Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » 5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset

5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
  • visibility 164
  • comment 0 komentar

5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset

Oleh:
Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, (Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang akan disahkan mendapat sorotan luas. Sebab RUU yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa itu bisa disalahgunakan. Hal ini karena adanya beberapa pasal yang kontroversi dan multitafsir.

RUU ini punya tujuan mulia. Tetapi ada 5 pasal yang harus dicermati karena hukum bisa menjadi menakutkan daripada fungsi melindungi. Ini bisa menurunkan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara. Sebelum disahkan, sebaiknya pasal-pasal tersebut diperbaiki.

Pasal 2 mendalilkan negara bisa merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. Masalah yang timbul adalah menggeser asas praduga tak bersalah. Risikonya, pedagang atau pengusaha yang lemah dalam administrasi pembukuan, kekayaannya bisa dianggap ‘tidak sah’.

Demikian juga Pasal 3, yang menyatakan aset dapat dirampas meskipun proses pidana terhadap orangnya tetap berjalan. Ini akan menimbulkan dualisme hukum perdata dan pidana. Risikonya masyarakat bisa merasa dihukum dua kali: aset dirampas, sementara dirinya tetap diadili.

Berikutnya Pasal 5 ayat (2) huruf a, mengatakan perampasan dilakukan bila jumlah harta dianggap ‘tidak seimbang’ dengan penghasilan sah. Persoalannya frasa kalimat ‘tidak seimbang’ sangat subjektif. Risikonya seorang petani yang mewarisi tanah tanpa dokumen lengkap bisa dicurigai, karena asetnya dianggap lebih besar dari penghasilan hariannya.

Pasal 6 ayat (1) juga perlu dicermati. Aset bernilai minimal Rp 100 juta bisa dirampas. Persoalannya ambang batas nominal bisa salah sasaran. Karena seorang buruh yang berhasil membeli rumah sederhana Rp 150 juta bisa terjerat, sementara penjahat bisa menyiasati dengan memecah aset di bawah Rp 100 juta.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan aset tetap bisa dirampas meskipun tersangka meninggal, kabur, atau dibebaskan. Persoalannya hal ini bisa merugikan ahli waris dan pihak ketiga yang beritikad baik. Risikonya, anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana.

Yang juga penting untuk dicermati adalah prosedur perampasan (blokir, sita, pembuktian), di mana didalilkan setelah aset disita, pihak yang keberatan harus membuktikan bahwa harta itu sah (reverse burden of proof). Ini membalik beban pembuktian ke rakyat. Risikonya, rakyat yang tidak paham hukum bisa kehilangan aset karena tidak mampu menunjukkan dokumen formal.

Karena itu, saya menyarankan pembahasan RUU memperjelas definisi pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Mulai dari Istilah ‘tidak seimbang’, di mana harus punya ukuran objektif, laporan pajak, standar profesi, atau data ekonomi. Juga perlindungan kepada pihak ketiga dan ahli waris, untuk ditegaskan bahwa harta orang beritikad baik tidak boleh dirampas.

Pun demikian soal pembuktian. Harus tetap menjadi beban aparat penegak hukum. Karena siapa yang menuduh wajib membuktikan, bukan rakyat. Termasuk harus ada putusan pengadilan independen sebagai syarat mutlak perampasan, karena tidak boleh ada perampasan tanpa persetujuan hakim.

Begitu pula proses perampasan, harus transparan dan mengutamakan akuntabilitas publik sehingga proses perampasan harus terbuka, diawasi media dan masyarakat. Negara juga harus menyediakan bantuan hukum gratis, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak.

Terakhir, sosialisasi dan literasi hukum harus dikerjakan masif. Rakyat harus diedukasi agar tahu hak-haknya, sehingga tidak mudah ditakut-takuti. Karena ibarat pedang bermata dua, rakyat kecil bisa dikriminalisasi hanya karena lemah administrasi. Sedangkan orang kaya bisa melindungi aset dengan pengacara dan dokumen. (***)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 1,4 Juta Rantang Makanan Dibagikan kepada Warga Tak Mampu

    1,4 Juta Rantang Makanan Dibagikan kepada Warga Tak Mampu

    • calendar_month Sab, 15 Apr 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 145
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Sebanyak 1,4 juta rantang makanan terkumpul dalam puncak acara Bulan Berbagi On The Street (Bubos) ke-7 tahun 2023. Jutaan rantang yang berasal dari warga mampu di 27 kota/kabupaten se-Jabar kemudian dibagikan kepada warga kurang mampu. ”Hari ini rekor tercapai 1,4 juta rantang dibagikan dari mereka yang mampu kepada yang tidak mampu di […]

  • Sri Wulan Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Jemaah Haji 2025

    Sri Wulan Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Jemaah Haji 2025

    • calendar_month Ming, 5 Jan 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 186
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji 2025. Terdapat sejumlah catatan penting terkait biaya perjalanan ibadah haji yang memerlukan perbaikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. “Pada dasarnya, saya setuju dengan arahan Presiden bahwa ada urgensi untuk menurunkan harga. Namun, hal ini tidak boleh […]

  • Ridwan Kamil Ungkap Kunci Sukses Citarum Harum

    Ridwan Kamil Ungkap Kunci Sukses Citarum Harum

    • calendar_month Rab, 27 Apr 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 258
    • 0Komentar

    KABUPATEN CIANJUR — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap kunci keberhasilan penyelamatan Sungai Citarum adalah kolaborasi pentaheliks. Tak kurang dari seribu individu dari berbagai instansi turut terlibat yang dikoordinasikan lewat pusat komando Satgas Citarum Harum. “Kuncinya adalah kekompakan maka lahirlah konsep pentaheliks ABCGM, semua bersinergi, semua diberi tempat semua dikoordinasikan melalui pusat komando,” ungkapnya disampaikan […]

  • BPKAD Sulbar Bedah Data Belanja Pegawai 2026 Agar Tepat Sasaran

    BPKAD Sulbar Bedah Data Belanja Pegawai 2026 Agar Tepat Sasaran

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 99
    • 0Komentar

    MAMUJU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Plt. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kuddus, didampingi Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II, Muhammad Apriady, melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai 18 hingga 19 Februari 2026, di ruang […]

  • Donasi Pemprov Rp 1 Miliar Lebih, Siap Disalurkan ke Sumatra-Aceh

    Donasi Pemprov Rp 1 Miliar Lebih, Siap Disalurkan ke Sumatra-Aceh

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 143
    • 0Komentar

    MAMUJU – Donasi penggalangan dana Pemprov Sulbar terus berjalan sampai saat ini. Pengumpulan donasi untuk Aceh dan Sumatera dilaksanakan samapi 10 Desember. Penyerahan akan dilakukan tanggal 15 Desember 2025. Hal ini, disampaikan Plt Karo Pemkesra Sulbar Murdanil. Ia mengatakan penggalangan donasi masih terus berjalan. “Terkumpul dari Pemprov sendiri dan umum Rp 1 miliar lebih dan […]

  • DPRD Sulbar Terima Unjukrasa Aliansi Masyarakat Gentungan

    DPRD Sulbar Terima Unjukrasa Aliansi Masyarakat Gentungan

    • calendar_month Rab, 26 Feb 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 178
    • 0Komentar

    MAMUJU – Kabag Persidangan dan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat Terima Unjukrasa Aliansi Masyarakat Gentungan Raya. Rabu, 26 Februari 2025. Kepala Bagian Persidangan, Dr. Musra Awaluddin beserta staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Gentungan Raya yang menyampaikan aspirasi terkait penolakan dan tuntutan pencabutan izin tambang di wilayah […]

expand_less