Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Pemprov Sulbar Siapkan Payung Hukum untuk Gerakan Sulbar Mandarras

Pemprov Sulbar Siapkan Payung Hukum untuk Gerakan Sulbar Mandarras

  • account_circle PROINDONESIA
  • calendar_month Rab, 3 Des 2025
  • visibility 132
  • comment 0 komentar

MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui Gerakan Sulbar Mandarras.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Sulbar, Selasa, 2 Desember 2025.

Rapat dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar selaku Ketua Tim Gerakan Sulbar Mandarras Muhammad Jaun dan dihadiri Hajrul Malik, Wakil Ketua Tim sekaligus Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Kepala Dinas Perpusip Sulbar Mustari Mula, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, perwakilan Biro Hukum, serta OPD penggerak lainnya.

Pembahasan difokuskan pada penguatan Rumah Mandarras sebagai sarana utama Gerakan Sulbar Mandarras, yang akan menjadi pusat aktivitas literasi, budaya, digital, dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

Muhammad Jaun menegaskan pentingnya pergub ini sebagai landasan gerakan literasi daerah.

“Rumah Mandarras harus menjadi ruang hidup masyarakat untuk membaca, belajar, dan memperkuat jati diri Mandar,” ujarnya.

Rapat juga membahas batas kewenangan, penguatan perpustakaan keliling, literasi digital, serta pola kemitraan dengan desa dan komunitas literasi. Pergub ditargetkan segera difinalisasi setelah proses harmonisasi dengan Biro Hukum.

Sementara itu, Mustari Mula juga menegaskan, Pergub ini akan menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program literasi di Sulbar berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

“Program Sulbar Mandarras yang digagas oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakilnya Salim S. Mengga, bukan hanya soal membaca, tetapi membangun ekosistem literasi terintegrasi. Perpustakaan, sekolah, pemerintahan desa hingga komunitas harus bergerak bersama,” tegasnya.

Gerakan Sulbar Mandarras diharapkan menjadi gerakan kolektif masyarakat untuk menguatkan budaya baca dan identitas Mandar di Sulbar. (Rls)

  • Penulis: PROINDONESIA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jabar Tingkatkan Vaksinasi Penguat Lindungi Warga Untuk Mudik

    Jabar Tingkatkan Vaksinasi Penguat Lindungi Warga Untuk Mudik

    • calendar_month Sab, 26 Mar 2022
    • account_circle mbahdot
    • visibility 233
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait vaksin penguat atau booster menjadi syarat untuk mudik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengemukakan,  Satgas COVID-19 Jabar akan meningkatkan pemberian vaksinasi penguat di berbagai daerah.   “Kita sedang meningkatkan vaksinasi, khususnya untuk booster karena salah satu arahan dari Bapak Presiden, yang mudik syaratnya harus sudah vaksin ketiga,” […]

  • Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

    Sewindu Mengarungi Disrupsi Multidimensi

    • calendar_month Ming, 9 Mar 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Oleh: Firdaus, Ketua Umum SMSI DISRUPSI teknologi kian menjadi-jadi ketika organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) genap berusia sewindu pada Jumat, 7 Maret 2025. Disrupsi tidak kunjung mereda, bahkan memasuki babak baru: disrupsi multidimensi. Ciri multidimensi ditandai dengan serangan dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi media dilumpuhkan satu sama lain. Dari sisi bisnis, keredaksian, […]

  • DPMPTSP Sulbar Kuatkan Ekosistem Wirausaha Muda dan Investasi Daerah

    DPMPTSP Sulbar Kuatkan Ekosistem Wirausaha Muda dan Investasi Daerah

    • calendar_month Sel, 18 Nov 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 145
    • 0Komentar

    MAMUJU — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Habibi Azis, menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Forum Bisnis Daerah (FORBISDA) BPD HIPMI Sulbar di Atrium Mall Maleo Town Square Mamuju, Minggu 16 November 2025. Dalam diskusi tersebut, Habibi Azis membawakan materi bertajuk “Perspektif Ekonomi Makro dan Kebijakan […]

  • BAZNAS Prioritaskan Sulbar, Wagub Fokus Manfaat ke Masyarakat

    BAZNAS Prioritaskan Sulbar, Wagub Fokus Manfaat ke Masyarakat

    • calendar_month Sen, 17 Nov 2025
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 162
    • 0Komentar

    MAMUJU — Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai jamuan makan malam Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Minggu malam (16/11/2025). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat, sekaligus memperkuat sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah Provinsi […]

  • 14 Pejabat Definitif Eselon II Pemprov Sulbar Dilantik

    14 Pejabat Definitif Eselon II Pemprov Sulbar Dilantik

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 207
    • 0Komentar

    MAMUJU – 14 jabatan eselon II lingkup Pemprov Sulbar akhirnya punya pimpinan definitif yang baru. Gubernur Sulbar Suhardi Duka melantik dan mengambil sumpah jabatan  kepada 14 pejabat eselon II di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur, Rabu 21 Januari 2026. Berikut Pejabat Eselon II yang Dilantik: – Herdin Ismail Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber […]

  • 7 Januari 1965, Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

    7 Januari 1965, Indonesia Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle PROINDONESIA
    • visibility 249
    • 0Komentar

    Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai puncak dari konfrontasi berkepanjangan dengan Malaysia . Latar Belakang Krisis: Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Dimulai pada tahun 1963, ini adalah konflik bersenjata dan diplomatik atas pembentukan Federasi Malaysia, yang dianggap oleh Presiden Soekarno sebagai proyek neo-kolonial Inggris yang mengancam keamanan Indonesia. Keanggotaan Malaysia di Dewan […]

expand_less