Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » POLITIK » DPRD Sulbar Bersama DPRD Polman Bahas Permasalahan Distribusi Air Bersih Dari PDAM

DPRD Sulbar Bersama DPRD Polman Bahas Permasalahan Distribusi Air Bersih Dari PDAM

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Kam, 30 Jan 2025
  • visibility 103
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada Kamis (30/01/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk membahas permasalahan distribusi air bersih oleh PDAM di tiga kecamatan di Polman, yaitu Tinambung, Balanipa, dan Alu yang hingga kini belum mengalir sesuai harapan masyarakat.

Rombongan DPRD Polman dipimpin Wakil Ketua DPRD Polman Imam Singkarru. Hadir beberapa Anggota DPRD Polman, yakni Amir, Basir, Suardi, Ardan Aras, Nurdin Tahir, Hendrik, Rudi Hamzah, Muh. Yusuf Tato, Abd. Muin Saleh, dan M. Syarwan Nur Hasan, serta staf Sekretariat DPRD Polman.

Rombongan diterima langsung Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi, bersama Wakil Ketua II DPRD Sulbar Munandar Wijaya, serta beberapa Anggota DPRD Sulbar, di antaranya Syarifuddin, Haluddin, Resky Irmayani Mappigau, dan Jumiaty A. Mahmud. Hadir pula para staf Sekretariat DPRD Sulbar dalam pertemuan ini.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Polman, Imam Singkarru menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulbar atas sambutan yang diberikan.

Imam Singkarru menjelaskan, kunjungan itu bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama terkait pelayanan air bersih dari PDAM yang belum optimal di beberapa kecamatan di Polman.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi menekankan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Olehnya, Ia mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dengan Direktur PDAM untuk mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Sulbar dan DPRD Polman melakukan diskusi mendalam mengenai permasalahan tersebut, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh guna meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak. (Adv/hh)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selaraskan Anggaran Daerah dengan Pusat, BPKPD Sulbar Ikuti Pedoman Teknis DAU Tahun 2026

    Selaraskan Anggaran Daerah dengan Pusat, BPKPD Sulbar Ikuti Pedoman Teknis DAU Tahun 2026

    • calendar_month Rab, 5 Nov 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MAMUJU — Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2026. Sosialisasi diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, secara daring melalui platform […]

  • Kapolres Majene Dukung Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Pekarangan

    Kapolres Majene Dukung Ketahanan Pangan Melalui Pemanfaatan Pekarangan

    • calendar_month Jum, 10 Feb 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 79
    • 0Komentar

    MAJENE – Pemanfaatan lahan pekarangan merupakan salah satu alternatif, selain mendukung ketahanan pangan nasional, juga mewujudkan kemandirian pangan dalam suatu rumah tangga. Lahan kosong di sekitar kantor atau rumah jika dikelola dengan baik, tentu sangat bermanfaat dan memberikan kehidupan, seperti menanam tanaman cabai besar, cabai kecil, terong dan kacang panjang. Pemanfaatan lahan kosong di perkantoran, […]

  • Murdanil Apresiasi Pelaksanaan Diseminasi Akhir Monev SPM 2025

    Murdanil Apresiasi Pelaksanaan Diseminasi Akhir Monev SPM 2025

    • calendar_month Sel, 2 Des 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 129
    • 0Komentar

    MAMUJU – Plt. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Murdanil, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Diseminasi Akhir Pemantauan dan Evaluasi (Monev) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (1/12/2025). Ini menindaklanjuti arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wagub Salim S Mengga. Murdanil menyampaikan, Monev SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan pelayanan dasar […]

  • Jawa Barat Prioritaskan Pembangunan SMA/SMK Baru di 33 Kecamatan

    Jawa Barat Prioritaskan Pembangunan SMA/SMK Baru di 33 Kecamatan

    • calendar_month Sel, 2 Mei 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan pembangunan SMA/SMK baru di 33 kecamatan di Jabar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya, pembangunan SMA/SMK negeri di 33 kecamatan itu akan dimulai pada 2024. “Kita bangun secara bertahap, mulai tahun 2024, 2025, dan 2026 sesuai dengan kemampuan anggaran. Sebenarnya, berdasarkan data ada sekitar 130 […]

  • Gubernur Ridwan Kamil Putuskan Perluasan TPA Sarimukti

    Gubernur Ridwan Kamil Putuskan Perluasan TPA Sarimukti

    • calendar_month Rab, 10 Mei 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 92
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti akan diperluas sekitar enam hektare agar bisa menampung sampah yang kini sudah over kapasitas. “TPA Sarimukti saya putuskan untuk segera diperluas sekitar enam hektare,” ucap Ridwan Kamil ditemui usai Rapat Pimpinan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (10/5/2023). Kang Emil, sapaan akrabnya […]

  • 7 Januari 1965, Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

    7 Januari 1965, Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai puncak dari konfrontasi berkepanjangan dengan Malaysia . Latar Belakang Krisis: Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Dimulai pada tahun 1963, ini adalah konflik bersenjata dan diplomatik atas pembentukan Federasi Malaysia, yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai proyek neo-kolonial Inggris yang mengancam keamanan Indonesia. Keanggotaan Malaysia di Dewan […]

expand_less