Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Dasco Siap Mendukung Aspirasi PPNI

Dasco Siap Mendukung Aspirasi PPNI

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Rab, 12 Apr 2023
  • visibility 86
  • comment 0 komentar

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), di ruang pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta. Pertemuan dengan PPNI ini membahas terkait advokasi mempertahankan UU Keperawatan.

Dalam kesempatan itu, PPNI menyampaikan permohonan dukungan tentang Keperawatan yang merupakan hasil produk dari Parlemen untuk tetap hidup di dalam RUU Kesehatan, di mana banyak mengatur ranah layanan kepada masyarakat.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, DPR RI siap mendukung dan mengakomodasi setiap usulan dan aspirasi masyarakat, dalam hal ini PPNI. Dasco berharap perawat mendapatkan perhatian dan perlindungan, karena perawat memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam dunia kesehatan khususnya terhadap masyarakat.

“Kita berharap yang diatur oleh pemerintah ikut membawa kemajuan perawat,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu usai audiensi, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Secara garis besar, intinya, sikap PPNI tidak menolak adanya Undang-Undang Omnibus Law terkait Kesehatan, namun berharap agar turunan undang-undang dapat diatur dengan baik untuk kepentingan perawat dan kemajuan perawat.

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum ekstra bagi para tenaga kesehatan. Hal ini tertuang dalam Daftar Isian Masalah (DIM) dalam RUU yang sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI Pada Rabu (5/4/2023) lalu.

Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan sudah sepatutnya mendapat haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Terutama para Nakes merupakan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan transformasi kesehatan. Dalam RUU juga ada pengaturan substansi hak tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menghentikan pelayanan apabila mendapat perlakuan kekerasan fisik dan verbal. (ssb/rdn)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Unik! Empat Lapis Hutan Mangrove di Pesisir Bangka

    Unik! Empat Lapis Hutan Mangrove di Pesisir Bangka

    • calendar_month Kam, 6 Apr 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Bagi masyarakat Tanjung Punai di Provinsi Bangka Belitung, keberadaan mangrove merupakan sebuah warisan penting. Semakin hijau tanaman di hutan mangrove mereka, artinya akan ada banyak stok ikan di laut. Tanjung Punai hanyalah nama sebuah dusun seluas 600 hektare di antara tujuh dusun di Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung (Babel). […]

  • Pencarian Eril Libatkan Komunitas di Sekitar Sungai Aare

    Pencarian Eril Libatkan Komunitas di Sekitar Sungai Aare

    • calendar_month Rab, 1 Jun 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 183
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Sejumlah komunitas di lingkungan Sungai Aare, Kota Bern, Swiss, telah terinformasikan dengan baik mengenai proses pencarian Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dinyatakan hilang pada Kamis (26/5/2022) lalu. Adapun komunitas tersebut antara lain klub pendayung, komunitas berkebun, dan klub pemancing. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga […]

  • Junda Maulana Tekankan Penggabungan OPD Perkuat Kolaborasi

    Junda Maulana Tekankan Penggabungan OPD Perkuat Kolaborasi

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MAMUJU- Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana turun langsung mengecek kesiapan sejumlah organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi, Senin, 5 Januari 2026. Didampingi Asisten I Muh Jaun dan Asisten III Amujib. Pengecekan dilakukan untuk memastikan proses penggabungan OPD berjalan sesuai rencana dan bisa langsung beroperasi di awal tahun ini seperti yang diharapkan oleh Gubernur Sulbar Suhardi […]

  • WSBK Mandalika Kental Nuansa Budaya Sasak

    WSBK Mandalika Kental Nuansa Budaya Sasak

    • calendar_month Rab, 8 Mar 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Karnaval budaya menjadi atraksi pembuka perhelatan balap roda dua dunia, World Superbike (WSBK) musim 2023, Minggu (5/2/2023). Ini adalah untuk ketiga kalinya Mandalika menjadi tuan rumah WSBK sejak musim 2021 dan 2022 lalu. Tepat pukul 10.00 waktu Indonesia bagian tengah (WITA), saat mentari mulai bersinar terik, sekitar 100 orang berpakaian aneka warna mulai merangsek masuk […]

  • Wagub Jabar dan Menteri Sosial Hadiri Hari Lanjut Usia Nasional di Tasikmalaya

    Wagub Jabar dan Menteri Sosial Hadiri Hari Lanjut Usia Nasional di Tasikmalaya

    • calendar_month Ming, 29 Mei 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 192
    • 0Komentar

    KABUPATEN TASIKMALAYA — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menghadiri acara Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-26 Tahun 2022 bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama (SMC), Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (29/5/2022). Pak Uu –sapaan Wagub Jabar– melaporkan, jumlah lansia, khususnya lansia tunggal, di Kabupaten Tasikmalaya cukup tinggi. “Ini […]

  • Sukamta Minta Pemerintah RI Sampaikan Protes Internasional Terkait Dataran Tinggi Golan

    Sukamta Minta Pemerintah RI Sampaikan Protes Internasional Terkait Dataran Tinggi Golan

    • calendar_month Jum, 13 Des 2024
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 87
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas atas pendudukan ilegal Israel di zona penyangga Dataran Tinggi Golan. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut melanggar Piagam PBB dan sejumlah resolusi Dewan Keamanan. “Prinsip dalam Piagam PBB mengatur penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara. Pendudukan ini juga melanggar resolusi […]

expand_less