PUPR Sulbar Dorong Integrasi Ruang Darat-Laut Pembangunan Pesisir Terpadu
- account_circle Pro Indonesia
- calendar_month Kam, 8 Jan 2026
- visibility 11
- comment 0 komentar
MAMUJU — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar serta instansi terkait melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Rabu 7 Januari 2026.
Rapat ini membahas klarifikasi data Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai bagian dari upaya sinkronisasi perencanaan ruang laut dan darat di Sulbar.
Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut atas pembahasan sebelumnya yang masih menyisakan sejumlah catatan teknis, khususnya terkait kesesuaian data spasial dan batas kewenangan antar sektor. Melalui forum ini, seluruh pihak bersepakat untuk merapikan dan melengkapi data yang belum final agar dokumen perencanaan dapat terintegrasi secara utuh dan akurat.
Sinkronisasi perencanaan laut dan darat dinilai krusial untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang, sekaligus memastikan pembangunan wilayah pesisir berjalan selaras dengan rencana tata ruang daratan. Penyesuaian ini juga menjadi fondasi penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat pesisir.
Langkah kolaboratif ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S Mengga, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, pembangunan yang berkelanjutan, serta pemanfaatan ruang yang tertib dan berkeadilan.
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Sulbar, Bambang Cahyadi, menegaskan bahwa penyelarasan RZWP3K dengan perencanaan darat merupakan keharusan dalam konteks penataan ruang modern.
“Integrasi laut dan darat tidak hanya soal peta, tetapi menyangkut arah pembangunan jangka panjang Sulbar agar lebih tertib, berkelanjutan, dan minim konflik pemanfaatan ruang,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil sinkronisasi ini akan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulbar. (Rls)
- Penulis: Pro Indonesia
Saat ini belum ada komentar