Dorong Kemandirian Fiskal Daerah, Komisi III DPRD Sulbar Evaluasi PAD dan Retribusi
- account_circle PROINDONESIA
- calendar_month Sab, 14 Feb 2026
- visibility 65
- comment 0 komentar
MAMUJU – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi III dalam rangka monitoring dan evaluasi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah.
Rapat dilaksanakan pada Kamis, 12 Februari 2026, dipimpin oleh Ketua Komisi III, Usman Suhuria. Turut hadir Anggota Komisi III, Saddam dan Elisabeth serta mitra kerja Komisi III DPRD Sulbar.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Kerja Komisi III ini menjadi forum strategis untuk mengkaji capaian pendapatan daerah, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menggali peluang pengembangan potensi-potensi baru yang dinilai dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD Sulawesi Barat.
Hal ini sejalan dengan salah satu poin utama yang menjadi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, guna menciptakan keseimbangan pertumbuhan di berbagai sektor serta meningkatkan daya saing daerah.
Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Usman Suhuria, menegaskan bahwa hasil rapat kerja tersebut akan dirumuskan secara rinci dan komprehensif untuk dijadikan bahan rekomendasi kepada pihak eksekutif.
“Nanti akan kami rinci betul untuk dijadikan rekomendasi terhadap eksekutif, dalam hal ini Bapak Gubernur, bagaimana upaya kita untuk memperbaiki target-target pendapatan serta membangun potensi-potensi baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Usman Suhuria.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan OPD sangat penting agar kebijakan peningkatan PAD tidak hanya berfokus pada target angka semata, tetapi juga disertai strategi yang realistis, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Sulbar berharap adanya langkah-langkah konkret dari OPD terkait dalam mengoptimalkan sektor-sektor potensial, meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi, serta mendorong inovasi daerah guna memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)
- Penulis: PROINDONESIA
Saat ini belum ada komentar