Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » RAGAM » Gubernur Ridwan Kamil Bawa RupaBumi Jabar Mendunia

Gubernur Ridwan Kamil Bawa RupaBumi Jabar Mendunia

  • account_circle Pro Indonesia
  • calendar_month Sen, 1 Mei 2023
  • visibility 65
  • comment 0 komentar

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Amerika Serikat dari 1 – 7 Mei 2023.

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke AS ini Gubernur Ridwan Kamil akan menjadi pembicara dalam forum Third Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) atau Forum Pertemuan Ilmiah RupaBumi Dunia di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York pada 2 Mei 2023.

Pemda Provinsi Jabar pun berkesempatan memanfaatkan forum bertema “Strengthening Relationship, Links and Connections in Geographical Names Standardization and Sustainable Development and Pandemic Recovery” untuk menjalin kerja sama pemanfaatan RupaBumi di Jabar.

Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil—akan memaparkan inovasi Jabar terkait pemanfaatan RupaBumi dalam mitigasi kebencanaan gempa di Kabupaten  Cianjur. Dokumen ilmiah tersebut bertajuk “Toponym Usage in Response to the Earthquake Disaster in Cianjur Regency”.

Selain Jabar, delegasi Indonesia dalam Konferensi UNGEGN tahun ini adalah Ditjen Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Bupati Banggai, Taliabu , Pushidrosal AL dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Ketua Delegasi.

UNGEGN merupakan kelompok pakar nama-nama geografis yang menjadi satu dari tujuh badan tetap kepakaran PBB di bawah UN Economic and Social Council (UN-ECOSOC), yang dibentuk pada 1960.

Dalam dokumen ilmiah tersebut berisi pembahasan mengenai inovasi berupa aplikasi Pisodapur (Pusat Informasi dan Koordinasi Data Gempa Cianjur) yang mempermudah penanganan dalam bencana gempa di Cianjur beberapa waktu lalu.

Data terkait pemberian bantuan untuk warga dan lokasi fasilitas umum dan sosial ditunjang oleh data RupaBumi dari aplikasi SINAR (Sistem Informasi RupaBumi) dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang telah di- input dan ditelaah Pemda Kabupaten Cianjur melalui Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Cianjur.

Tim tanggap darurat profesional dan otoritas lokal menggunakan data nama Geografis RupaBumi, yang terdiri dari nama desa, wilayah administrasi, dan fasilitas umum, untuk mengevakuasi korban selama operasi pencarian dan penyelamatan.

Selain itu, data tersebut digunakan untuk mempercepat proses distribusi dan pelaporan logistik serta menganalisis secara spasial wilayah yang terkena dampak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar kemudian mengekstraksi nama geografis yang mewakili ruang terbuka publik atau lapangan terbuka dari database SINAR untuk mengidentifikasi calon lokasi hunian darurat.

Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Kabupaten Cianjur pun berkolaborasi membuat platform digital Pisodapur dan memanfaatkan data nama geografis untuk memenuhi kebutuhan logistik yang masif dan terukur.

Pisodapur berfungsi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang korban gempa, rumah rusak, daerah yang terkena dampak, berita terbaru terkait gempa, dan laporan donasi.

Dokumen ilmiah berjudul ”Toponym Usage in response to the earthquake disaster in Cianjur Regency”, yang disusun Pemda Provinsi Jabar itu mendapat perhatian panitia forum UNGEGN di New York untuk dibahas pada forum ilmiah tersebut yang akan dihadiri kurang lebih 100 negara anggota PBB.

Prestasi RupaBumi Jabar

Sebelumnya, Pemda Provinsi Jabar melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jabar meraih penghargaan peringkat pertama dalam pengelolaan RupaBumi dari Badan Informasi Geospasial RI pada 2022.

Keaktifan Provinsi Jabar dan kolaborasi seluruh Pemda kab kota di Jabar dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Nama RupaBumi mengantarkan juga prestasi bagi Kabupaten/Kota di Jabar.

Terdapat empat nominator kabupaten/kota di Provinsi Jabar dari lima nominator yang masuk dalam nominasi penerima Bhumandala Award 2022, yaitu Kabupaten Cianjur (Juara 1 Bhumandala RupaBumi Nasional Tingkat Kabupaten), Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Bekasi.

