Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI » Indonesia Mewujudkan Asa Swasembada Pangan

Indonesia Mewujudkan Asa Swasembada Pangan

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Kam, 19 Des 2024
  • visibility 486
  • comment 0 komentar
JAKARTA – Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi petani, masyarakat, dan ekosistem.

Pemerintah Indonesia menargetkan swasembada pangan terwujud dalam waktu 4–5 tahun mendatang, dengan visi ambisius menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Presiden Prabowo Subianto pun berkomitmen untuk mencapai target ini melalui serangkaian kebijakan strategis yang mencakup pengembangan food estate, peningkatan infrastruktur pertanian, dan modernisasi sektor agribisnis.

Untuk mendukung program swasembada pangan, pemerintah merancang sejumlah langkah strategis, antara lain, pertama, pengembangan food estate  yang berfokus pada tanaman padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu dengan target penambahan luas panen hingga 4 juta hektare pada 2029.

Kedua, penyediaan input pertanian. Pemerintah berjanji memberi akses langsung kepada petani untuk mendapatkan pupuk, benih unggul, dan pestisida. Ketiga, modernisasi pertanian yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, pemanfaatan teknologi pangan terpadu, mekanisasi, dan inovasi digital. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

Keempat, pembangunan infrastruktur dasar berupa percepatan pembangunan irigasi, jalan desa, jaringan listrik, dan internet di daerah pedesaan, serta fasilitas perbaikan alat pertanian di tingkat kecamatan. Dan yang kelima, berupa mendirikan lembaga pembiayaan usaha taniyang bertujuan memberikan kemudahan bagi petani agar dapat mengakses modal usaha yang lebih mudah.

Langkah-langkah ini juga didukung oleh kebijakan percepatan distribusi pupuk subsidi. Sebagai informasi, ketika Pemerintahan Prabowo berusia 25 hari pertama,  pemerintahan baru itu telah melakukan regulasi distribusi dipangkas untuk memastikan petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan cepat, terutama pada awal 2025.

Pelajaran dari Masa Lalu

Ambisi swasembada pangan bukanlah hal baru. Pemerintah sebelumnya telah mencoba mengimplementasikan kebijakan serupa, termasuk program food estate. Sayangnya, banyak dari program ini menemui kegagalan karena beberapa alasan utama:

  • Ketidaksesuaian dengan kondisi sosial budaya: Program yang dirancang tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya lokal sering kali tidak diterima oleh masyarakat setempat.
  • Pengelolaan lahan yang tidak tepat: Banyak food estate dibangun di lahan yang tidak cocok untuk pertanian intensif, menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
  • Minimnya partisipasi masyarakat lokal: Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan sering kali diabaikan.

Dampaknya, alih-alih meningkatkan ketahanan pangan, program-program ini justru menyebabkan degradasi lingkungan, kemiskinan, dan konflik sosial. Dalam konteks mencapai tujuan swasembada pangan, pemerintah tentu harus melakukan  pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan diperlukan.

Berikut enam kriteria utama yang perlu diperhatikan, pertama, mengintegrasikan aspek produksi di on-farm dan off-farm untuk menciptakan sistem agribisnis yang saling mendukung. Kedua, program harus memberikan keuntungan ekonomi bagi petani agar kesejahteraan mereka meningkat. Ketiga, memperhatikan keberlanjutan ekologi. Keempat, memastikan semua program mendukung konservasi sumber daya alam dan kesehatan ekosistem.

Kelima, aspek penerimaan sosial, di mana program yang diinisiasi pemerintah harus menghormati hak-hak petani. Dan, keenam, melibatkan mereka secara aktif dalam pengambilan keputusan.

Tidak itu saja, pendekatan selaras dengan memperhatikan nilai budaya setempat juga harus menjadi perhatian dengan memperhatikan norma dan nilai budaya setempat, dan terakhir perlu adanya insentif bagi petani berupa perlindungan seperti asuransi pertanian untuk melindungi petani dari ketidakpastian pasar.

Mengatasi Tantangan 

Meski berbagai langkah telah dirancang, sejumlah tantangan tetap harus diatasi, antara lain masalah alih fungsi lahan. Seagai informasi, setiap tahun, ada sekitar 100.000-110.000 hektare lahan pertanian beralih fungsi, baik karena pembangunan maupun faktor lainnya.

Selain itu, masalahnya kebanyakan petani saat ini berusia lansia: Data Sensus Pertanian BPS 2023 menunjukkan mayoritas petani Indonesia berusia 55 tahun ke atas, dengan adaptasi teknologi yang rendah.

Tidak itu saja, persoalan irigasi juga menjadi kendala. Ketersediaan air yang tidak merata di berbagai daerah menjadi kendala utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian selain dampak perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan penurunan hasil produksi.

