Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Bapperida Sulbar Dorong Percepatan Pemenuhan Data Spasial untuk Perencanaan Pembangunan Akuntabel

Bapperida Sulbar Dorong Percepatan Pemenuhan Data Spasial untuk Perencanaan Pembangunan Akuntabel

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
  • visibility 146
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Pemprov Sulbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) mendorong percepatan pemenuhan data spasial dalam Rapat Koordinasi Simpul Jaringan Geospasial Tahun 2025.

Kegiatan ini digelar Kamis 25 September 2025 di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, dengan melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyatukan langkah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang akuntabel dan terintegrasi.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Sulbar, Arjanto, yang memimpin rapat mewakili Kepala Bapperida Junda Maulana, menyebut data spasial merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang presisi dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, Pemprov Sulbar berkomitmen mengawal transformasi tata kelola data spasial demi terwujudnya pembangunan Sulawesi Barat yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan sesuai visi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S Mengga.

“Masih ada 34 persen data yang belum tersedia di portal Satu Data Sulbar, sementara portal ini masih dalam tahap pemeliharaan. Banyak OPD juga belum memiliki data spasial yang siap digunakan. Untuk itu, kami dorong agar setiap OPD segera mengidentifikasi daftar data yang dapat dipenuhi, baik yang tercantum dalam Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) maupun data tambahan yang diproduksi di luar KUGI,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri 22 perangkat daerah lintas sektor, mulai dari infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi kreatif. Sejumlah tantangan diungkap, antara lain penetapan batas desa yang belum tuntas, perpindahan operator data tanpa transfer pengetahuan, hingga keterbatasan kapasitas SDM dan sarana prasarana.

Dinas Koperindag misalnya, menyampaikan bahwa data UMKM dari BPS belum tersedia di tingkat OPD sehingga sulit dipetakan secara geospasial. Untuk itu, Bapperida menekankan beberapa tindak lanjut penting, yakni: Usulan operator data baru paling lambat 26 September 2025, Pembaruan data hasil kerja sama dengan Universitas Hasanuddin,

Penyusunan daftar data berdasarkan KUGI dan data tambahan yang relevan, Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dan Penyampaian hasil identifikasi ke Sekretariat Satu Data Provinsi melalui Bapperida.

Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan komitmen Pemprov Sulbar terhadap pendekatan perencanaan berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).

“Bapperida sebagai simpul koordinasi perencanaan akan terus mendorong konsolidasi lintas OPD, mempercepat keterisian data spasial, memperkuat kelembagaan satu data, dan memastikan setiap program pembangunan berangkat dari peta yang utuh dan terverifikasi,” ungkapnya. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sartono Minta Adanya Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Myanmar

    Sartono Minta Adanya Langkah Konkret Penyelesaian Konflik Myanmar

    • calendar_month Sen, 6 Mar 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 147
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota DPR RI Sartono menilai kekerasan yang terjadi di Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Dirinya menginginkan adanya langkah konkret dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Salah satunya adalah dengan menambah kekuatan ASEAN. “Harus ada langkah konkret. Dalam artian, kalo ASEAN saja kita tidak cukup, harus ASEAN untuk mengatasi kejahatan kemanusiaan yang luar […]

  • Yayasan Sehati Laksanakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa Salugatta

    Yayasan Sehati Laksanakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa Salugatta

    • calendar_month Kam, 29 Okt 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 20
    • 0Komentar

    MAMUJU – Yayasan Swadaya Sehat Indonesia (Yayasan Sehati) melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Desa Salugatta, Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Bentuk program kegiatan berupa Pemeriksaan Mata dan Pembagian Kacamata secara gratis. Kegiatan yang diikuti 100 orang penerima manfaat, dilaksanakan di Kantor Desa Salugatta, Kamis, 29 Oktober 2026. Kepala Desa Salugatta, Alimuddin saat sambutan […]

  • Fraksi DPRD Sulbar Sampaikan Pandangan Umum atas Ranperda APBD 2027

    Fraksi DPRD Sulbar Sampaikan Pandangan Umum atas Ranperda APBD 2027

    • calendar_month Jum, 9 Okt 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 33
    • 0Komentar

    MAMUJU —DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Penjelasan Gubernur Sulawesi Barat terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu (7/10/2026). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi. Hadir Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda […]

  • Uu Ruzhanul Dorong Dukungan CSR di  Ciayumajakuning untuk Turunkan “Stunting”

    Uu Ruzhanul Dorong Dukungan CSR di Ciayumajakuning untuk Turunkan “Stunting”

    • calendar_month Sel, 13 Jun 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 165
    • 0Komentar

    KOTA CIREBON – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan menurunkan angka stunting di Jabar guna menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, mampu bersaing, dan sehat. Salah satu yang diupayakan adalah dengan menguatkan dukungan dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di kawasan Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten […]

  • Skema Pembiayaan Haji 2025 Harus Lebih Ringan

    Skema Pembiayaan Haji 2025 Harus Lebih Ringan

    • calendar_month Ming, 5 Jan 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 163
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyoroti skema pembiayaan haji 2025 yang dinilai terlalu berat bagi calon jemaah. Dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025), Marwan menegaskan bahwa skema saat ini, di mana 60 persen biaya ditanggung jemaah dan 40 persen bersumber dari nilai manfaat, memerlukan evaluasi mendalam. “Kalau Biaya […]

  • Perkuat Sektor Bahari, Suhardi Duka Dorong Tiga Program Perikanan Prioritas

    Perkuat Sektor Bahari, Suhardi Duka Dorong Tiga Program Perikanan Prioritas

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 204
    • 0Komentar

    JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK), terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah di tingkat nasional. Bertolak ke Jakarta, SDK melakukan audiensi dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari I, Kamis (6/11/2025). Tujuannya, untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan program strategis kelautan dan perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. […]

expand_less