Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Salim Mengga Terima Audiensi Balai Pelestarian Kebudayaan

Salim Mengga Terima Audiensi Balai Pelestarian Kebudayaan

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Jum, 11 Apr 2025
  • visibility 113
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Menindaklanjuti Surat Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon soal pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18, Muhammad Tang melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Sulbar, Salim S Mengga.

Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga menceritakan perjalanan panjang peradaban di Sulbar, khususnya di wilayah Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Menurutnya, banyak yang harus digali dari wilayah itu.

“Peradaban mandar lama dari kalumpang. Memang banyak yang harus digali di Kalumpang,” kata Salim S Mengga, Jumat, 11 April 2025.

Bersama Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Salim Mengga dikenal sebagai sosok yang sangat konsen terhadap pelestarian budaya.

Ia mengungkapkan, budaya dapat mempengaruhi perilaku setiap orang, sehingga dibutuhkan pelestarian. Salim Mengga pun memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar untuk segala sesuatu yang diperlukan dalam pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan Sulbar.

“Memang budaya perlu (dilestarikan, red) karena itu merupakan salah satu yang mempengaruhi perilaku kita,” ungkapnya.

Sementara itu Muhammad Tang menjelaskan, maksud dan tujuan audiensi, yakni menelusuri sejauh mana surat dari Menbud Fadli Zon bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar sendiri.

“Karena ini kan sudah mendesak untuk dilakukan pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan di Sulbar. Dan ternyata alhamdulillah, pak gubernur (Suhardi Duka, red) sudah meng Acc surat tersebut. Sisa nanti kami tunggu surat tersebut untuk kami bawa ke kementarian,” ujar Muhammad Tang.

Untuk lokasi pembangunan Balai Pelestarian Kebudayaan Sulbar, kata dia, kemungkinan masih akan ada tim tersendiri dari kementerian untuk melakukan asesmen, serta penilaian terkait lokasi.

“Tadi juga, pak Wagub sudah memberikan arahan untuk kita turun bersama nantinya, kira-kira untuk penempatan-penempatan lokasi tersebut di mana, karena kan secara ruang, di Sulbar sudah ada pengaturan seperti itu. Pendidikan di kota mana, budaya di kota mana. Nanti kita tindaklanjuti seperti itu,” pungkasnya.

Kadisdikbud Sulbar, Mithhar mengaku, sudah mendapat disposisi dari Gubernur Sulbar untuk menindaklanjuti surat itu. Bahkan, kata dia, pihaknya telah menyelesaikan syarat pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan.

“Tentang ini kan sangat-sangat kita memang membutuhkan supaya memudahkan koordinasi efisien dalam hal peningkatan kebudayaan. Maka saya kira kehadiran Balai Pelestarian Kebudayaan di provinsi kita itu kita sangat-sangat butuhkan itu. Dan pak gubernur setelah menerima surat dari menteri, itu langsung didisposisi kepada kami untuk diselesaikan dan kami telah selesaikan, sudah masuk di Srikandi dan sudah ada di akunnya pak gubernur,” beber Mithhar.

Lanjut Ia menjelaskan, dokumen pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan Sulbar tinggal menunggu tanda tangan dari Gubernur Sulbar.

“Tinggal waktu aja, karena pak gubernur lagi umroh. Jadi, mungkin kita menunggu aja lagi dulu. Mudah-mudahan tidak lama lagi ditandatangan, setelah itu baru kita sampaikan ke Balai Pelestarian Budaya, sekaligus kita juga kirimkan ke kementerian,” tuturnya. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga

    Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga

    • calendar_month Sel, 11 Apr 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta agar rencana pembatalan penghapusan Tenaga Honorer jangan hanya sebatas angin surga jelang Pemilu 2024. Karena itu, ia meminta Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, untuk segera merealisasikan permintaan Presiden untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer itu. “Tolong juga kebijakan yang […]

  • Pemdaprov Jabar Luncurkan Aplikasi Singakota, Pengawasan Koperasi Terintegrasi Smart Jabar

    Pemdaprov Jabar Luncurkan Aplikasi Singakota, Pengawasan Koperasi Terintegrasi Smart Jabar

    • calendar_month Kam, 27 Jul 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 116
    • 0Komentar

    KABUPATEN BEKASI — Pemdaprov Jabar meluncurkan aplikasi Singakota atau Sistem Informasi Pengawasan Koperasi Digital bertepatan dengan peringatan tingkat Provinsi Jawa Barat ke -76 Hari Koperasi Nasional di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Kamis (27/7/2023). Singakota merupakan aplikasi digital untuk mengawasi koperasi hasil inovasi Dinas  Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Singakota terintegrasi dengan Smart Jabar […]

  • Ridwan Kamil Sambut Baik Kolaborasi Jabar-Banyuwangi-Gorontalo

    Ridwan Kamil Sambut Baik Kolaborasi Jabar-Banyuwangi-Gorontalo

    • calendar_month Sel, 29 Mar 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 230
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik kolaborasi Pemda Provinsi Jabar dengan Pemda Kabupaten Banyuwangi dan Pemda Kabupaten Gorontalo tentang kemajuan birokrasi dan penataan pembangunan.   Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan bahwa kemajuan sistem birokrasi dan penataan pembangunan dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, ekonomi dan infrastrukturnya baik. Kedua, Sumber Daya […]

  • Pariwisata di Indonesia Harus Bebas Privatisasi

    Pariwisata di Indonesia Harus Bebas Privatisasi

    • calendar_month Jum, 29 Sep 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 176
    • 0Komentar

    BALI – Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar untuk Indonesia setelah sektor minyak dan gas bumi. Akan tetapi banyak pengelolaan pariwisata yang salah, salah satunya banyak privatisasi kawasan wisata oleh pihak investor. Untuk itu perlu aturan yang jelas dan rinci yang dituangkan dalam RUU Kepariwisataan yang saat ini sedang digodok Komisi X […]

  • Ridwan Kamil Lepas Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan

    Ridwan Kamil Lepas Kirab Budaya dan Karnaval Pembangunan

    • calendar_month Kam, 8 Jun 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 124
    • 0Komentar

    KABUPATEN MAJALENGKA — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas kirab budaya dan karnaval pembangunan dalam rangka Hari Jadi ke-533 Kabupaten Majalengka di Jl. KH Abdul Halim, Kamis (8/6/2023). Kirab budaya menampilkan ragam tradisi khas dari 10 kabupaten/kota di Jabar dan Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Majalengka, Kuningan, Ciamis, Pangandaran, Brebes, Cilacap, Indramayu, Cirebon, Kota Cirebon […]

  • Amir Dado Ditunjuk Jadi Plt Kepala DPMPTSP Sulbar

    Amir Dado Ditunjuk Jadi Plt Kepala DPMPTSP Sulbar

    • calendar_month Sen, 26 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 82
    • 0Komentar

    MAMUJU – Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar kepada Amir Dado, Senin, 26 Januari 2026. Hal itu dilakukan menindaklanjuti perintah Gubernur Sulbar, Suhardi Duka untuk segera mengisih kekosongan jabatan Kepala DPMPTSP Sulbar setelah pelantikan pejabat eselon […]

expand_less