Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » KESEHATAN » Waspada Cacar Monyet: Gejala, Penyebaran dan Upaya Penanganan

Waspada Cacar Monyet: Gejala, Penyebaran dan Upaya Penanganan

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Kam, 29 Agu 2024
  • visibility 152
  • comment 0 komentar
Wabah cacar monyet atau Mpox kembali mencuat, namun Indonesia berhasil menangani mayoritas kasus dengan cepat. Dengan 87 dari 88 pasien sudah sembuh, penting bagi kita untuk tetap waspada dan memahami langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan data terbaru yang dikonfirmasi per Sabtu, 17 Agustus 2024 terkait penyebaran wabah penyakit cacar monyet (Mpox) di tanah air.  Indonesia relatif mampu melakukan penanganan atas persoalan kedaruratan kesehatan publik versi WHO tersebut. Dari temuan 88 kasus, sebanyak 87 kasus di antaranya telah dinyatakan sembuh.

Adapun tren mingguan kasus konfirmasi Mpox di Indonesia dari 2022 hingga 2024, menurut Yudhi, terbanyak terjadi pada Oktober 2023. “Dari 54 kasus ini seluruhnya varian Clade IIB. Clade II ini mayoritas menyebarkan wabah Mpox pada 2022 hingga saat ini dengan fatalitas lebih rendah dan ditularkan sebagian besar dari kontak seksual,” kata Yudhi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Adapun kasus-kasus itu, katanya, sebanyak 59 tersebar di DKI Jakarta, 13 di Jawa Barat, 9 di Banten, 3 di Jawa Timur, 3 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan 1 di Kepulauan Riau (Kepri). Yudhi mengatakan sebanyak 54 dari 88 kasus itu memenuhi kriteria untuk Whole Genome Sequencing (WGS) guna mengetahui varian virusnya.

Dalam kesempatan itu, dia menyebutkan, terdapat dua Clade Monkeypox (Mpox) virus, yakni Clade I berasal dari Afrika Tengah (Congo Basin) dengan subclade 1a. Menurutnya, subclade 1a ini memiliki angka fatalitas (CFR) lebih tinggi daripada clade lain dan ditularkan melalui beberapa mode transmisi.

Sementara itu, lanjutnya, subclade 1b ditularkan sebagian besar dari kontak seksual dengan CFR 11 persen. Berbeda dengan Clade I, kata dia, Clade II berasal dari di Afrika Barat dengan subclade IIa dan IIb dengan CFR 3,6 persen. Clade II memiliki CFR rendah dengan kasus sebagian besar berasal dari kontak seksual pada saat wabah pada 2022.

Mpox menular melalui kontak langsung dengan ruam bernanah di kulit, termasuk saat berhubungan seksual. Dia menyebut bahwa hubungan seksual antara sesama lelaki berisiko besar menularkan penyakit itu.

Yudhi pun mengimbau, masyarakat untuk menggunakan masker medis jika merasa tidak sehat. Jika muncul gejala seperti ruam bernanah atau keropeng pada kulit, segera periksa ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat.

Kemenkes telah melakukan sejumlah upaya pencegahan, antara lain, surveilans di seluruh fasilitas kesehatan, melakukan penyelidikan epidemiologi bersama komunitas dan mitra HIV/AIDS, menetapkan 12 laboratorium rujukan secara nasional untuk pemeriksaan Mpox, serta melakukan pemeriksaan WGS.

Dokter dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) Prasetyadi Mawardi mengatakan, varian Mpox Clade I, baik 1a maupun 1b, belum terdeteksi di Indonesia. Sejak 2022 hingga saat ini varian yang ditemukan di Indonesia adalah varian Clade II.

“Clade I memang menurut refleksi angka fatalitas rate-nya relatif lebih tinggi dibanding Clade II, terus kemudian varian ini biasanya disebabkan oleh kontak erat, tidak melulu seksual kontak,” ucapnya.

Oleh karena itu Prasetyadi mengimbau kepada siapa pun yang dicurigai terinfeksi Mpox dan muncul gejala untuk tidak memencet dan menggaruk lesi di kulit, dan sebaiknya membiarkan lesi tersebut. Sebab, lesi tersebut, baik yang basah maupun yang sudah mengering, berisiko menularkan virus.

“Pasien juga tidak boleh berbagi barang-barang pribadi seperti handuk dan pakaian. Apabila terdapat benjolan atau bintil dan mengalami luka atau erosif, sebaiknya segera diberi obat,” ucapnya.

 

Respons Internasional Terkoordinasi

Diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan bahwa berdasarkan naiknya kasus cacar monyet di Kongo dan sejumlah negara Afrika, penyakit itu ditetapkan sebagai kegawatdaruratan kesehatan publik berskala internasional, sesuai Regulasi Kesehatan Internasional (IHR) 2005. Dikutip dari laman resmi WHO di Jakarta, akhir pekan lalu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa penyebaran cacar monyet berisiko menyebar lebih luas sampai ke luar Afrika.

“(Mengingat) wabah grup cacar monyet di Kongo dan negara-negara lain di Afrika, jelas bahwa respons internasional yang terkoordinasi diperlukan guna menghentikan wabah-wabah ini dan menyelamatkan banyak nyawa,” kata Tedros.

Dia menjelaskan, pihaknya mengambil keputusan tersebut setelah para ahli independen dari Komite Kegawatdaruratan IHR bertemu untuk mengulas data dari WHO. Selanjutnya, ujarnya, mereka akan mengumumkan hasil pertemuan dengan komite tersebut dan memberikan rekomendasi sementara bagi negara-negara lain.

