Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Akselerasi Infrastruktur: Suhardi Duka Tinjau Langsung Proyek Jalan Arteri Mamuju

Akselerasi Infrastruktur: Suhardi Duka Tinjau Langsung Proyek Jalan Arteri Mamuju

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
  • visibility 177
  • comment 0 komentar

MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, meninjau lokasi rencana pembangunan Mamuju Arterial Ring Road (MARR) Tahap II TPI-Tambi, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 15 November 2025.

Peninjauan ini merupakan tindak lanjut pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, pada 5 November 2025 di Jakarta.

Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar, serta perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PU. Mereka meninjau kondisi wilayah yang menjadi opsi trase pembangunan jalan arteri.

Ruas MARR Tahap II direncanakan menjadi penghubung antara Jalan Arteri Tahap I dari Kantor Gubernur Sulbar hingga pertigaan Hotel Maleo. Kehadiran proyek ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah Kota Mamuju dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur sesuai Misi 5 Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Suhardi menjelaskan, proyek jalan arteri kembali dibahas setelah sebelumnya anggaran sebesar Rp165 miliar yang direncanakan pada 2023 dikembalikan ke pemerintah pusat karena terkendala pembebasan lahan.

Menurutnya, masyarakat Tambi menginginkan trase jalan arteri dibangun di tepi laut. Namun, opsi tersebut membutuhkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kajian lingkungan yang jelas, serta anggaran yang lebih besar.

“Hari ini saya tinjau, semoga saja tidak terkendala,” ujarnya.

Suhardi menyampaikan, desain trase akan dikaji bersama pihak balai sebelum dibahas kembali dengan Menteri PU di Jakarta.

Ia berharap proyek tersebut dapat segera mendapatkan persetujuan.

Suhardi memaparkan perbandingan kebutuhan anggaran kedua alternatif trase.

Jika dibangun melalui daratan, biaya yang diperkirakan Rp165 miliar pada 2023 akan meningkat sekitar 10 persen pada 2026 menjadi sekitar Rp180 miliar.

Sementara trase tepi laut membutuhkan anggaran lebih besar, diperkirakan lebih dari Rp300 miliar hingga mendekati Rp400 miliar.

“Ya, semoga bisa dilewati,” pungkasnya. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Sulbar dan DPRD Mateng Bahas Strategi Peningkatan PAD

    DPRD Sulbar dan DPRD Mateng Bahas Strategi Peningkatan PAD

    • calendar_month Rab, 28 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 110
    • 0Komentar

    MAMUJU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sulbar, Senin, 26 Januari 2026. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mateng Nirmalasari Aras, bersama para Wakil Ketua DPRD Mateng, anggota DPRD Mateng, Sekretaris DPRD, serta para kepala bagian di lingkup Sekretariat DPRD Mateng. Rombongan Banggar DPRD Mateng diterima langsung […]

  • Tinjau Lokasi Bencana Longsor Tasikmalaya, Bey Pastikan Penanganan Berjalan Optimal

    • calendar_month Sel, 2 Jul 2024
    • account_circle mbahdot
    • visibility 117
    • 0Komentar

    KABUPATEN TASIKMALAYA – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi terdampak bencana tanah longsor di Kampung Cikadongdong, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (2/7/2024). Bey tiba sekitar pukul 16.00 WIB dan langsung menuju posko pengungsian. Bey kemudian menyerahkan bantuan kepada warga terdampak bencana longsor. Desa Neglasari merupakan salah satu wilayah terdampak cukup […]

  • Akselerasi Kebijakan Batas Daerah, Murdanil Ikuti Pembahasan di Jakarta

    Akselerasi Kebijakan Batas Daerah, Murdanil Ikuti Pembahasan di Jakarta

    • calendar_month Sab, 8 Nov 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 177
    • 0Komentar

    JAKARTA- Plt. Karo Pemkesra Setda. Provinsi Sulawesi Barat Murdanil, menghadiri Rapat Penyelesaian dan Pembahasan Kebijakan Batas Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri di Hotel Habitare, Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, khususnya dalam […]

  • Terobosan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”, Jabar Tes PCR Gratis Calon Jemaah Haji

    Terobosan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”, Jabar Tes PCR Gratis Calon Jemaah Haji

    • calendar_month Kam, 26 Mei 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 222
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan terobosan untuk memastikan calon jemaah haji asal Jabar bisa seluruhnya berangkat ke Tanah Suci melalui Program “Jabar Nyaah ka Jamaah’”. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jabar Ryan Bayusantika Ristandi menjelaskan, terobosan itu berupa kebijakan tes PCR yang diberlakukan kepada calon jemaah haji (calhaj) […]

  • Jabar Susun Strategi agar Lonjakan Wisatawan Gairahkan UMKM

    Jabar Susun Strategi agar Lonjakan Wisatawan Gairahkan UMKM

    • calendar_month Sel, 24 Mei 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 202
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Selama libur Lebaran 2022 terjadi lonjakan kunjungan wisatawan lokal pada obyek wisata favorit di Jawa Barat. Besarnya kunjungan wisatawan diharapkan dapat menggairahkan UMKM di sekitar obyek wisata. Namun dari catatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, seperti di Kabupaten Pangandaran, membludaknya wisatawan belum berpengaruh signifikan pada sektor UMKM di sekitar obyek wisata tersebut. […]

  • Pariwisata di Indonesia Harus Bebas Privatisasi

    Pariwisata di Indonesia Harus Bebas Privatisasi

    • calendar_month Jum, 29 Sep 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 201
    • 0Komentar

    BALI – Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar untuk Indonesia setelah sektor minyak dan gas bumi. Akan tetapi banyak pengelolaan pariwisata yang salah, salah satunya banyak privatisasi kawasan wisata oleh pihak investor. Untuk itu perlu aturan yang jelas dan rinci yang dituangkan dalam RUU Kepariwisataan yang saat ini sedang digodok Komisi X […]

expand_less