Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Pemenuhan Jumlah Pustakawan Harus Jadi Prioritas Guna Cerdaskan Kehidupan Bangsa

Pemenuhan Jumlah Pustakawan Harus Jadi Prioritas Guna Cerdaskan Kehidupan Bangsa

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Sab, 8 Apr 2023
  • visibility 116
  • comment 0 komentar

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri menilai pemenuhan jumlah pustakawan di Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah. Hal itu guna memenuhi tujuan dasar bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia menjelaskan terdapat kesenjangan yang tinggi antara ketersediaan dan kebutuhan pustakawan. Saat ini, ketersediaan pustakawan di Indonesia hanya bisa meng-cover kebutuhan sebanyak 7,51 persen, sementara sebesar 92,49 persen belum dapat terpenuhi kebutuhan pengadaannya.

Menurutnya, diperlukan orang-orang khusus yang menangani pengelolaan perpustakaan. Sehingga, tidak hanya menyiapkan tempat perpustakaan saja akan tetapi  harus ada orang yang memang spesifik di bidang itu.

“Kita mendengar ada pustakawan atau pengelola perpustakaan yang sudah mengabdi 17 tahun namun belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Ini sangat memprihatinkan, seharusnya pemerintah harus memberikan nilai khusus bagi mereka-mereka ini dan mempercepat untuk mengangkat mereka menjadi PNS itu yang kami harapkan,” jelas Sakinah dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/4/2023).

Politisi PKS itu menambahkan berdasarkan Survei PISA 2018, Indeks Literasi Indonesia menyebutkan urutan Indonesia berada di nomor 74 dari 79 atau enam peringkat dari bawah. Ia memperinci survei tersebut bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371, sementara rata-rata negara OECD meliputi Australia, Austria, Belgia, Kanasa, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, dan Yunani memiliki skor 487.

Adapun menurut penilaian berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), skor Indonesia pada tahun 2022 sebesar 64,48 dari skala 1-100. Angka tersebut dinilai masih belum menggembirakan dan terus menjadi masalah nasional yang sangat memprihatinkan.

“Dengan demikian kita harus bersinergi, berjalan bersama-sama. Tidak bisa hanya komunitas saja namun semua stakeholder yang terkait harus terlibat baik itu DPR, Pemerintah Daerah, Walikota, Kepala Desa. Semua harus bersinergi untuk menaikkan budaya baca, sehingga indeks literasi bisa meningkat. Dengan demikian budaya membaca bisa menjadi salah satu pintu jalan kita untuk mengenal dunia,” ucapnya. (rni/rdn)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi VII Dorong Pengembangan Desa Wisata dan UMKM di Sumatera Selatan

    Komisi VII Dorong Pengembangan Desa Wisata dan UMKM di Sumatera Selatan

    • calendar_month Sen, 9 Des 2024
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 180
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, memimpin kunjungan kerja reses ke Provinsi Sumatera Selatan, Minggu (8/12/2024), untuk meninjau pengembangan desa wisata, UMKM, dan industri kreatif sebagai penunjang sektor pariwisata. Fokus kunjungan ini adalah menggali tantangan dan kebutuhan dalam memperkuat daya saing sektor-sektor tersebut, khususnya kain tenun songket yang menjadi ikon budaya Palembang. […]

  • Pemerintah Resmi Terbitkan Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital

    Pemerintah Resmi Terbitkan Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital

    • calendar_month Sab, 29 Mar 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 136
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa penyusunan peraturan ini adalah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Hal ini bertujuan untuk menciptakan generasi bangsa yang hebat. Pemerintah secara resmi mengesahkan aturan tentang perlindungan anak di ruang digital. Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan […]

  • PGN Mendorong Penggunaan Jaringan Gas

    PGN Mendorong Penggunaan Jaringan Gas

    • calendar_month Sab, 8 Apr 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Penggunaan Jargas didorong sebagai bagian pengurangan subsidi LPG, selain penyediaan energi yang lebih bersih, aman, dan efisien. Tuntutan penggunaan energi hijau kini sudah menjadi keharusan sebagai bagian menuju dunia yang berkelanjutan. Afirmasi tuntutan itu, akan menjadi gerakan yang massif bila dimulai dari tindakan di tataran yang lebih rendah. Misalnya, mengajak dan membiasakan masyarakat dari level […]

  • Prof Fachmi Idris: PMI Harus Netral dalam Pemilu 2024

    Prof Fachmi Idris: PMI Harus Netral dalam Pemilu 2024

    • calendar_month Kam, 14 Des 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MAMUJU – Hari kedua Musyawarah Kerja Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sulawesi Barat menghadirkan Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat Prof Fachmi Idris sebagai pemateri pertama. Acara Musyawarah Kerja PMI Sulbar berlangsung di Hotel Meganita Mamuju, Rabu 13 Desember 2023. Adapun peserta terdiri dari Dewan Kehormatan, Dewan Pengurus, Kepala Markas dan staf PMI Sulbar, Unit Donor […]

  • Rumah Nurlina Rusak Berat Akibat Angin Kencang

    Rumah Nurlina Rusak Berat Akibat Angin Kencang

    • calendar_month Sel, 3 Jan 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MAJENE – Angin kencang kembali menerjang wilayah Kabupaten Majene sekitar pukul 12.00 wita pada Senin malam 02 Januari 2023. Hembusan angin kencang mengakibatkan sejumlah atap rumah warga rusak serta beberapa pohon tumbang hingga terjadi antrean kendaraan di jalan trans Sulawesi perbatasan Majene-Polewali Mandar (Polman). Salah satu rumah warga milik Nurlina warga Dusun Tappa Banua Desa […]

  • Menyiapkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan

    Menyiapkan Tata Kelola Laut Berkelanjutan

    • calendar_month Jum, 28 Jul 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Indonesia siap menggelar KTT Forum AIS 2023 dengan mengundang 51 kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara pulau dan kepulauan ke Nusa Dua, 10-11 Oktober 2023. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan dua pertiga luas wilayahnya berupa perairan. Jika mengacu kepada hasil Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 10 Desember 1982, luas laut Indonesia sebesar […]

expand_less