Suhardi Duka: Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Efisien dan Transparan

MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 22 Oktober 2025.

Rakor ini digelar sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plh. Sekprov Sulbar, Junda Maulana, Pimpinan DPRD dan Banggar DPRD Sulbar, pimpinan OPD, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam arahannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan komitmennya bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk membawa Sulawesi Barat tumbuh sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

“Saya dan Pak Salim memiliki tekad yang besar untuk membangun daerah ini. Kami ingin Sulbar tumbuh dengan baik dan mampu menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan sektor-sektor yang mapan,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, semangat pembangunan tersebut harus diiringi dengan pengelolaan anggaran yang efisien dan rasional.

Ia mengakui bahwa di awal masa kepemimpinannya, pemerintah provinsi harus melakukan berbagai penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

“Kami harus menerima kebijakan efisiensi ini agar persoalan keuangan pemerintah selama ini bisa diatasi dengan baik. Karena itu, kami melakukan penyesuaian APBD dengan mengarahkan belanja agar lebih tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, hasil dari kebijakan efisiensi tersebut mulai dirasakan masyarakat, di antaranya melalui program padat karya dan kegiatan produktif lainnya yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

“Kami juga meminta agar setiap anggaran di APBD disusun secara rasional, bukan sekadar angka ideal yang tidak realistis untuk diwujudkan,” tegasnya.

Suhardi Duka mengungkapkan, dalam proses penyesuaian itu pemerintah daerah menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp146 miliar dari proyeksi awal yang disusun sebelum ia menjabat sebagai Gubernur Sulbar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulbar, Mohammad Ali Chandra, memaparkan hasil analisis realisasi keuangan dan pendapatan daerah.

Ia menegaskan bahwa dalam tiga bulan terakhir, efisiensi tetap menjadi fokus utama agar neraca keuangan tetap seimbang seperti dalam teori akutansi.

“Kalau kita perbaiki tata kelola keuangan tahun ini, insyaallah tahun depan kita bisa menatanya lebih baik lagi. Karena inti dari pengelolaan keuangan adalah keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” ujarnya.

Ali Chandra juga menyebutkan, tahun depan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp200 miliar lebih. Kondisi ini menuntut pemerintah provinsi untuk lebih cermat menata kembali PAD dan struktur belanja agar program pembangunan tetap memiliki dampak nyata bagi masyarakat Sulbar.

“Belanja daerah ke depan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya. (Rls)