BPJS Kesehatan: Gotong Royong untuk Sehat Bersama
- account_circle PROINDONESIA
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 11
- comment 0 komentar

BPJS Kesehatan: Gotong Royong untuk Sehat Bersama
Oleh: Muh. Tahir
Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju
Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) lahir dari semangat besar bangsa Indonesia untuk membangun sistem kesehatan yang adil bagi semua warga.
Sistem ini tidak sepenuhnya bisnis, tetapi juga tidak murni bantuan sosial. BPJS bekerja dengan prinsip nirlaba, yaitu mengelola dana masyarakat untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat itu sendiri.
Karena itu, BPJS sering disebut sebagai sistem yang berada di tengah: setengah bisnis agar tetap berkelanjutan, dan setengah sosial agar mampu menolong masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Dalam praktiknya, sistem ini menuntut keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Iuran yang dibayarkan peserta harus mampu menutup biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat setiap tahun.
Jika pengeluaran jauh lebih besar dari pemasukan, maka BPJS akan mengalami tekanan keuangan. Inilah sebabnya kita sering mendengar keluhan bahwa klaim rumah sakit menumpuk atau pembayaran tertunda.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah sering harus turun tangan memberikan tambahan dana agar sistem tetap berjalan. Karena BPJS memiliki karakter sosial, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Gaji komisaris, pegawai, maupun biaya operasional lembaga seharusnya dijaga agar tetap wajar dan tidak berlebihan. Hal yang sama juga berlaku pada standar biaya layanan kesehatan, termasuk tindakan dokter, perawat, dan bidan.
Jika biaya pelayanan terlalu tinggi sementara pemasukan terbatas, maka dana BPJS akan cepat terkuras. Akibatnya muncul kesenjangan antara kemampuan membayar klaim dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pada prinsipnya, BPJS memberikan jaminan pelayanan untuk berbagai jenis penyakit, baik penyakit fisik maupun gangguan psikologis, selama mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. Masyarakat dapat mengakses layanan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan.
Namun dalam kondisi luar biasa seperti bencana besar atau wabah penyakit nasional, negara sering mengambil tanggung jawab tambahan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Hal ini pernah terjadi saat pandemi COVID-19, ketika pemerintah menanggung sebagian besar biaya penanganan pasien.
Di Provinsi Sulawesi Barat, pelayanan BPJS juga terus diperkuat agar lebih dekat dengan masyarakat. Saat ini terdapat dua cabang utama yang melayani wilayah provinsi tersebut. Cabang Mamuju melayani wilayah Mamuju Tengah dan Pasangkayu, sedangkan cabang Polewali Mandar melayani wilayah Mamasa dan Majene.
Di setiap kabupaten juga terdapat unit layanan BPJS yang bekerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pada akhirnya, kekuatan BPJS tidak hanya terletak pada sistem administrasi atau regulasi pemerintah, tetapi pada kesadaran masyarakat sebagai peserta. BPJS dibangun atas dasar gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang kurang mampu.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap disiplin membayar iuran setiap bulan agar sistem ini tetap berjalan dengan baik. Jika semua peserta memiliki kesadaran yang sama, maka BPJS akan menjadi pilar penting dalam menjaga kesehatan bangsa dan memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.
- Penulis: PROINDONESIA


Saat ini belum ada komentar