Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » HEADLINE » Kemenhub Menyiapkan Infrastruktur Jalan Jalur Mudik

Kemenhub Menyiapkan Infrastruktur Jalan Jalur Mudik

  • account_circle mbahdot
  • calendar_month Ming, 2 Apr 2023
  • visibility 104
  • comment 0 komentar

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah pemudik pada libur Idulfitri 2023 mencapai 123,8 juta orang. Untuk mengantisipasinya, pemerintah menyiapkan infrastruktur jalan jalur mudik.

Kemacetan di jalan nasional maupun tol kerap terjadi di masa mudik hari raya, khususnya puncaknya pada liburan Idulfitri. Tersendatnya arus lalu lintas bisa disebabkan melonjaknya arus kendaraan di waktu yang sama. Bisa juga akibat kondisi infrastruktur jalan yang buruk, disebabkan jeleknya kualitas aspal, penyempitan jalan karena ada perbaikan, jembatan ambruk, hingga longsor.

Untuk itu, memasuki Ramadan dan menjelang masa mudik Lebaran 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga turut mengambil peran dalam mendukung operasional dan kemantapan kondisi jalan. Dukungan ini dilakukan di jalan nasional/arteri maupun jalan tol yang menjadi jalur-jalur utama pemudik.

Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Antara lain seperti Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta kementerian/lembaga lain yang terkait demi kesiapan dan kenyamanan pelayanan jalan nasional maupun jalan tol.

Sekaligus hal ini untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jalan menjelang Lebaran 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah pemudik pada libur Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini naik sebesar 47 persen secara nasional dibandingkan tahun lalu. Bahkan, pengguna sepeda motor diprediksi akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3 persen dari total prediksi pemudik tahun ini.

Demi mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, Kementerian PUPR menyiapkan beberapa upaya. “Pertama melalui dukungan kondisi operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP/rest area), kemudian dukungan operasional manajemen lalu lintas, serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Selasa (28/3/2023).

Dirjen Bina Marga membeberkan, data termutakhir kondisi jalan di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Saat ini, kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 km terbagi atas lintas utara Jawa (Pantura) 1.192 km dengan kondisi mantap 92 persen, dan jalan lintas pantai selatan Jawa (Pansela) 1.543 km dengan kondisi mantap 93 persen. Untuk jalan tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 km dengan TIP sebanyak 90 TIP.

Bekerja sama dengan BPJT dan pengelola jalan tol, pemerintah juga menambah ruas tol operasi di Pulau Jawa seperti Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna–Kayuringin–Ujung, 4,88 km), Semarang Demak (Seksi 2 Sayung–Demak, 16,01 km) dan Ramp 2,4,5, dan 8 Junction Wringinanom-Krian-Legundi-Bunder-Manyar.

Selanjutnya, potensi jalan tol yang bisa difungsikan saat lebaran ini di Pulau Jawa meliputi Cinere-Jagorawi, Seksi 3B: Krukut-Limo (2,2 km), Serpong-Cinere, Seksi 2: Pamulang-Cinere (3,6 km), Cibitung-Cilincing, Seksi 4: Taruma Jaya-Cilincing (7,3 km), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Seksi Cimalaka-Dawuan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan 11,40 km, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,05 km, dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka 4,05 km (total 32,5 km), Ciawi-Sukabumi, Seksi 2: Cigombong-Cibadak (11,9 km), Cimanggis-Cibitung, Seksi 2A: Jatikarya-Cikeas (3,5 km), Pasuruan-Probolinggo, Seksi 4A: Probolinggo Timur–IC Gending (8,6 km), Serpong-Balaraja, Seksi IB: CBD-Legok (5,4 km), dan Jakarta Cikampek II Selatan, Paket 3: Kutanegara-Sadang (8,5 km).

“Sementara, untuk Jalan Tol Bali-Mandara operasional sepanjang 10,07 km dan ruas lintas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Bali sepanjang 363,3 km terdiri dari jalan lintas selatan dan jalan lintas utara dengan kondisi mantap 98,3 persen,” imbuh Hedy.

Nantinya setelah lebaran, yakni pada Juni 2023, Jalan Tol Bali-Mandara mulai diujicobakan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi global navigation satelite system (GNSS) sehingga dapat menghilangkan antrean di gerbang tol.

Kemudian di Pulau Sumatra, Jalan Nasional Trans Sumatra sepanjang 7.918 km yaitu jalan lintas barat 2.562 km dalam kondisi mantap 97 persen, jalan lintas timur 3.019 km dalam kondisi mantap 95 persen, dan jalan lintas tengah 2.338 km dengan kondisi mantap 93 persen. Sedangkan, jalan tol Trans-Sumatra yang operasional sepanjang 738 km dengan TIP sejumlah 27 TIP dengan ruas jalan tol fungsional meliputi Sigli-Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang–Kutobaro–SS Baitussalam, 12,4 km), dan Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 km).

