Enam ‘Subholding’ PT Pertamina Diminta Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi

JAKARTA – Komisi VI DPR RI mendorong enam sub-holding PT Pertamina untuk meningkatkan manajemen dan digitalisasi agar mampu bersaing dalam kompetisi internasional. Enam subholding tersebut adalah PT Pertamina Hulu Energi, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Pertamina International Shipping.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan enam direktur utama dari enam subholding tersebut di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan Komisi VI juga meminta penjelasan kepada PT Pertamina Hulu Energi menuju program target nasional produksi minyak 1 juta BOPD (Barrel Oil Per Day) dan produksi gas 12 BCFD (Billion Cubic Feet Per Day) pada tahun 2030. “Serta mendukung kontribusi kepada peningkatan bagian negara, devisa, perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menuturkan Komisi VI DPR RI mendorong PT Kilang Pertamina Internasional agar dalam meningkatkan keandalan kilang termasuk peremajaan material dan peralatan, dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Risiko (Risk Based Inspection) termasuk penyelesaian kilang-kilang.

Tak hanya itu, Komisi VI DPR RI mendorong percepatan pembayaran piutang Pemerintah pada PT Pertamina Patra Niaga terkait dana kompensasi, subsidi dan TNI. Komisi VI juga mendukung percepatan penerbitan regulasi terkait segmen pengguna dan alokasi produk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) serta perlunya penyesuaian kriteria konsumen pengguna LPG PSO (Public Service Obligation) yang dituangkan dalam Revisi Perpres 104/2007.

Lebih lanjut, Sarmuji menuturkan Komisi VI DPR RI juga mendukung upaya PT Pertamina Gas Negara dalam melaksanakan program Pemerintah dan juga menjaga sustainability dengan mendorong program Pemerintah dengan mendorong Pemerintah untuk memberikan insentif yang dibutuhkan.

Selanjutnya, Sarmuji menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar dapat memperjelas kompensasi kepada PT Pertamina Gas Negara atas harga gas segmen tertentu. Selain itu, Komisi VI mendukung PT Pertamina International Shipping untuk melakukan ekspansi menjadi perusahaan kelas dunia.

Terakhir, Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina Hulu Energi, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia PT Pertamina Gas Negara dan PT Pertamina International Shipping untuk memberikan laporan kinerja keuangan 2 tahun terakhir. “Dan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 7 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI,” pungkasnya. (parlementaria)