Atasi Stunting dan Kemiskinan, Sulbar Luncurkan Gerakan Tim Pastipadu
- account_circle PROINDONESIA
- calendar_month Rab, 12 Nov 2025
- visibility 100
- comment 0 komentar
MAMUJU – Pemprov Sulbar terus berupaya menggenjot percepatan penurunan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem melalui program unggulan PASTIPADU.
Langkah nyata itu dibuktikan dengan menggelar Rapat hasil Koordinasi Tim PASTIPADU bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, mitra perusahaan dan mitra Baznas provinsi Sulawesi Barat di ruang oval lantai 3 kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 November 2025.
Sekprov Sulbar Junda Maulana mengatakan bahwa PASTIPADU ini adalah program strategis pemprov Sulbar yang dicanangkan oleh Gebernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.
“Tujuang utamanya ini adalah menangani masalah stunting, dengan menyasar kelompok-kelompok risiko stunting yaitu orang-orang miskin,” ujarnya.
Junda Maulana menekankan bahwa tentunya, tim PASTIPADU memiliki target yang ingin dicapai, yang pertama adalah menyasar orang miskin, yang kedua menurunkan kemiskinan sesuai dengan target RPJMD satu persen per tahun, Yang ketiga menurunkan stunting yang saat ini berada diangka 35 persen.
Selanjutnya menyasar aspek pendidikan agar pendidikan merata dan bisa berkualitas. Kemudian aspek kesehatan untuk merubah tatanang hidup masyarakat agar tadinya miskin kemudian terhindar dari masalah stunting.
“Jadi program ini adalah program terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan karena menangani stunting dan kemiskinan ini tidak bisa hanya pemerintah, begitu juga sebaliknya tidak bisa juga masyarakat tanpa dukungan pemerintah dan pihak swasta,” ujarnya.
Selain itu Junda Maulana mengungkapkan untuk tahun 2026 mendatang pemprov Sulbar bakal mengintervensi 10 desa per kabupaten yang didesain dalam bentuk Pilot proyek penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Untuk tahun 2026 kita akan intervensi 10 desa per kabupaten sehingga ada 60 desa ditambah dengan tahun ini 12 desa menjadi 72 desa. Itu yang kita akan intervensi melalui APBD provinsi dan APBD Kabupaten. Program ini bertujuan untuk melihat efektivitas berbagai intervensi, seperti perbaikan gizi, peningkatan sanitasi, serta koordinasi antar instansi, untuk mencapai hasil yang nyata dan terukur,” ungkap Junda Maulana. (Rls)
- Penulis: PROINDONESIA
Saat ini belum ada komentar