Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Indeks Literasi Indonesia Dinilai Memprihatinkan

Indeks Literasi Indonesia Dinilai Memprihatinkan

  • account_circle Pro Indonesia
  • calendar_month Sab, 8 Apr 2023
  • visibility 52
  • comment 0 komentar

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku prihatin dengan Indeks Literasi Indonesia di dunia berdasarkan Survei PISA 2018. Survei tersebut menyebutkan urutan Indonesia berada di nomor 74 dari 79 atau enam peringkat dari bawah.

Ia memperinci survei tersebut bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371, sementara rata-rata negara OECD meliputi Australia, Austria, Belgia, Kanasa, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, dan Yunani memiliki skor 487.

Adapun menurut penilaian berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), skor Indonesia pada tahun 2022 sebesar 64,48 dari skala 1-100. Angka tersebut dinilai masih belum menggembirakan dan terus menjadi masalah nasional yang sangat memprihatinkan.

Hal ini diungkapkan Huda dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Literasi Komisi X DPR RI ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/4/2023). Hadir dalam pertemuan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas, Nurcahyono dan para stakeholder terkait.

“Saya prihatin tingkat kegemaran membaca dan indeks literasi di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan, dan menjadi masalah nasional. Sementara itu di sisi lain untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik, harus dimulai dari gerakan literasi atau gerakan membaca. Karena dengan literasi tinggi akan bisa melahirkan manusia yang bisa berinovasi dan berdaya saing tinggi. Tanpa literasi tinggi tidak akan bisa menciptakan SDM yang inovatif dan kompetitif,” ujar Huda.

Lebih lanjut, Politisi PKB ini juga mengatakan adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara kebutuhan tenaga perpustakaan dengan pengadaannya. Saat ini, tenaga perpustakaan hanya bisa meng-cover kebutuhan sebanyak 7,51 persen, sementara sebesar 92,49 persen belum dapat terpenuhi kebutuhan pengadaannya. kalau dibuat angka, kurang lebih 162.000 tenaga perpustakaan yang dibutuhkan seluruh Indonesia.

Saat ini, tambahnya, tenaga perpustakaan yang tersedia kurang lebih sekitar 4.000 orang. Secara persebaran, kurang lebih tenaga perpustakaan di Pulau Jawa berjumlah dua ribu kurang lebih, sedangkan di luar Jawa ada sekitar 2.300-an orang. Di sisi lain, tenaga perpustakaan yang sudah diangkat menjadi PNS baru sekitar 4.500-an orang.

“Dengan demikian kita mengalami gap kebutuhan kurang lebih sekitar pukul 162.000 tenaga pustakawan. Hal tersebut menjadi isu yang perlu didorong. Pak Sekretaris Daerah (Sekda) sudah mempunyai komitmen yang kuat, untuk memberikan jalan keluar persoalan yang mengemuka saat ini, dan kita berterima kasih. Bisa tanya langsung ke beliau bagaimana supaya tenaga perpustakaan di Kabupaten Karawang ini bisa dimaksimalkan,” pungkas Huda.

Di kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, mengatakan akan berdiskusi dengan teman-teman dengan para pustakawan. Petugas perpustakaan di daerah-daerah khususnya di desa dan sekolah, status kepegawaiannya saat ini belum mendapatkan perhatian. Ini, menurutnyac menjadi instropeksi dan evaluasi bagi internal Pemkab Karawang.

Karena itu, tambah Sekda Acep, Pemerintah Kabupaten Karawang akan mengusulkan Tenaga Perpustakaan masuk ke dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun usulan lain seperti, selain pengusulan P3K dan CPNS akan diusulkan skenario lain, misalnya diperbolehkan oleh aturan atau regulasi seperti lewat alih daya (outsourcing) yang tidak menyalahi aturan.

“Sehingga mereka juga ada haknya selain melakukan kewajiban sebagai pustakawan. Selain  itu juga Insyaallah akan dirapatkan dengan para stakeholder, guna menginventarisasi ketersedian sarana dan prasarana buku dan juga perpustakaan,” ujar Sekda Acep.

Sekda Acep berkomitmen satu-persatu persoalan akan diperbaiki. “Mudah-mudahan di anggaran yang sekarang dan tahun depan bisa menjawab aspirasi dan masukan teman-teman dari daerah. Dan akan disepakati sebagai bagian dari peningkatan kecerdasan masyarakat dan investasi yang akan datang,” tutup Sekda Acep. (rni/rdn)

  • Penulis: Pro Indonesia

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Sulbar Suhardi Duka Lantik 15 Pejabat Eselon II dan 5 Pelaksana Tugas

    Gubernur Sulbar Suhardi Duka Lantik 15 Pejabat Eselon II dan 5 Pelaksana Tugas

    • calendar_month Sab, 19 Jul 2025
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 104
    • 0Komentar

    MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada lima pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Adapun, pejabat yang mendapatkan posisi Plt diantaranya Plt Karo Ortala Nur Rahma Parampasi, Plt. Karo Tapemkesra Murdanil, Plt Diskominfo Muh. Ridwan Djafar, Plt Satpoldamkar Aksan Amirullah, dan Plt Kepala Dinas Kesehatan […]

  • Uu Ruzhanul Lantik 79 Dewan Hakim STQH Tingkat Provinsi Jabar

    Uu Ruzhanul Lantik 79 Dewan Hakim STQH Tingkat Provinsi Jabar

    • calendar_month Ming, 7 Mei 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Plh. Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum melantik 79 Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2023 di Hotel Nexa Mercure, Kota Bandung, Minggu (7/5/2023). Adapun pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Jawa Barat Nomor 05/Kep/LPTQ-Jabar/V/2023. Dalam sambutannya, Pak Uu […]

  • KPK Temukan 23.800 ASN Terdaftar sebagai Penerima Bansos

    KPK Temukan 23.800 ASN Terdaftar sebagai Penerima Bansos

    • calendar_month Kam, 7 Sep 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 39
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Penemuan tersebut didapat saat KPK dan Kemensos melakukan pencocokan silang antara nomor induk kependudukan (NIK) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Kita padankan data dengan […]

  • Junda Maulana Segera Menempati Tumah Jabatan Sekprov Sulbar

    Junda Maulana Segera Menempati Tumah Jabatan Sekprov Sulbar

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2026
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 22
    • 0Komentar

    MAMUJU – Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kembali melakukan aksi nyata dalam menciptakan lingkungan kerja dan hunian yang layak sesuai standarisasi sapras penunjang urusan pemerintahan. yaitu penataan Aset Milik Pemerintah berupa gedung rumah jabatan, Selasa 13 Januari 2026. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 bahwa Rumah […]

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

  • Retret Ditutup, SDK Tegaskan Pejabat tidak Korupsi

    Retret Ditutup, SDK Tegaskan Pejabat tidak Korupsi

    • calendar_month Sel, 22 Jul 2025
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 41
    • 0Komentar

    MAMUJU – Hari terakhir retret Eselon II lingkup Pemprov Sulbar dan Tenaga Ahli yang digelar di Makorem/142 Tatag Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) membawakan materi sekaligus menutup rangkaian tersebut, Minggu 20 Juli 2025. Dalam pemaparannya, SDK membagi empat pembahasan dalam materinya. Mengawali pemaparannya, Suhardi Duka membahas secara filosofis tentang hakikat kekuasaan dalam politik. […]

expand_less