Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » Karampuang Tak Pernah Jauh, hanya Tak Dilihat

Karampuang Tak Pernah Jauh, hanya Tak Dilihat

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Sab, 27 Sep 2025
  • visibility 130
  • comment 0 komentar

Karampuang Tak Pernah Jauh, Hanya Tak Dilihat

Oleh: Prajna R Narendraduhita, Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM Periode II Tahun 2025 untuk wilayah Pulau Karampuang, Mamuju, Sulawesi Barat.

SEBUAH pulau kecil yang berada tidak jauh dari Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Pulau Karampuang. Pulau Karampuang mulai dikenal publik melalui promosi pariwisata lewat brosur dan media sosial. Branding yang ditampilkan sebagai surga tersembunyi dengan laut yang jernih, penduduk ramah, dan senja yang membuat siapapun selalu ingin singgah.

Artikel ini adalah sebuah pesan dari pengabdian selama 50 hari di Pulau Karampuang. Melihat hal lain yang tidak pernah dilihat orang dari luar.

Listrik yang Bergantung pada Matahari

Ketika malam hari lampu-lampu di Kota Mamuju terlihat jelas dari Pulau Karampuang. Namun sebaliknya, ketika malam dari pesisir Kota Mamuju, Pulau Karampuang seakan hilang tak nampak.

Pernah beberapa kali di Karampuang listrik baru hidup pukul 18.00 petang dan pukul 21.00 sudah kembali padam. Semuanya bergantung pada panas matahari melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTS ini sebagai bentuk hibah Amerika melalui proyek kemakmuran hijau Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia. Dibangun berdasarkan perjanjian Compact, antara pemerintah Indonesia dengan Amerika.

Para Nelayan mulai mengeluhkan, ikan yang harus dijual langsung ke pengepul dengan harga murah. Tidak bisa disimpan di mesin pendingin karena listrik yang tidak nyala 24 jam. Tidak ada olahan atau produksi kemasan dari hasil ikan yang ditangkap karena daya 400 watt untuk setiap rumah tidak cukup untuk operasional mesin produksi.

“Beberapa tahun lagi perjanjiannya akan habis, PLN sedang diusahakan masuk ke wilayah Karampuang. Memang ketika membuat perjanjian kurang cermat, bertambahnya waktu tapi tidak selaras dengan pertambahan daya PLTS, padahal kebutuhan masyarakat meningkat” disampaikan oleh Yuki Permana, Wakil Bupati Mamuju pada saat melepas Mahasiswa KKN di Kantor Bupati Kabupaten Mamuju. (5/8/25)

 Air Bersih jadi Barang Langka

Sejak bencana gempa yang melanda Mamuju, pipa-pipa laut yang mengaliri air bersih banyak yang hancur. Akses air bersih oleh warga Pulau Karampuang semakin sulit dan terbatas. Sumur di wilayah Karampuang didominasi oleh air payau. Hanya sedikit sumur yang memiliki air tawar. Salah satunya ada di Masjid Dusun Karampuang 1.

Kini, setiap rumah harus memiliki toren besar untuk menampung air bersih yang dialiri dua kali dalam kurun waktu 10 hari. Hasil tampungan tersebut dimanfaatkan warga untuk kebutuhan satu rumah hingga nanti air datang lagi, entah tak menentu. Bahkan kadang air yang dialiri ke rumah-rumah warga bukanlah air bersih, tapi air coklat yang bercampur tanah. Ketika hujan datang, warga juga kerap kali menampung air hujan sebagai air simpanan tambahan. Tak ada jaringan PDAM dan belum terdengar solusi kedepannya. Di sini, air bersih bukan sekadar kebutuhan, air bersih adalah kemewahan.



Pendidikan di Tengah Keterbatasan

Potret ruang kelas dari satu-satunya Madrasah Aliyah yang ada di wilayah Karampuang. Bagaimana jika turun hujan?

Guru-guru sekolah didatangkan dari kota. Jumlahnya sedikit yang mau mengajar di pulau apalagi dengan akses yang terbatas. Tidak semua guru pengajar lengkap. Satu guru dituntut jadi super agar bisa mengajar banyak mata pelajaran. Tak jarang kelas kosong, karena tidak ada pengajar.

Beberapa anak dihadapkan pada pilihan sekolah di pulau hingga setingkat SMA dengan sarana dan prasarana yang belum dalam batas standar atau melanjutkan pendidikan menyebrang ke kota, di Mamuju. Ketika memilih melanjutkan ke kota, tantangan lain mulai datang. Satu-satunya akses dari pulau ke kota adalah dengan kapal.

