Pengentasan Kemiskinan Berbasis Data, Suhardi Duka Teken MoU dengan BPS

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan berbasis data melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Penandatanganan tersebut berlangsung Senin, 13 April 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta Pusat yang dihadiri langsung Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti bersama jajaran BPS, serta Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) didampingi Sekretaris Daerah Junda Maulana, Tenaga Ahli Gubernur serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Gubernur Suhardi Duka menegaskan, data yang valid menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Ia menekankan pentingnya penggunaan data resmi BPS sebagai rujukan agar kebijakan lebih tepat sasaran.

“Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar,” tegas Gubernur Suhardi Duka.

Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 berada di atas rata-rata nasional. Namun, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dengan angka sekitar 10,18 persen, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih presisi.

Untuk itu, Pemprov Sulbar membentuk tim “Pasti Padu” guna melakukan verifikasi data hingga tingkat individu dan alamat (by name by address). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data serta memastikan program bantuan sosial tepat sasaran melalui sinkronisasi data dengan BPS.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah melalui penguatan sektor industri pengolahan. Saat ini, kontribusi sektor tersebut sekitar 15,8 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 30–35 persen pada periode 2029–2035, khususnya melalui hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao.

“Jika kakao diolah, nilainya bisa berlipat. Inilah yang ingin kita dorong agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Kepala BPS RI menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama ini, terutama dalam penyediaan data yang akurat dan terpercaya untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Sulbar dan BPS berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

Gubernur Suhardi Duka menegaskan, pembangunan berbasis data kini menjadi keharusan untuk memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat. (Rls)