Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Dana Transfer Dipotong, Sulbar Berkomitmen Pertahankan Layanan Dasar dan Cakupan JKN Universal

Dana Transfer Dipotong, Sulbar Berkomitmen Pertahankan Layanan Dasar dan Cakupan JKN Universal

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
  • visibility 98
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama para Bupati se-Sulawesi Barat dalam rangka mengoptimalkan fiskal daerah untuk pembangunan daerah tahun anggaran 2026 di ruang oval lantai 3 kantor Gubernur Sulbar, Rabu 15 Oktober 2025.

Rakor dirangkaikan dengan penandatanganan antara Pemprov Sulbar dengan Pemkab se-Provinsi Sulbar dan BPJS kesehatan kedeputian IX tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi peserta bukan pekerja dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sulawesi Barat.

Suhardi Duka pada kesenpatan itu menekankan, bahwa apapun kebijakan pemerintah pusat tentu pihaknya siap menerimanya.

“Kita tidak ingin membankan dengan pemerintah pusat, karena itulah kebijakan yang harus kita terima,” ujarnya.

Suhardi Duka menjelaskan, pemotongan dana transfer ke daerah kurang lebih hampir 1 triliun per provinsi tentunya sangat berdampak juga di enam kabupaten.

“1 triliun ini sangat terasa dengan berbeda-beda. Provinsi Sulbar kurang lebih Rp 330 miliar defisit dengan pengurangan dari pemerintah pusat kurang lebih Rp206 miliar di tambah dengan pemotongan tahun berjalan Rp130 miliar berarti total kurang lebih Rp 330 miliar,” jelasnya.

Meski demikian, Suhardi Duka memastikan beberapa sektor pelayanan dasar akan tetap dipertahankan, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan tetap prioritas, ini tidak boleh tidak jalan. Seluruh hak-hak guru kita berikan tidak ada yang kita kurangi terhadap pembiayaan pendidikan,” jelasnya.

Demikian juga dengan sektor kesehatan pihaknya tetap berkomitmen bersama 6 bupati di Sulbar saling bergotong royong untuk bisa mempertahankan Sulawesi Barat tetap menyandang predikat Universal Health Coverage (UHC) cakupan JKN.

“Dengan demikian layanan dasar sektor kesehatan tetap menjadi prioritas dan masi bisa kita laksanakan,” pungkas Suhardi Duka. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kagama Sulbar Semarakkan CFD Mamuju dengan “Kagama Fun”, Sosialisasikan Program Afirmasi Pendidikan ke UGM

    Kagama Sulbar Semarakkan CFD Mamuju dengan “Kagama Fun”, Sosialisasikan Program Afirmasi Pendidikan ke UGM

    • calendar_month Ming, 29 Jun 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 87
    • 0Komentar

    MAMUJU – Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Sulawesi Barat menyemarakkan pagi Car Free Day (CFD) Mamuju pada Minggu (29/6/2025) dengan menggelar kegiatan bertajuk Kagama Fun. Acara ini memadukan olahraga, kebersamaan, dan sosialisasi program unggulan Kagama di bawah kepemimpinan ketua baru, Abdul Wahab. Puluhan alumni UGM bersama masyarakat Mamuju antusias mengikuti rangkaian kegiatan seperti jalan […]

  • Pengelolaan Harta Wakaf Harus Profesional dan Produktif 

    Pengelolaan Harta Wakaf Harus Profesional dan Produktif 

    • calendar_month Sel, 20 Mei 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 223
    • 0Komentar

    MAMUJU – Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (P-BWI) Provinsi Sulbar bekerjasama bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Sulbar melaksanakan Pembinaan Lembaga Wakaf se-Kabupaten Mamuju. Acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Kemenag Sulbar, Senin 19 Mei 2025 diikuti oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Pengurus Perwakilan BWI Sulbar dan Nazhir. PPAIW adalah adalah pejabat yang […]

  • Kado Terindah Gubernur Ridwan Kamil Untuk Sang Legenda Tjetjep Heriyana, Tiket menyaksikan langsung MotoGP di Sirkuit Mandalika

    Kado Terindah Gubernur Ridwan Kamil Untuk Sang Legenda Tjetjep Heriyana, Tiket menyaksikan langsung MotoGP di Sirkuit Mandalika

    • calendar_month Kam, 17 Mar 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 232
    • 0Komentar

    KOTA CIMAHI — Senyum Tjetjep Heriyana merekah setelah mendapat tiket menonton MotoGP secara langsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.   Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– menuturkan, tiket tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada Tjetjep yang merupakan mantan pembalap motor nasional asal Jawa Barat. Menurutnya, Tjetjep sudah mengharumkan nama […]

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

  • KominfoSS Sulbar Perkuat Strategi Komunikasi Publik dan Targetkan Kinerja Lebih Optimal

    KominfoSS Sulbar Perkuat Strategi Komunikasi Publik dan Targetkan Kinerja Lebih Optimal

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 15
    • 0Komentar

    MAMUJU – Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat menata langkah di awal 2026 dengan menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) program triwulan pertama, di Kantor DiskominfoSS Sulbar, Senin 20 April 2026. Rapat internal yang digelar Bidang Komunikasi dan Publikasi Media (KPM) ini menjadi ruang refleksi sekaligus pemetaan strategi menghadapi triwulan […]

  • Rumah Gadang, Warisan Terbesar di Sumatra Barat

    Rumah Gadang, Warisan Terbesar di Sumatra Barat

    • calendar_month Rab, 8 Mar 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Banyak suku di Indonesia memiliki ciri khas arsitektur bangunan. Satu yang paling megah adalah rumah Gadang. Bangunan besar dengan atap yang megah disebut sebagai simbol kebesaran budaya suku Minangkabau. Rumah Gadang sering juga disebut Rumah Godang, Bagonjong, dan Baanjuang. Struktur pondasinya tahan terhadap gempa. Tidak ada paku yang menempel pada setiap sambungannya, karena rumah Gadang […]

expand_less