Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Biro Hukum Sulbar Kawal Empat Ranperbup Mamuju Tengah

Biro Hukum Sulbar Kawal Empat Ranperbup Mamuju Tengah

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Sel, 9 Des 2025
  • visibility 141
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Analis Hukum Rina, bersama Tim dari Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, Anwar dan Marliati menghadiri rapat pembahasan empat Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Mamuju Tengah. Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulbar, baru-baru ini.

Empat Ranperbup dibahas yaitu Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik, dan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai Daerah.

Rapat pembahasan ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Asisten I Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Bagian DPM-PTSP Kabupaten Mamuju Tengah, Ketua Dewan Wakaf Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Mamuju Tengah, Analis Hukum pada Biro Hukum Setda Sulbar, dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar.

Pada pembahasan Ranperbup tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar memberikan sejumlah koreksi bersama Analis Hukum untuk penyempurnaan substasi dan struktur dan dikembalikan ke pemda karena tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dalam Peraturan Bupati bedasarkan pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU RI Tahun 2024.

Sedangkan, Ranperbup tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Tunai Daerah, juga dikembalikan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, karena ini kewenangan pusat.

Peran pemda sebatas dukungan, sehingga Pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dalam Peraturan Bupati.

Kalau memang dibutuhkan dapat membuat kebijakan dalam bentuk surat edaran. Namun jika tidak, membuat surat edaran pemda dapat melaksanakan wakaf dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undang lebih tinggi.

Untuk Ranperbup tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik juga terdapat beberapa perbaikan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulbar dan Analis Hukum, dokumen tersebut juga dikembalikan untuk disusun kembali sesuai dengan sistematika penyususnan Peraturan Perundang-undangan, paling lambat empat hari.

Adapun Ranperbup tentang Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik, dokumen tersebut juga dikembalikan untuk disusun kembali sesuai dengan sistematika penyususnan Peraturan Perundang-undangan, paling lambat juga empat hari.

Kanwil Kemenkum Sulbar juga menekankan pentingnya penyusunan peraturan daerah yang memenuhi asas keterbukaan, kejelasan tujuan, serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Dokumen ranperbup yang tidak sesuai dikarenakan kewenangan pusat, peran pemda sebatas dukungan. Jadi pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dalam Peraturan Bupati” ujarnya.

Pada akhir rapat, disepakati bahwa tim penyusun akan melakukan penyempurnaan lanjutan berdasarkan hasil pembahasan, sebelum dilanjutkan ke tahap finalisasi dan penetapan, guna memastikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM). (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Zudan Apresiasi Pengukuhan Tomakaka Adaq Tuho Ulumanda

    Zudan Apresiasi Pengukuhan Tomakaka Adaq Tuho Ulumanda

    • calendar_month Sab, 2 Mar 2024
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 152
    • 0Komentar

    MAJENE – Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengucapkan selamat kepada Dr Muhammad Idris atas pengukuhannnya sebagai Tomakaka Adaq Tuho Ulumanda, dan Tomakaka Baine Lilis Suriani Adaq Tuho Ulumanda, di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Sabtu (2/3/2024). Turut hadir Maradika Mamuju Andi Bau Akram Dai, dan sejumlah tokoh adat, serta pejabat Pemprov Sulbar dan Pemkab […]

  • Junda Maulana Tekankan Konsolidasi dan Disiplin Kinerja Selama Ramadan

    Junda Maulana Tekankan Konsolidasi dan Disiplin Kinerja Selama Ramadan

    • calendar_month Jum, 20 Feb 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 129
    • 0Komentar

    MAMUJU – Pemprov Sulbar melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN). Kali ini berlangsung berbeda. Digelar secara virtual untuk menghormati umat Islam yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan mulai Rabu 18 Februari 2026. Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana menyampaikan, atas arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka, momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi internal dan penguatan kinerja […]

  • Ridwan Kamil Sapa Wisatawan dan Laporkan Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Menurun

    Ridwan Kamil Sapa Wisatawan dan Laporkan Angka Kecelakaan Mudik Lebaran 2022 Menurun

    • calendar_month Jum, 6 Mei 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 256
    • 0Komentar

    KABUPATEN GARUT — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyapa wisatawan saat memantau arus balik Lebaran 2022 di Pos Limbangan Kabupaten Garut, Jumat (6/5/2022). Salah satu wisatawan asal Cigondewah, Kota Bandung, Rifki Ramdani, bercerita bahwa ia bersama keluarga sudah berwisata di Pangandaran. ”Kami dari Pangandaran bakda Magrib kemarin, jam 10 pagi ini baru sampai Limbangan,” ujar […]

  • Dinsos P3A dan PMD Sulbar Hadiri Forum Pemutakhiran Akun SRIKANDI

    Dinsos P3A dan PMD Sulbar Hadiri Forum Pemutakhiran Akun SRIKANDI

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 159
    • 0Komentar

    MAMUJU – Petugas admin Srikandi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri rapat pemutakhiran akun admin pasca perubahan susunan perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 6 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sulbar. Rapat tersebut bertujuan […]

  • Ponpes Al-Ittifaq Bandung Percontohan Nasional Digitalisasi Pertanian

    Ponpes Al-Ittifaq Bandung Percontohan Nasional Digitalisasi Pertanian

    • calendar_month Sel, 22 Mar 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 286
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG – Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dijadikan percontohan nasional dalam pengelolaan digitalisasi pertanian. Korporatisasi pertanian digital dalam mendukung rantai ekosistem halal value chain berbasis koperasi pesantren ini diresmikan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Selasa (22/3/2022).   “Kita ingin jadikan permodelan ini pilot project bagi seluruh pesantren-pesantren di Indonesia,” […]

  • Ridwan Djafar Apresiasi Keaktifan OPD Sulbar Publikasikan Program

    Ridwan Djafar Apresiasi Keaktifan OPD Sulbar Publikasikan Program

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 157
    • 0Komentar

    MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong penguatan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi pengelolaan website resmi perangkat daerah. Pada pekan pertama pelaksanaan monitoring website OPD, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulbar mencatat tren positif meningkatnya keaktifan OPD dalam mempublikasikan program dan kegiatan. Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi respons dan […]

expand_less