Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Komisi IX: Perlu Pengawasan Makanan dan Minuman untuk Perlindungan Masyarakat

Komisi IX: Perlu Pengawasan Makanan dan Minuman untuk Perlindungan Masyarakat

  • account_circle mbahdot
  • calendar_month Sen, 3 Apr 2023
  • visibility 157
  • comment 0 komentar

LAMPUNG – Wakil ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan ketersediaan dan tingkat harga pangan ketika menjelang dan saat bulan Ramadan merupakan isu tahunan.

Masyarakat banyak yang membuat takjil untuk dijual maupun dibagikan di masjid, di panti asuhan, dan di pinggir jalan sehingga menjadi salah satu penyebab meningkatnya minat dan daya beli masyarakat terhadap produk-produk tertentu. Oleh karenanya, menurutnya, perlupengawasan makanan dan minuman guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Yang perlu diperhatikan adalah keamanan dari pangan tersebut agar layak dikonsumsi masyarakat,” demikiandisampaikan Nihayatul saat memimpin pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Kepala BPOM Lampung, Kepala Dinas Lampung, dan Kepala BPJS cabang Lampung, Rabu (29/3/2023).

Anggota dari Fraksi PKB itu juga menjelaskan untuk penguatan dalam pengawasan makanan, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres tersebut ditujukan beberapa di antaranya kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan.” Jelas Ninik panggilan akrabnya.

Nihayatul menerangkan berdasarkan data hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan yang dilakukan BPOM pada Ramadan dan Jelang Hari Raya Idulfitri 1443 H/Tahun 2022 yang lalu, persentase sarana dan jumlah produk Tidak Memenuhi ketentuan (TMK) sebesar 31,65 persen, dan untuk pangan jajanan berbuka puasa (takjil) yang mengandung bahan yang dilarang yang digunakan pada pangan sebesar 1,51 persen pada tahun 2022.

“Seperti Formalin (0,72 persen), Rhodamin B (0,45 persen), dan Boraks (0,34 persen). Selain itu masih ditemukan juga sebanyak 31,65 persen sarana peredaran yang tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan rusak, kedaluwarsa, dan Tanpa Izin Edar, terdiri dari 576 sarana ritel, 22 distributor, 2 gudang e-commerce, dan 1 importir.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menegaskan, pengawasan pangan selama bulan Ramadan menjadi hal penting agar masyarakat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman dan sehat. Karena itu, beraneka ragam makanan dan minuman maupun takjil yang dijajakan perlu dipastikan kelayakan konsumsi dan keamanannya.

“Guna melindungi masyarakat dan memastikan keamanan pangan yang beredar di pasar, kita harus bersama-sama bergandengan tangan, memastikan makanan dan minuman yang beredar di Provinsi Lampung selama bulan Ramasan adalah makanan dan minuman yang layak konsumsi, sehat dan bermutu,” tegas Chusnunia Chalim. (afr/rdn)

  • Penulis: mbahdot

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ridwan Kamil Ajak Pemuda Yogyakarta Optimistis

    Ridwan Kamil Ajak Pemuda Yogyakarta Optimistis

    • calendar_month Sel, 5 Apr 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 274
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menjadi pemuda optimistis dan damai demi Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang diprediksi empat terkuat dunia. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. “Pertama jangan ada generasi stunting yang tidak produktif dan kompetitif. Ini syarat untuk mencapai empat besar ekonomi dunia,” […]

  • Salim Mengga Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika Randis Tidak Dikembalikan

    Salim Mengga Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika Randis Tidak Dikembalikan

    • calendar_month Sab, 19 Apr 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 532
    • 0Komentar

    POLEWALI – Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga kembali menegaskan akan menempuh jalur hukum jika aset berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak segera dikembalikan. “Kalau saya sudah himbau namun masih tidak mengembalikan, saya katakan dengan sangat menyesal, pasti saya akan tempuh jalur hukum, karena itu milik Pemda dibeli […]

  • Petani Program Desa Digital Jadi Direktur Utama Pertanian Modern Dulu disubsidi, sekarang berdikari

    Petani Program Desa Digital Jadi Direktur Utama Pertanian Modern Dulu disubsidi, sekarang berdikari

    • calendar_month Rab, 10 Mei 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 163
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Berkat kegigihan dan tekad yang kuat untuk membangun pertanian modern _(smart farming)_, Ade Rukmana berhasil menjadi Direktur Utama Koperasi Produsen Agronative Pratama Indonesia (KPAPI) yang berada di kawasan Desa Tani, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Mang Ade –sapaan Ade Rukmana– merupakan penerima manfaat program Desa Digital Jawa Barat 2021. Melalui […]

  • Pentingnya Peran Pemerintah Menarik Investor dan Ciptakan Kondisi yang Kondusif untuk Perkembangan Daerah

    Pentingnya Peran Pemerintah Menarik Investor dan Ciptakan Kondisi yang Kondusif untuk Perkembangan Daerah

    • calendar_month Sab, 15 Mar 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 199
    • 0Komentar

    MAMUJU – Akademisi Kebijakan Publik Unsulbar sekaligus Dosen FISIP Hukum Unsulbar, Farhanuddin menekankan pentingnya peran pemerintahan baru di Sulbar untuk terus mendorong hadirnya investor demi tumbuh berkembang suatu daerah. Sulbar sebagai daerah yang memiliki potensi dengan pertanian, perkebunan dan perikanan perlu didorong pertumbuhannya dengan menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulbar. Ia sependapat dengan […]

  • Retret Ditutup, SDK Tegaskan Pejabat tidak Korupsi

    Retret Ditutup, SDK Tegaskan Pejabat tidak Korupsi

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 160
    • 0Komentar

    MAMUJU – Hari terakhir retret Eselon II lingkup Pemprov Sulbar dan Tenaga Ahli yang digelar di Makorem/142 Tatag Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) membawakan materi sekaligus menutup rangkaian tersebut, Minggu 20 Juli 2025. Dalam pemaparannya, SDK membagi empat pembahasan dalam materinya. Mengawali pemaparannya, Suhardi Duka membahas secara filosofis tentang hakikat kekuasaan dalam politik. […]

  • Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Tangani Dugaan Keracunan MBG

    Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Tangani Dugaan Keracunan MBG

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 159
    • 0Komentar

    MAMUJU – Sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter yang digagas oleh Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulawesi Barat, bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Majene bergerak cepat menindaklanjuti kejadian luar biasa (KLB) dugaan […]

expand_less