Program swasembada pangan harus lebih dari sekadar meningkatkan produksi. Produktivitas, kesejahteraan petani lokal, dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis bukti, program ini diharapkan tidak hanya mencapai swasembada pangan tetapi juga menciptakan sistem pangan berkelanjutan yang mendukung kedaulatan pangan nasional.

Dengan memenuhi kriteria keberlanjutan dan mengatasi tantangan yang ada, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung pangan dunia, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi petani, masyarakat, dan ekosistem. (***)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ridwan Kamil Resmikan Jalan Cibarusah-Cikarang dengan Nama KH. R. Ma’mun Nawawi

    Ridwan Kamil Resmikan Jalan Cibarusah-Cikarang dengan Nama KH. R. Ma’mun Nawawi

    • calendar_month Sel, 11 Apr 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 202
    • 0Komentar

    KABUPATEN BEKASI — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan inspeksi jalan provinsi sekaligus meresmikan nama Jalan KH. R. Ma’mun Nawawi di Kabupaten Bekasi, Selasa (11/4/2023). Hal ini menanggapi aspirasi masyarakat Kabupaten Bekasi yang mengeluhkan kemacetan di jalur Cibarusah-Cikarang. Untuk pelebaran jalan ini dialokasikan anggaran sekitar Rp17 miliar. Menurut Gubernur Ridwan Kamil, proyek pelebaran jalan sebenarnya […]

  • Reminder! Hari ini, Ponsel-ponsel Jadul Tidak Bisa Pakai WhatsApp

    Reminder! Hari ini, Ponsel-ponsel Jadul Tidak Bisa Pakai WhatsApp

    • calendar_month Sel, 24 Okt 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Mulai hari ini, 24 Oktober 2023, aplikasi perpesanan WhatsApp akan memberhentikan dukungan mereka ke beberapa smartphone lawas dari berbagai brand. WhatsApp mengumumkan bahwa mereka akan berhenti memberi dukungan pada Android OS 5.0 ke bawah. WhatsApp juga akan berhenti memberi dukungan pada sistem operasi iOS 11 ke bawah. Melansir dari Business Today, Senin, (23/10), peraturan ini […]

  • Suhardi Duka Kukuhkan DPW AAIPI Sulawesi Barat Periode 2025-2028

    Suhardi Duka Kukuhkan DPW AAIPI Sulawesi Barat Periode 2025-2028

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MAMUJU – Gubernur Sulbar Suhardi Duka menghadiri pengukuhan dewan pengurus wilayah (DPW) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Provinsi Sulawesi Barat periode 2025-2028 di Aula Perwakilan BPKP Provinsi Sulbar, Kamis 16 Oktober 2025. Turut hadir Plh Sekprov Herdin Ismail, Kepala Inspektorat Sulbar Muh Natsir dan tamu undangan lainnya. AAIPI sendiri adalah organisasi yang menghimpun para […]

  • Sahroni Minta Polri Usut Tuntas Skema Jual Beli Masuk Bintara

    Sahroni Minta Polri Usut Tuntas Skema Jual Beli Masuk Bintara

    • calendar_month Kam, 9 Mar 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 175
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam dugaan praktik jual beli penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah (Jateng). Sahroni meminta Polri mendalami dan mengusut tuntas skema dan jaringan tersebut karena diduga praktik jual beli masuk Bintara berlangsung secara sistematis. “Mohon ditelusuri lebih dalam terkait skema yang dimainkan para pelaku. Bagaimana […]

  • Atalia Praratya Terpilih Jadi Ketua ISKI Jabar,  ISKI Harus Adaptasi Artificial Intelligent

    Atalia Praratya Terpilih Jadi Ketua ISKI Jabar, ISKI Harus Adaptasi Artificial Intelligent

    • calendar_month Rab, 5 Jul 2023
    • account_circle mbahdot
    • visibility 151
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Atalia Praratya Ridwan Kamil terpilih menjadi Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI) Jawa Barat periode 2023-2026. Atalia terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) V ISKI di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/7/2023). Setelah terpilih, Atalia mengajak seluruh anggota ISKI Jabar untuk bekerja bersama dengannya demi menghadirkan terobosan dan inovasi. Kepada pengurus […]

  • Ridwan Kamil Ajak Kejaksaan Tinggi Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

    Ridwan Kamil Ajak Kejaksaan Tinggi Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

    • calendar_month Sel, 12 Apr 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 282
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak Kejaksaan Tinggi Jabar berkolaborasi meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan marketplace. “Sejak tahun 2019, Pemda Provinsi Jabar telah mendorong UMKM untuk bekerja sama dengan marketplace. Itu karena saya ingin belanja dalam negerinya itu ke Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil dalam acara Ngabuburit Bareng Kajati tentang […]

expand_less