Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NASIONAL » Kominfo Sulbar Berbagi Pakai Aplikasi Fleksi dengan Mamuju Tengah

Kominfo Sulbar Berbagi Pakai Aplikasi Fleksi dengan Mamuju Tengah

  • account_circle Pro Indonesia
  • calendar_month Kam, 15 Jan 2026
  • visibility 24
  • comment 0 komentar

MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terkait replikasi Aplikasi Fleksi (Flexible Working Arrangement/WFA).

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah, Hajai, serta disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, di Kantor Dinas Kominfo Sulbar, Selasa, 13 Januari 2026.

Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyampaikan bahwa kerja sama ini sejalan dengan Panca Daya Ketiga Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berbasis digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Ridwan, aplikasi Fleksi sebelumnya telah melalui tahapan uji coba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami sudah berkomunikasi sebelumnya dan menyepakati uji coba di beberapa OPD. Ternyata responsnya sangat baik. Fleksi tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi presensi, tetapi juga mewajibkan adanya laporan kinerja harian minimal satu aktivitas, sehingga ASN yang bekerja dari mana saja tetap terpantau produktivitasnya,” jelas Ridwan.

Ia menambahkan, melalui PKS ini, Pemkab Mamuju Tengah diberikan kewenangan penuh untuk menggunakan aplikasi Fleksi, termasuk menanamkan sistem pada server sendiri serta mengembangkan fitur sesuai kebutuhan daerah.

“Kami tentu mendukung penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kominfo tidak bisa bekerja sendiri, SPBE harus didukung seluruh OPD agar indeksnya meningkat,” tegasnya.

Ridwan juga menjelaskan bahwa kerja sama berbagi pakai aplikasi antar pemerintah daerah bukanlah hal baru. Sejumlah aplikasi milik Pemprov Sulbar telah digunakan kabupaten, seperti aplikasi akuntabilitas kinerja, dokumentasi hukum, dan Satu Data. Namun, untuk aplikasi absensi dan kinerja Fleksi, Kabupaten Mamuju Tengah menjadi daerah pertama yang mereplikasinya.

“Konsep berbagi pakai ini untuk efisiensi anggaran. Daripada membangun aplikasi baru dengan biaya besar, lebih baik menggunakan yang sudah ada dan dikembangkan bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Litha Febriani, menyampaikan bahwa kebijakan ini mendukung rencana Pemkab Mamuju Tengah dalam menerapkan Work From Anywhere (WFA) setiap hari Kamis dan Jumat mulai tahun 2026.

“Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan tuntutan efisiensi, kami meminta dukungan Pemprov Sulbar untuk berbagi pakai aplikasi Fleksi. Setelah kami pelajari, aplikasi ini sangat mendukung pelaksanaan WFA,” ungkap Litha.

Ia menjelaskan, penerapan WFA di Mamuju Tengah direncanakan mulai 22–23 Januari 2026, kemudian dilakukan uji coba selama tiga bulan untuk menilai efektivitas operasional ASN dan kinerja organisasi.

“Kami akan mengevaluasi apakah dengan pola WFA dan WFO, target kinerja ASN tetap tercapai atau bahkan lebih efisien. Harapannya, pelayanan publik tetap optimal meski dengan pola kerja fleksibel,” pungkasnya. (Rls)

  • Penulis: Pro Indonesia

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    KUR Kian Bersahabat dengan UMKM

    • calendar_month Sab, 4 Mar 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 58
    • 0Komentar

