Suhardi Duka: Pendidikan Harus Menjadi Solusi, Bukan Masalah
- account_circle Pro Indonesia
- calendar_month Sab, 25 Okt 2025
- visibility 88
- comment 0 komentar
POLMAN — Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK), menegaskan pentingnya sistem pendidikan yang link and match dengan kebutuhan dunia kerja.
Hal itu disampaikan SDK saat menjadi pembicara dalam kuliah pakar di Kampus Institut Hasan Sulur (IHS) Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 24 Oktober 2025.
Dalam paparannya, Suhardi Duka mengulas perjalanan panjang pendidikan nasional yang terus beradaptasi dengan tantangan zaman.
Ia menyebut, sejak masa awal kemerdekaan hingga 1970-an, fokus pemerintah adalah memberantas buta huruf.
“Setelah itu, sekitar tahun 1970 sampai 1980, pemerintah mulai menggalakkan pendidikan dasar. Muncullah banyak sekolah Inpres agar anak-anak bisa mengenyam pendidikan minimal di tingkat SD,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, pada periode 1980-an hingga awal 2000, pemerintah kembali mengembangkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Namun, SDK menilai, tantangan saat ini bukan lagi sekadar soal wajib belajar, melainkan bagaimana pendidikan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.
“Sekarang bukan lagi soal melek huruf atau wajib belajar. Tantangan kita adalah bagaimana pendidikan bisa link and match dengan pasar kerja. Banyak lulusan sekolah atau kampus yang akhirnya menganggur karena tidak sesuai dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
SDK juga menyoroti pentingnya penguatan sekolah kejuruan seperti SMK agar menghasilkan tenaga siap pakai. Ia menilai, dunia pendidikan harus berorientasi pada keterampilan dan kebutuhan lapangan kerja.
“Pendidikan itu tidak boleh hanya menjadi penunda pengangguran. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, lulusan tetap akan kesulitan mencari kerja,” tegasnya.
Selain itu, SDK mendorong keterlibatan lebih luas dari pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Ia meyakini, kolaborasi pemerintah dan swasta dapat mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan tidak harus semuanya diselenggarakan pemerintah. Kalau swasta bisa lebih banyak berperan, itu justru lebih bagus,” pungkasnya. (Rls)
- Penulis: Pro Indonesia
Saat ini belum ada komentar