Pemprov Sulbar Mantapkan Program Pastipadu Percepat Penurunan Stunting dan Kemiskinan
- account_circle PROINDONESIA
- calendar_month 46 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan melalui Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu).
Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu yang digelar di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (2/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah instansi dan mitra terkait, di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga kalangan pelaku usaha.
Secara bergantian, para pimpinan OPD memaparkan berbagai program yang telah dan akan dijalankan untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan.
Sementara itu, instansi pendukung dan mitra usaha menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam pelaksanaan program secara terpadu.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengatakan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian dua persoalan tersebut.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” kata Suhardi Duka.
Menurutnya, hasil pelaksanaan program sepanjang 2025 menunjukkan capaian yang positif. Angka kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami penurunan, begitu pula angka stunting yang turun cukup signifikan.
“Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Sulbar memastikan program tersebut akan terus dilanjutkan dan diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.
“Olehnya itu kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan, dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data dari BPS, kemudian dari BKKBN,” lanjutnya.
Ia menambahkan, penggunaan data yang akurat menjadi dasar dalam menentukan sasaran program sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat dan efektif.
“Sehingga dengan demikian pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” tutup Suhardi Duka.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program penanganan stunting dan kemiskinan berjalan searah, terukur, dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Rls)
- Penulis: PROINDONESIA
Saat ini belum ada komentar