Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Salim Mengga Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika Randis Tidak Dikembalikan

Salim Mengga Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika Randis Tidak Dikembalikan

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Sab, 19 Apr 2025
  • visibility 522
  • comment 0 komentar

POLEWALI – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga kembali menegaskan akan menempuh jalur hukum jika aset berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak segera dikembalikan.

“Kalau saya sudah himbau namun masih tidak mengembalikan, saya katakan dengan sangat menyesal, pasti saya akan tempuh jalur hukum, karena itu milik Pemda dibeli dari uang Pemda. Batas waktu hingga tanggal 18 April 2025,” kata Salim S Mengga, Jumat, 18 April 2025

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mengembalikan aset kendaraan dinas yang dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Sebagian kendaraan dinas ini kita temukan d iluar daerah. Tadi kita temukan dua di Makassar. Saya juga akan kejar ke di Kota Palu, ada juga di Kabupaten Enrekang. Tapi ada juga yang telefon saya mau mengembalikan, jadi saya katan silahkan,” ujar Salim.

Pensiunan Perwira Tinggi (Pati) TNI AD itu menyebut jika oknum yang menguasai kendaraan dinas ini merupakan Pensiunan ASN dan ASN yang telah pindah tugas.

“Karena ini mobil dinas, mobil dinas dibeli dari uang rakyat, jadi jangan merasa kalau kita sudah mengabdi sebagai ASN terus merasa berjasa, kemudian karena merasa berjasa berhak mengambil mobil dinas, tidak seperti itu, karena setiap ASN itu diberi gaji, tunjangan dan fasilitas, jadi kalau kita pensiun semua fasilitas yang diberi negara itu dikembalikan dengan cara yang baik,” ungkapnya.

“Saya tidak larang menggunakan Randis, tetapi prosedur administrasinya harus dibenahi, kalau pinjam Randis harus ada surat peminjaman, tidak boleh pergi begitu saja,” tambahnya.

Dari data Pemerintah Provinsi Sulawesi Sulbar ada sekitar 43 unit kendaraan Dinas yang terdiri dari 16 mobil dan 27 sepeda motor. Sebanyak 23 unit kendaraan telah dikembalikan ke Pemprov Sulbar dengan yang kondisi ada yang masih baik dan ada juga yang sudah rusak. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ridwan Kamil Resmikan Dua Pasar Hasil Revitalisasi di Cirebon

    Ridwan Kamil Resmikan Dua Pasar Hasil Revitalisasi di Cirebon

    • calendar_month Jum, 4 Mar 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 315
    • 0Komentar

    CIREBON — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan dua pasar tradisional sekaligus hasil revitalisasi Program Pasar Rakyat Jabar Juara di Kabupaten Cirebon, Jumat (4/3/2022). Kedua pasar terbesar se-wilayah III Jabar itu adalah Pasar Pasalaran dan Pasar Kue Weru. ”Istimewa, biasanya saya hanya meresmikan satu pasar tapi sekarang sekaligus dua pasar di Cirebon, menandakan betapa pentingnya […]

  • Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

    Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

    • calendar_month Jum, 12 Jul 2024
    • account_circle mbahdot
    • visibility 158
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2023 telah disahkan menjadi peraturan daerah. Penandatanganan Ranperda P2APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (12/7/2024). Selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh Penjabat Gubernur Jabar dan Ketua DPRD Jabar. “Alhamdulillah diterima, […]

  • Junda Maulana Temui Kapolda Sulbar: Sinergi Amankan Pembangunan Daerah

    Junda Maulana Temui Kapolda Sulbar: Sinergi Amankan Pembangunan Daerah

    • calendar_month Rab, 3 Des 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 155
    • 0Komentar

    MAMUJU – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada Selasa, 2 Desember 2025. Kedatangan Junda disambut langsung oleh Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta. Dalam kunjungan tersebut, Junda didampingi Asisten Pemkesra Muh Jaun, Plt. Kasatpol PP, Plt. Kaban Kesbangpol, serta Plt. Kalaksa BPBD. Junda menjelaskan bahwa silaturahmi […]

  • Perkuat Sinergi, Kapolda Sulbar Silaturahmi ke Wagub Sulbar

    Perkuat Sinergi, Kapolda Sulbar Silaturahmi ke Wagub Sulbar

    • calendar_month Sel, 2 Sep 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MAMUJU — Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, melakukan kunjungan silaturahmi kepada Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, pada Senin 1 September 2025. Pertemuanini bertujuan mempererat sinergi antara institusi kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan komitmen jajarannya untuk mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya dalam […]

  • DPRD Serahkan Nama Calon Penjabat Gubernur Sulbar ke Mendagri

    DPRD Serahkan Nama Calon Penjabat Gubernur Sulbar ke Mendagri

    • calendar_month Sel, 4 Apr 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 127
    • 0Komentar

    JAKARTA – DPRD Sulbar telah menyerahkan dokumen yang telah ditandatangani Pimpinan DPRD berdasarkan tiga nama pengusulan seluruh fraksi menjadi Penjabat Gubernur Sulbar ke Mendagri melalui Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, di Jakarta Selasa 4 April 2023. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah. Menurutnya dokumen yang diserahkan telah ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan Fraksi DPRD Sulbar.  Seluruh nama pun diyakini  telah sesuai dengan kriteria Pj […]

  • Skema Pembiayaan Haji 2025 Harus Lebih Ringan

    Skema Pembiayaan Haji 2025 Harus Lebih Ringan

    • calendar_month Ming, 5 Jan 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 164
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti skema pembiayaan haji 2025 yang dinilai terlalu berat bagi calon jemaah. Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025), Marwan menegaskan bahwa skema saat ini, di mana 60 persen biaya ditanggung jemaah dan 40 persen bersumber dari nilai manfaat, memerlukan evaluasi mendalam. “Kalau Biaya […]

expand_less