Dia menjelaskan bahwa pada bulan lalu, lebih dari 100 kasus cacar monyet klad 1b telah dikonfirmasi di laboratorium, dan kasus-kasus tersebut dilaporkan dari empat negara tetangga Kongo yang tidak pernah melaporkan penyakit itu sebelumnya.

Para ahli, katanya, meyakini angka kasus tersebut bisa lebih tinggi, karena kasus-kasus yang memiliki kecocokan secara klinis belum dites. Tedros menambahkan, ini adalah kali kedua penyakit tersebut ditetapkan sebagai situasi kegawatdaruratan.

Pada Juli 2022, cacar monyet ditetapkan sebagai situasi kegawatdaruratan kesehatan publik berskala internasional, yang tersebar secara cepat melalui kontak seksual, di sejumlah negara.

Cacar monyet dilaporkan di Kongo lebih dari satu dekade, dan selama 10 tahun itu, kasusnya selalu naik. Dia melaporkan bahwa tahun lalu, kasusnya naik secara signifikan, dan pada 2024 terdapat 15.600 kasus dan 537 kematian, lebih dari total pada tahun lalu.

Pada minggu lalu, Tedros mencanangkan proses penggunaan vaksin darurat untuk cacar monyet, sebagai upaya memberikan akses ke vaksin bagi negara-negara berpenghasilan rendah yang belum mengajukan persetujuan regulasi nasional.

WHO juga terus berkolaborasi dengan negara-negara dan produsen vaksin untuk donasi vaksin, serta berkoordinasi dengan jaringan penanganan medis untuk memfasilitasi akses ke vaksin, diagnosis, dan alat-alat kesehatan lainnya. (ind.go,id)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pariwisata di Indonesia Harus Bebas Privatisasi

    Pariwisata di Indonesia Harus Bebas Privatisasi

    • calendar_month Jum, 29 Sep 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 126
    • 0Komentar

    BALI – Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar untuk Indonesia setelah sektor minyak dan gas bumi. Akan tetapi banyak pengelolaan pariwisata yang salah, salah satunya banyak privatisasi kawasan wisata oleh pihak investor. Untuk itu perlu aturan yang jelas dan rinci yang dituangkan dalam RUU Kepariwisataan yang saat ini sedang digodok Komisi X […]

  • Ridwan Djafar Tegaskan Platform Digital Wajib Aman Bagi Anak

    Ridwan Djafar Tegaskan Platform Digital Wajib Aman Bagi Anak

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 41
    • 0Komentar

    MAMUJU – Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi berjalan efektif sejak 28 Maret 2026. PP Tunas ini mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Hal ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam memberikan perlindungan bagi anak […]

  • Ridwan Kamil: Arus Mudik Bawa Berkah Ekonomi Pelintasan

    Ridwan Kamil: Arus Mudik Bawa Berkah Ekonomi Pelintasan

    • calendar_month Jum, 6 Mei 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 198
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG – Selama arus mudik dan balik Lebaran 2022, ekonomi pelintasan ikut meningkat. Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat singgah di sentra penjualan kerupuk kulit pinggir jalan di kawasan lingkar luar Nagreg Kabupaten Bandung, Jumat (6/5/2022). ”Alhamdulillah dalam kepadatan arus mudik dan balik Lebaran ini, ekonomi pelintasan mengalami kenaikan. Berkah mudik […]

  • Suhardi Duka Bertemu Raja Mamuju dan Raja Balanipa, Komitmen Jaga Stabilitas Daerah

    Suhardi Duka Bertemu Raja Mamuju dan Raja Balanipa, Komitmen Jaga Stabilitas Daerah

    • calendar_month Kam, 4 Sep 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka melakukan pertemuan dengan Raja Mamuju Andi Bau Akram Dai dan Raja Balanipa Bau Arifin di kantornya, Rabu 3 September 2025. Raja Mamuju Andi Bau Akram Dai mengatakan pertemuan ini silaturahmi dengan Gubernur Sulbar. “Tadi disampaikan bahwa ternyata beliau kawan lama Raja Balanipa Bau Arifin,” kata Bau Akram. Ia menambahkan […]

  • Salat Idulfitri Tingkat Provinsi Jawa Barat Diselenggarakan di Masjid Raya Al Jabbar

    Salat Idulfitri Tingkat Provinsi Jawa Barat Diselenggarakan di Masjid Raya Al Jabbar

    • calendar_month Sel, 18 Apr 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Salat Idulfitri 1 Syawal 1444 Hijriah Tingkat Provinsi Jawa Barat akan dipusatkan di Masjid Raya Al Jabbar  di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Dengan demikian Lapangan Gasibu yang setiap tahun menjadi lokasi Salat Idulfitri pada tahun ini tidak digunakan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Ika Mardiah menyatakan dengan dipusatkannya kegiatan di Masjid […]

  • Perkuat Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Kominfo Fasilitasi Pembentukan Tim Pengelola SPBE OPD

    Perkuat Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Kominfo Fasilitasi Pembentukan Tim Pengelola SPBE OPD

    • calendar_month Ming, 17 Mar 2024
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 108
    • 0Komentar

    MAMUJU – Tim koordinasi SPBE Pemprov Sulbar yang diketuai oleh Sekretaris Daerah telah merumuskan model pengorganisasian tim pengelola SPBE di setiap OPD yang seragam. Tim tersebut terdiri dari delapan personil yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan digitalisasi saat ini. Tim dipimpin oleh Kepala OPD, Sekdis/KTU dan berisi jajaran staf yang memiliki kompetensi TIK. Tujuannya […]

expand_less