Pada pagi hari laut bisa tenang, lalu bergelombang ganas sore nanti. Tidak hanya tentang risiko tapi juga kemampuan finansial untuk membiayai pendidikan di kota. Hingga kini, hanya hitungan kurang dari 10 orang anak dari Pulau Karampuang yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Akibatnya, banyak anak di Karampuang yang harus mengubur cita-citanya. Pendidikan mereka terhenti bukan karena kurang semangat belajar, tapi karena sistem dan fasilitas yang tidak mendukung. Ini bukan soal kemauan, tapi soal akses yang tak tersedia.

Pulau yang Tak Dilihat

Upaya penyampaikan pendapat dan aspirasi telah dan terus dilakukan oleh masyarakat Pulau Karampuang, bertahun-tahun. Dari satu generasi hingga berganti generasi selanjutnya. Setiap anak-anak kecil di Pulau Karampuang diajarkan bahwa ada haknya yang harus diperjuangkan. Sekedar hak untuk mengembangkan hidup: listrik, air bersih, dan pendidikan. Warga Karampuang tidak menuntut lebih. Bagaimana untuk mendorong sektor lainnya jika yang dasar saja belum terpenuhi?

“Saya menitipkan pesan ke adik-adik KKN agar bisa dibantu pesan dari masyarakat (Karampuang) ini disampaikan ke Pemerintah, permasalahan ini sudah bertahun-tahun berlangsung. Banyak yang tahu Karampuang tapi tidak banyak yang tahu keadaan aslinya,” ujar Supriyadi atau yang lebih akrab disapa Pak Made (Mantan Desa), tetua dan mantan kepala Desa Karampuang dalam sesi pemaparan Program Kerja KKN-PPM UGM Karampuang (25/7/25)

Pulau Karampuang bukan hanya tentang sebuah destinasi wisata bahari yang dijual di media sosial. Ia adalah bukti nyata cerminan realitas ketimpangan di negeri ini. Dari balik birunya laut Pulau Karampuang, ada suara-suara yang menunggu untuk didengar. (***)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekwan DPRD Sulbar Apresiasi Tabligh Akbar Mandarpreneur Syariah

    Sekwan DPRD Sulbar Apresiasi Tabligh Akbar Mandarpreneur Syariah

    • calendar_month Ming, 28 Jun 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 35
    • 0Komentar

    MAMUJU – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Arianto, menghadiri Tabligh Akbar Mandarpreneur Syariah (Madrasah) 2026 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulbar di Masjid Suada, Mamuju, Kamis (25/6/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Syariah Sulawesi Barat melalui Halal […]

  • Gubernur Sulbar Terapkan WFH, ASN Kerja 4 Hari di Kantor 1 Hari di Rumah

    Gubernur Sulbar Terapkan WFH, ASN Kerja 4 Hari di Kantor 1 Hari di Rumah

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 62
    • 0Komentar

    MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka menyampaikan kebijakan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan dengan pola kerja empat hari di kantor dan satu hari bekerja dari rumah. ASN dijadwalkan masuk kantor pada Senin hingga Kamis, sementara hari Jumat […]

  • Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

    Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

    • calendar_month Ming, 9 Mar 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Oleh: Firdaus, Ketua Umum SMSI DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) genap berusia sewindu pada Jumat, 7 Maret 2025. Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, […]

  • Ridwan Djafar: SPBE dan Lapor SPAN Adalah Kunci Pelayanan Publik Masa Depan

    Ridwan Djafar: SPBE dan Lapor SPAN Adalah Kunci Pelayanan Publik Masa Depan

    • calendar_month Kam, 19 Feb 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 64
    • 0Komentar

    MAMUJU – Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Pemprov Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengikuti rapat koordinasi Tindak Lanjut Perbaikan Kinerja OPD. Rapat dipimpin Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 18 Februari 2026. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi percepatan program prioritas berbasis digital yang menjadi bagian dari misi […]

  • Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

    Ranperda P2APBD 2023 Sah Menjadi Perda

    • calendar_month Jum, 12 Jul 2024
    • account_circle mbahdot
    • visibility 133
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2023 telah disahkan menjadi peraturan daerah. Penandatanganan Ranperda P2APBD 2023 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (12/7/2024). Selanjutnya dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh Penjabat Gubernur Jabar dan Ketua DPRD Jabar. “Alhamdulillah diterima, […]

  • E-Parkir Pasar Sentral Majene Dilaunching

    E-Parkir Pasar Sentral Majene Dilaunching

    • calendar_month Rab, 29 Mar 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 135
    • 0Komentar

    MAJENE – Sistem parkir elektronik atau yang disebut e-parking menjadi salah satu inovasi sistem perparkiran yang tengah dikembangkan di beberapa daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan perparkiran yang ada di masyarakat. Sistem parkir elektronik (e-Parkir) juga mulai diuji coba di Kabupaten Majene tepatnya di Pasar Sentral Majene, Rabu (29/03/2023). Sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah (Sekda) […]

expand_less