    Keringanan bunga dan agunan diberikan kepada debitur KUR supermikro-mikro dengan maksimal pinjaman Rp100 juta. Pada 2023, pemerintah kembali menetapkanbunga KUR 3 persen untuk KUR supermikrodan bunga single digit untuk KUR mikro.Kebijakan itu merupakan bentuk afirmatifpemerintah ke sektor UMKM yang menguasai61 persen PDB Indonesia. Selain sumbangan terhadap PDB besar, sektoritu juga memberikan sumbangan terhadappenyerapan tenaga kerja hingga 97 persen daritotal penyerapan tenaga kerja nasional. Jadi,keberadaan program kredit usaha rakyat(KUR) yang kian ramah untuk nasabah adalahsebuah keharusan. Tak hanya tawaran bunga kredit rendah mulaidari 3 persen, pemerintah juga meminta bank penyalur KUR untuk memberikan keringananberupa bebas agunan bagi debitur mikromaupun supermikro. Keringanan itu tertuanglewat Peraturan Menteri Koordinator bidangPerekonomian nomor 1 tahun 2023 yang terbitpada akhir Januari 2023. Pada aturan itu, keringanan bunga dan agunandiutamakan untuk debitur KUR supermikrodan mikro dengan maksimal pinjaman tidaklebih dari Rp100 juta. Menteri Koordinatorbidang Perekonomian Airlangga Hartartomengatakan, kebijakan bunga KUR supermikro jadi 3 persen itu merupakan wujudkeberpihakan kepada para pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga untuk bisamenjalankan usahanya lebih produktif. Jika dirinci, kebijakan KUR dengankeringanan dan agunan untuk dua segmendebitur, pertama debitur KUR supermikromendapatkan fasilitas bunga kredit 3 persendengan plafon kredit maksimal Rp10 juta.Segmen ini diberikan tenor 3 tahun–-5 tahun. Kedua, debitur KUR mikro akan dikenaibunga kredit sesuai tipe penerima, misalnyadebitur pertama kali mengajukan KUR bisamendapatkan bunga 6 persen, kedua kali 7 persen, ketiga kali 8 persen, dan keempat kali 9 persen. Pemerintah menentukan plafon KUR untuk mikro mulai dari Rp10 juta–-Rp100 juta. Yang menjadi istimewa untuk debitur KUR supermikro dan mikro adalah mereka tidakdiwajibkan untuk memenuhi agunantambahan. Tapi, tetap menyepakati agunanpokok. Sedangkan, debitur KUR yang mendapat pinjaman di atas Rp100 juta tetapmemenuhi ketentuan agunan pokok dantambahan. Tentu kebijakan itu menjadi anginsegar bagi masyarakat, terutama untuk pekerjadan ibu rumah tangga. Dari data Kementerian Perekonomian, pada2022 dari total 7,62 juta debitur KUR, sebanyak 66,11 persen adalah debitur mikro, 31,84 persen untuk debitur kecil, dan 1,74 persen debitur supermikro dan di bawah 1 persen PMI. Sejatinya, peran perbankan dibutuhkan untukmenciptakan pertumbuhan ekonomi daripelaku usaha kelas bawah, yakni supermikro.Hanya saja, suku bunga yang mini dan tanpaagunan tambahan dapat memicu kenaikanrisiko kredit bermasalah atau non performingloan/NPL perbankan. Di sisi lain, alokasi KUR untuk pelaku usahasupermikro masih tergolong baru, sehinggakontribusinya terhadap total plafon KUR masih kecil. Namun terlepas dari semua itu, harus diakui peran penting UMKM tetap harusdiapresiasi oleh pemerintah. Pasalnya, sektorUMKM mampu menyerap sejumlah tenagakerja, banyaknya jumlah unit usaha, capaiankinerja ekspor yang kian impresif, hinggakontribusi yang signifikan terhadap PDB. Pengembangan UMKM penting bagipemerintah untuk dapat mengungkitpertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahjuga terus berupaya mendukung peningkatandaya saing UMKM dan kontribusinyaterhadap ekonomi nasional, salah satunyadengan mengkaji dan memperbaiki kebijakanterkait pembiayaan UMKM. “Saat ini kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 61 persen dengankemampuan penyerapan tenaga kerjamencapai 97 persen dari total penyerapantenaga kerja nasional. Diharapkan juga, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigasyang saat ini baru mencapai 16 persen dapatditingkatkan,” ungkap Menko Airlangga, dalam satu kesempatan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan bagiUMKM tersebut, pemerintah berupayameningkatkan akses pembiayaan KUR denganporsi kredit yang ditargetkan mencapai 30 persen pada 2024. Selanjutnya gunamendorong UMKM naik kelas jugadiperlukan skema kerja sama antara usahakecil dan usaha besar, sehingga UMKM dapatberkembang dengan peningkatan kuantitas dankualitas produksi. Bagi perusahaan besar juga dapatmeningkatkan profit. Melalui kerja sama yang diiringi dengan peningkatan produktivitas dankualitas produksi yang baik, UMKM akanlebih mudah menjangkau global value chain (GVC). Keberpihakan pemerintah terhadap sektorUMKM sangat jelas dan tegas. Bagipemerintah, keberadaan sektor UMKM saatini sangat disadari pentingnya bagi pemulihanperekonomian nasional. Harapannya, sejumlah kebijakan pemerintahyang afirmatif terhadap sektor UMKM bisamendongkrak mereka untuk naik kelas. Ujung dari semua itu, peran sektor UMKM tetap bisamenjadi penyangga perekonomian negara. (***)

