Komisi II DPRD Sulbar Rapat Evaluasi Realisasi PAD dan Pelaksanaan Program APBD 2026
- account_circle PROINDONESIA
- calendar_month Sab, 6 Jun 2026
- visibility 55
- comment 0 komentar
MAMUJU – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 serta evaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Kamis (4/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Habsi Wahid, Jumiaty Mahmud dan Haeruddin serta dihadiri tujuh OPD, yakni Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti masih rendahnya realisasi kegiatan dan capaian PAD yang dinilai belum sesuai target yang telah ditetapkan.
“Percepatan realisasi kegiatan harus disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan. Jangan sampai program yang telah dianggarkan mengalami keterlambatan pelaksanaan,” tegas Habsi Wahid.
Komisi II juga meminta seluruh OPD memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang telah tersedia guna meningkatkan capaian PAD Sulawesi Barat.
Menurut Komisi II DPRD, realisasi PAD Sulbar hingga saat ini baru berada di kisaran 28 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target yang seharusnya telah melampaui 48 persen pada periode yang sama.
“Potensi PAD yang sudah ada harus dimaksimalkan. Capaian saat ini masih perlu ditingkatkan agar target pendapatan daerah dapat tercapai sesuai perencanaan,” ujar Habsi Wahid.
Dalam evaluasi tersebut, Komisi II memberikan apresiasi kepada Dinas Perkebunan yang berhasil memenuhi bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan.
Selain itu, Komisi II juga meminta agar rekomendasi pelaksanaan kegiatan yang telah disampaikan oleh BPKAD segera ditindaklanjuti, terutama program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang dibutuhkan adalah kreativitas dan komitmen dalam menjalankan program,” kata Jumiaty Mahmud.
Komisi II DPRD Sulbar berharap seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat pelaksanaan program kerja, sehingga target pembangunan daerah maupun pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal pada tahun anggaran 2026 sesuai yang diharapkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
Dari hasil rapat tersebut, Komisi II juga mencatat bahwa rata-rata realisasi kegiatan OPD mitra Komisi II masih berada di bawah target yang telah ditentukan, sehingga diperlukan langkah percepatan dan pengawasan yang lebih efektif pada semester berikutnya. (Rls)
- Penulis: PROINDONESIA
Saat ini belum ada komentar