Kemenhub Menyiapkan Infrastruktur Jalan Jalur Mudik

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah pemudik pada libur Idulfitri 2023 mencapai 123,8 juta orang. Untuk mengantisipasinya, pemerintah menyiapkan infrastruktur jalan jalur mudik.

Kemacetan di jalan nasional maupun tol kerap terjadi di masa mudik hari raya, khususnya puncaknya pada liburan Idulfitri. Tersendatnya arus lalu lintas bisa disebabkan melonjaknya arus kendaraan di waktu yang sama. Bisa juga akibat kondisi infrastruktur jalan yang buruk, disebabkan jeleknya kualitas aspal, penyempitan jalan karena ada perbaikan, jembatan ambruk, hingga longsor.

Untuk itu, memasuki Ramadan dan menjelang masa mudik Lebaran 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga turut mengambil peran dalam mendukung operasional dan kemantapan kondisi jalan. Dukungan ini dilakukan di jalan nasional/arteri maupun jalan tol yang menjadi jalur-jalur utama pemudik.

Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Antara lain seperti Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta kementerian/lembaga lain yang terkait demi kesiapan dan kenyamanan pelayanan jalan nasional maupun jalan tol.

Sekaligus hal ini untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jalan menjelang Lebaran 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah pemudik pada libur Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini naik sebesar 47 persen secara nasional dibandingkan tahun lalu. Bahkan, pengguna sepeda motor diprediksi akan mencapai 25,13 juta orang atau 20,3 persen dari total prediksi pemudik tahun ini.

Demi mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, Kementerian PUPR menyiapkan beberapa upaya. “Pertama melalui dukungan kondisi operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP/rest area), kemudian dukungan operasional manajemen lalu lintas, serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan,” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Selasa (28/3/2023).

Dirjen Bina Marga membeberkan, data termutakhir kondisi jalan di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Saat ini, kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 km terbagi atas lintas utara Jawa (Pantura) 1.192 km dengan kondisi mantap 92 persen, dan jalan lintas pantai selatan Jawa (Pansela) 1.543 km dengan kondisi mantap 93 persen. Untuk jalan tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 km dengan TIP sebanyak 90 TIP.

Bekerja sama dengan BPJT dan pengelola jalan tol, pemerintah juga menambah ruas tol operasi di Pulau Jawa seperti Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna–Kayuringin–Ujung, 4,88 km), Semarang Demak (Seksi 2 Sayung–Demak, 16,01 km) dan Ramp 2,4,5, dan 8 Junction Wringinanom-Krian-Legundi-Bunder-Manyar.

Selanjutnya, potensi jalan tol yang bisa difungsikan saat lebaran ini di Pulau Jawa meliputi Cinere-Jagorawi, Seksi 3B: Krukut-Limo (2,2 km), Serpong-Cinere, Seksi 2: Pamulang-Cinere (3,6 km), Cibitung-Cilincing, Seksi 4: Taruma Jaya-Cilincing (7,3 km), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Seksi Cimalaka-Dawuan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan 11,40 km, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,05 km, dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka 4,05 km (total 32,5 km), Ciawi-Sukabumi, Seksi 2: Cigombong-Cibadak (11,9 km), Cimanggis-Cibitung, Seksi 2A: Jatikarya-Cikeas (3,5 km), Pasuruan-Probolinggo, Seksi 4A: Probolinggo Timur–IC Gending (8,6 km), Serpong-Balaraja, Seksi IB: CBD-Legok (5,4 km), dan Jakarta Cikampek II Selatan, Paket 3: Kutanegara-Sadang (8,5 km).

“Sementara, untuk Jalan Tol Bali-Mandara operasional sepanjang 10,07 km dan ruas lintas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Bali sepanjang 363,3 km terdiri dari jalan lintas selatan dan jalan lintas utara dengan kondisi mantap 98,3 persen,” imbuh Hedy.

Nantinya setelah lebaran, yakni pada Juni 2023, Jalan Tol Bali-Mandara mulai diujicobakan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi global navigation satelite system (GNSS) sehingga dapat menghilangkan antrean di gerbang tol.

Kemudian di Pulau Sumatra, Jalan Nasional Trans Sumatra sepanjang 7.918 km yaitu jalan lintas barat 2.562 km dalam kondisi mantap 97 persen, jalan lintas timur 3.019 km dalam kondisi mantap 95 persen, dan jalan lintas tengah 2.338 km dengan kondisi mantap 93 persen. Sedangkan, jalan tol Trans-Sumatra yang operasional sepanjang 738 km dengan TIP sejumlah 27 TIP dengan ruas jalan tol fungsional meliputi Sigli-Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang–Kutobaro–SS Baitussalam, 12,4 km), dan Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 km).

Untuk Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang digunakan sepanjang 6.556 km terdiri dari lintas utara mantap 95,32 persen, lintas tengah mantap 80,17 persen dan lintas selatan dengan kondisi mantap 90,96 persen dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang operasional sepanjang 99 km.

Sementara itu, di Pulau Sulawesi, ruas lintas jalan nasional yang digunakan sepanjang 5.400 km dengan jalan tol yang operasional sepanjang 61,5 km, terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1–3 sepanjang 10,1 km, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 km dan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,8 km.

Kementerian PUPR juga melakukan dukungan operasional manajemen lalu lintas melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan BUJT. Kolaborasi antarinstansi ini menyangkut layanan transaksi tol, layanan konstruksi, serta penyediaan aplikasi “Tol Kita” untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, CCTV jalan tol, lokasi gerbang in/out alternatif, nomor kontak pelayanan jalan tol, dan info rest area.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto