sosok pertama yang berada di samping Gubernur dan bertindak sebagai pengawas untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang bersih.

“Pengawasan adalah ranah Wakil Gubernur. Sehingga kami ingin para Wakil Gubernur ini untuk memberikan dukungan penuh membantu para Inspektur Inspektorat dan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Dalam waktu dekat, kami melaksanakan pelatihan yang total pesertanya adalah 3.158 teman-teman dari APIP,” kata Tomsi.

Tomsi mengatakan, APIP memiliki tugas besar dan berat sebagai pengawasan hukum. Hal-hal yang berhubungan dengan percepatan, akan dilakukan melalui inspektorat sebagai pengawas. Untuk itu, penting adanya pembejalan dan pelatihan untuk anggota APIP. Dirinya berharap dengan kemampuan-kemampuan yang dilatihkan tadi dapat melakukan percepatan kegiatan pengawasan, sampai ke level terbawah, yaitu level Kepala Desa.

“Pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif sampai ada poin bahwasanya apabila ada Kepala Daerah yang nantinya ada yang kedapatan OTT, maka Inspekturnya harus bertanggung jawab untuk bersedia diganti. Ini  sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terkait amanah yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu,  Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Muhammad Nur dalam laporannya mengatakan kegiatan Rakornas ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu 31 Oktober hingga 1 November 2022. Peserta rapat koordinasi Rakornas ini dihadiri 243 orang anggota APIP se-Indoensia. Tercatat ada 11 Wakil Gubernur yang memebuhi undangan untuk hadir yaitu Wakil Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Maluku.

“Tema kegiatan pada kali ini mengangkat yaitu Memperkuat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk pemulihan ekonomi, agar dilaksanakan dua hari yang dimulai malam ini hingga besok di Senggigi Lombok Nusa Tenggara barat,” kata Tomsi.

Selain Rakornas, pada acara ini dilakukan pengukuhan pengurus Asosiasi Pengawas Bidang Penyelenggaraan Urusan Daerah. Selain itu pertemuan ini juga bertujuan untuk  membahas isu-isu aktual terkait kawasan yang diikuti oleh seluruh Inspektur. kemudian adalah pemutakhiran data PLHP Inspektorat pada Pemda.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Nusa Tenggara barat Zulkieflimansyah menyampaikan selamat datang kepada para Wakil Gubernur dan anggota APIP serta peserta Rakornas lainnya. Dirinya berharap agar acara ini mampu melahirkan para pengawas penyelenggaraan Pemerintah daerah dengan sangat baik.

Zulkieflimansyah menambahkan, penting bagi suatu bangsa, negara, atau hanya daerah kecil untuk tertib pemeriksaan. Penyelenggaraan pemrintahan yang jujur dan adil akan membawa sejuta dampak positif hingga ke masyarakat. Tidak hanya harapan terkait acara, namun Zulkieflimansyah juga berharap para pejabat daerah, kementerian dan lembaga mau membelajakan uangnya di Lombok guna memutar roda perekonomian. (jogjaprov)