Untuk Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang digunakan sepanjang 6.556 km terdiri dari lintas utara mantap 95,32 persen, lintas tengah mantap 80,17 persen dan lintas selatan dengan kondisi mantap 90,96 persen dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang operasional sepanjang 99 km.

Sementara itu, di Pulau Sulawesi, ruas lintas jalan nasional yang digunakan sepanjang 5.400 km dengan jalan tol yang operasional sepanjang 61,5 km, terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1–3 sepanjang 10,1 km, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 km dan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,8 km.

Kementerian PUPR juga melakukan dukungan operasional manajemen lalu lintas melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan BUJT. Kolaborasi antarinstansi ini menyangkut layanan transaksi tol, layanan konstruksi, serta penyediaan aplikasi “Tol Kita” untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, CCTV jalan tol, lokasi gerbang in/out alternatif, nomor kontak pelayanan jalan tol, dan info rest area.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto

  • Penulis: mbahdot

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ridwan Kamil Lepas 27 Ribu Pelari Pocari Sweat Run Indonesia 2023

    Ridwan Kamil Lepas 27 Ribu Pelari Pocari Sweat Run Indonesia 2023

    • calendar_month Ming, 30 Jul 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 139
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas 11 ribu lebih pelari Pocari Sweat Run Indonesia 2023 di Gedung Sate Bandung, Minggu (30/7/2023). Hal itu diikuti oleh lebih dari 15 ribu pelari lainnya dari 404 kota di Indonesia yang tergabung secara virtual. Setelah melakukan flag off, Ridwan Kamil turut ikut bergabung dengan pelari lainnya. […]

  • Penundaan Jadwal Masuk Sekolah, Ridwan Kamil: Langkah Solutif

    Penundaan Jadwal Masuk Sekolah, Ridwan Kamil: Langkah Solutif

    • calendar_month Jum, 6 Mei 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 261
    • 0Komentar

    KABUPATEN GARUT — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai keputusan menunda jadwal masuk sekolah merupakan langkah solutif untuk mengantisipasi kemacetan yang diprediksi terjadi saat arus balik Lebaran tahun ini. Ditemui usai meninjau arus balik Lebaran di Pos Terpadu Limbangan Garut, Jumat (6/5/2022), Ridwan Kamil mengatakan, penundaan tersebut tidak akan begitu mengganggu proses belajar mengajar. ”Keputusan […]

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

  • Nelayan Cirebon “Curhat” Kelangkaan Solar Kepada Jokowi dan Ridwan Kamil

    Nelayan Cirebon “Curhat” Kelangkaan Solar Kepada Jokowi dan Ridwan Kamil

    • calendar_month Rab, 13 Apr 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 261
    • 0Komentar

    KABUPATEN CIREBON – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja beraudiensi dengan nelayan, di Pasar Ikan Selo Pengantin Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu (13/4/2022). Kang Emil –sapaan karib Ridwan Kamil mengungkapkan, dua topik permasalahan yang menjadi curahan hati (curhat) nelayan, yakni terkait pendangkalan sungai tempat dilabuhkannya kapal-kapal […]

  • Pemda Provinsi Jabar Segera Revitalisasi Dermaga Pemayangsari Tasikmalaya

    Pemda Provinsi Jabar Segera Revitalisasi Dermaga Pemayangsari Tasikmalaya

    • calendar_month Rab, 18 Mei 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 215
    • 0Komentar

    KABUPATEN TASIKMALAYA — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyambangi Dermaga Pemayangsari, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Ini adalah kunjungan kerja Wagub ke daerah pesisir pantai Jabar. Di Pamayangsari Pak Uu mendengarkan aspirasi nelayan. Pak Uu mendapati para nelayan selama ini sulit melabuhkan perahu karena dermaga satu-satunya di Tasikmaya sudah over kapasitas. Artinya luas area […]

  • Sulbar Matangkan Pinjaman ke PT SMI Rp 200 M, Junda Maulana Minta Proses Dipercepat

    Sulbar Matangkan Pinjaman ke PT SMI Rp 200 M, Junda Maulana Minta Proses Dipercepat

    • calendar_month Sab, 6 Jun 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 66
    • 0Komentar

    MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) mematangkan proses pengajuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) guna mendukung pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah. Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Sulbar, Junda Maulana, bersama tim PT SMI, sebagai tindak lanjut hasil survei lapangan yang sebelumnya dilakukan […]

expand_less