  • Ajbar Terpilih Ketua PAN Sulbar, Munandar Sekretaris

    Ajbar Terpilih Ketua PAN Sulbar, Munandar Sekretaris

    • calendar_month Ming, 27 Apr 2025
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 83
    • 0Komentar

    MAMUJU – Anggota DPR RI Dapil Sulbar Ajbar Abd, Kadir, terpilih sebagai Ketua Dewan Pengururs Provinsi Parta Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat. Via zoom, Minggu 27 April 2025, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN yang digelar secara serentak di Sulbar, Kaltara, dan Lampung. Zulkifli Hasan menekankan pentingnya persatuan serta kerja nyata bagi seluruh kader PAN. Ia […]

  • Bapenda Sulbar Bedah Program Kerja Pendapatan 2026

    Bapenda Sulbar Bedah Program Kerja Pendapatan 2026

    • calendar_month Ming, 11 Jan 2026
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 22
    • 0Komentar

    MAMUJU — Penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi menjadi fokus utama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam menatap Tahun Anggaran 2026. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat program kerja Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kamis 8 Januari 2026. Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya konkret Bapenda Sulbar dalam mendukung misi Gubernur […]

  • Ridwan Kamil Apresiasi Kemajuan Pesantren Program OPOP, Tahun 2023 ditargetkan total diikuti 5.000 pesantren

    Ridwan Kamil Apresiasi Kemajuan Pesantren Program OPOP, Tahun 2023 ditargetkan total diikuti 5.000 pesantren

    • calendar_month Sab, 16 Apr 2022
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 171
    • 0Komentar

    KABUPATEN BEKASI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersilaturahmi di Pondok Pesantren Pink 03, salah satu Pesantren penerima bantuan Program One Pesantren One Product atau OPOP, di Kabupaten Bekasi, Sabtu (16/4/2022). Pada kesempatan itu Gubernur mengapreasiasi keberhasilan pesantren yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan dengan pemasaran yang kian luas. Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menerangkan […]

  • Ridwan Kamil: Majalengka Potensial Jadi Pusat Ekonomi Baru di Jawa Barat

    Ridwan Kamil: Majalengka Potensial Jadi Pusat Ekonomi Baru di Jawa Barat

    • calendar_month Rab, 7 Jun 2023
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 49
    • 0Komentar

    KABUPATEN MAJALENGKA — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, Kabupaten Majalengka akan menjadi wajah Jabar sebagai pusat ekonomi dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun ke depan. Majalengka yang masuk dalam kawasan Metropolitan Rebana ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. “Dalam rentang waktu 10 sampai 20 tahun ke depan wilayah Majalengka akan menjadi wajah […]

  • Sekda Herman Suryatman: Tanggulangi Bencana dengan Pendekatan “Super Team”

    Sekda Herman Suryatman: Tanggulangi Bencana dengan Pendekatan “Super Team”

    • calendar_month Sel, 2 Jul 2024
    • account_circle Pro Indonesia
    • visibility 34
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG — Dalam mencegah sekaligus menangani bencana di Jawa Barat diperlukan manajemen penanggulangan yang tepat dengan pendekatan super team. Langkah-langkah kolaboratif bersama kabupaten/kota penting dilakukan sehingga Jabar tangguh dan siap bila sewaktu- waktu bencana menerpa. Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman usai apel pagi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah […]

expand_less