Pengumpulan data Nama Rupabumi pun terus dilaksanakan untuk mencapai kuantitas dan kualitas data dengan target lima juta Nama RupaBumi di Provinsi Jabar.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jabar dalam inovasi program 1 Desa 100 Nama RupaBumi berhasil meningkatkan capaian Data RupaBumi dari sekitar 71.000 data menjadi 610.000 data RupaBumi yang sudah di-input ke dalam Aplikasi SINAR.

Pemdaprov juga dinilai berhasil dalam memfasilitasi penamaan nama jalan, yaitu Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmaja dan Jalan KH Ma’Mun Nawawi di Bekasi.

Penamaan RupaBumi menjadikan semakin banyak daerah yang dikenal karena sudah diberikan nama dan terdata oleh sistem yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi terkait lokasi suatu tempat.

Selain di forum UNGEGN, dalam rangkaian kunjungan kerja ke AS ini Gubernur Ridwan Kamil antara lain akan bertemu masyarakat Indonesia di Masjid Al Hikmah bersama Ustaz Syamsi Ali membahas dakwah Islam yang damai melalui program English for Ulama. Kang Emil juga akan menghadiri forum American Indonesian Chamber of Commerce serta direncanakan bertemu pengusaha AS menjajaki investasi energi hijau di Jabar.

  • Penulis: Pro Indonesia

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kado Terindah Gubernur Ridwan Kamil Untuk Sang Legenda Tjetjep Heriyana, Tiket menyaksikan langsung MotoGP di Sirkuit Mandalika

    Kado Terindah Gubernur Ridwan Kamil Untuk Sang Legenda Tjetjep Heriyana, Tiket menyaksikan langsung MotoGP di Sirkuit Mandalika

    • calendar_month Kam, 17 Mar 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 213
    • 0Komentar

    KOTA CIMAHI — Senyum Tjetjep Heriyana merekah setelah mendapat tiket menonton MotoGP secara langsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.   Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– menuturkan, tiket tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada Tjetjep yang merupakan mantan pembalap motor nasional asal Jawa Barat. Menurutnya, Tjetjep sudah mengharumkan nama […]

  • Gerakan Pangan Murah, Bahtiar: Ini Cara Kita Mengatasi Masalah di Hilir

    Gerakan Pangan Murah, Bahtiar: Ini Cara Kita Mengatasi Masalah di Hilir

    • calendar_month Sel, 4 Feb 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MAMUJU – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar di Taman Karema, Kabupaten Mamuju, Senin 3 Februari 2025. Hadir juga Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya Ramlan, Kepala BI Sulbar, perwakilan Polda […]

  • BKD Sulbar Serahkan SK Purna Bhakti kepada Kepala Dinas PMD Yakob F. Solon

    BKD Sulbar Serahkan SK Purna Bhakti kepada Kepala Dinas PMD Yakob F. Solon

    • calendar_month Kam, 25 Sep 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MAMUJU – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hari ini Kamis 25 September 2025, secara resmi melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) Purna Bhakti kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulbar Yakob F. Solon. Diselenggarakan di Kantor Dinas PMD Sulbar, penyerahan SK Purna Bhakti ini sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih dari […]

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

  • 7 Januari 1965, Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

    7 Januari 1965, Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai puncak dari konfrontasi berkepanjangan dengan Malaysia . Latar Belakang Krisis: Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Dimulai pada tahun 1963, ini adalah konflik bersenjata dan diplomatik atas pembentukan Federasi Malaysia, yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai proyek neo-kolonial Inggris yang mengancam keamanan Indonesia. Keanggotaan Malaysia di Dewan […]

  • Momentum Hardiknas, Hetifah Harap Pemerintah Fokus pada Kemerdekaan Guru

    Momentum Hardiknas, Hetifah Harap Pemerintah Fokus pada Kemerdekaan Guru

    • calendar_month Jum, 5 Mei 2023
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 74
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peringatan Hardiknas 2023 yang mengangkat tema ‘Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar’  ini semakin mempertegas agar pemerintah dan stakeholder terkait  untuk melakukan gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian […]

expand_less